peraturan:0tkbpera:9f975093da0252e2c0ae181d74c90dc6
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
3 Februari 2000
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 139/PJ.54/2000
TENTANG
PENEGASAN PROSES RESTITUSI PPN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : XXX tanggal 15 Desember 1999 perihal tersebut pada pokok
surat, dengan ini kami sampaikan penjelasan sebagai berikut :
1. Dalam surat Saudara diinformasikan bahwa PT. ABC NPWP : X.XXX.XXX.X-XXX telah mengajukan
permohonan restitusi PPN ke KPP Jakarta Gambir I dimana kelebihan PPNnya disebabkan karena
penyerahan kepada Pemungut PPN (Pemda DKI Jakarta). Permasalahan yang timbul adalah PPN
yang disetor oleh Pemda DKI Jakarta salah dalam mencantumkan NPWP. Dan setelah dikonfirmasi
ke BANK XYZ sebagai Bank Penerima SSP telah dijawab "ADA". Setoran (SSP lembar ke-2) tersebut
oleh KPP Badora dikirimkan ke KPP Bandung Karees dan telah dibukukan sebagai penerimaan tahun
1998. Pertanyaan Saudara adalah :
a. Apakah realisasi restitusi PPN di KPP Jakarta Gambir I tetap harus menunggu pemindahbukuan
dari KPP Bandung Karees ke KPP Jakarta Gambir I?
b. Jika tetap menunggu, kemana harus diajukan permohonan pemindahbukuan karena
permohonan ke KPP Bandung Karees telah ditolak.
c. Mohon penjelasan mengenai status restitusi PPN yang diajukan PT. ABC mengingat setoran
PPN sudah masuk ke Kas Negara.
2. a. Dalam Pasal 9 ayat (4) dan ayat (12) Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 TAHUN 1994 diatur bahwa :
a.1. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar
daripada Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat
dikompensasikan pada Masa Pajak berikutnya.
a.2. Bagi Pengusaha Kena Pajak yang dalam suatu Masa Pajak melakukan penyerahan
Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada pemungut Pajak
Pertambahan Nilai, atas kelebihan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) dapat diajukan permohonan pengembalian pada setiap Masa Pajak, sepanjang
Pajak Masukan tersebut berasal dari perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa
Kena Pajak dari Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang diserahkan
kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.
b. Dalam Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 50 TAHUN 1994 tentang pelaksanaan Undang-
undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11
Tahun 1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59
Tahun 1999 ditegaskan bahwa pajak yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/
atau Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dipungut pada saat
pembayaran oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.
c. Dalam Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1287/KMK.04/1988 tanggal 23
Desember 1988 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah oleh Bendaharawan sebagai
Pemungut Pajak ditegaskan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak oleh
Pengusaha Kena Pajak rekanan Pemerintah yang pembayarannya melalui bendaharawan
dipungut dan disetorkan oleh Bendaharawan atas nama Pengusaha Kena Pajak rekanan
Pemerintah.
3. a. Berdasarkan Pasal 3 ayat (4) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :
88/KMK.04/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Melalui
Pemindahbukuan dinyatakan bahwa pemindahbukuan meliputi pemindahbukuan karena salah
mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) baik yang menyangkut Wajib Pajak sendiri maupun Wajib
Pajak lain.
b. Dalam Pasal 2 ayat (2) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-965/PJ.9/1991
tanggal 17 Oktober 1991, permohonan pemindahbukuan karena kesalahan dalam mengisi
Surat Setoran Pajak (SSP) yang dilakukan oleh Bendaharawan/Pemungut Pajak dan atau
dalam rangka pemecahan SSP, diajukan oleh Bendaharawan/Pemungut Pajak dimaksud.
c. Selanjutnya dalam butir 2.2a dan 2.4 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor :
SE-26/PJ.9/1991 tanggal 25 Oktober 1991 perihal Petunjuk Teknis Pemindahbukuan,
disebutkan yang berwenang melaksanakan pemindahbukuan adalah Kepala Kantor
Pelayanan Pajak sesuai dengan kode KPP pada NPWP/SSP dan dalam hal KPP menerima
permohonan pemindahbukuan sedangkan SSP yang akan dipindahbukukan ditatausahakan
di KPP lain, maka KPP penerima berkewajiban meneruskan permohonan pemindahbukuan
tersebut ke KPP dimana SSP ditatausahakan; satu lembar Surat Pengantar dikirimkan kepada
Wajib Pajak.
4. Berdasarkan uraian butir 2 dan butir 3 tersebut di atas serta memperhatikan isi surat Saudara pada
butir 1, dengan ini kami tegaskan bahwa :
a. Realisasi restitusi PPN yang diajukan PT. ABC di KPP Jakarta Gambir I tetap harus menunggu
pemindahbukuan SSP yang salah NPWP dari KPP Bandung Karees ke KPP Jakarta Gambir I.
b. Permohonan pemindahbukuan atas nama PT. ABC seharusnya diajukan oleh Bendaharawan/
Pemungut Pajak sesuai butir 3.b di atas ke KPP Jakarta Gambir I. Atas Surat Permohonan
tersebut, KPP Jakarta Gambir I meneruskan Surat Permohonan Pemindahbukuan ke KPP
Bandung Karees.
c. Setelah pemindahbukuan selesai dilaksanakan oleh KPP Bandung Karees ke KPP Jakarta
Gambir I, restitusi yang diajukan oleh PT. ABC dapat segera diproses oleh KPP Jakarta
Gambir I karena sesuai hasil konfirmasi yang dilakukan KPP Jakarta Gambir I ke BANK XYZ
Cabang Balai Kota SSP yang salah NPWP tersebut telah disetor.
Demikian agar dimaklumi.
A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR,
ttd
A. SJARIFUDDIN ALSAH
peraturan/0tkbpera/9f975093da0252e2c0ae181d74c90dc6.txt · Last modified: (external edit)