KLIPedia

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO 40-42 JAKARTA 12190, KOTAK POS 124
TELEPON (021) 52970764; FAKSIMILI (021) 52970765; SITUS http://www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL [email protected], [email protected]

---

NOTA DINAS

Nomor : ND-258/PJ.03/2019

 

 

 

 

Yth.

:

1. Para Kepala Kanwil DJP

 

 

2. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak

Dari

:

Direktur Jenderal

Sifat

:

Sangat Segera

Hal

:

Pedoman terkait Penerbitan Surat Keterangan Pajak Penghasilan Berdasarkan PP Nomor **23 TAHUN 2018**

Tanggal

:

13 Maret 2019

 

 

 

 

 

 

 

---

 

       Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan terkait penerbitan Surat Keterangan Pajak Penghasilan berdasarkan PP Nomor **23 TAHUN 2018**, untuk kelancaran. kepastian penerapan operasional di lapangan serta memberikan keseragaman peiayanan pada Wajib Pajak. dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut;

1.

Sebagatmana diketahui bahwa Surat Keterangan Pajak Penghasilan berdasarkan PP Nomor **23 TAHUN 2018** adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak yang menerangkan bahwa Wajib Pajak dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan PP Nomor **23 TAHUN 2018**. Sural Keterangan tersebut dapat diajukan WP melalui:

 

a.

Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak pusat terdaftar;

 

b.

Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan atau Kantor Pelayanan Pajak MIkro yang berada di dalam wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak pusat terdaftar: atau

 

c.

saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

2.

Sural Keterangan dapat diberikan bila telah memenuhi hal-hal sebagai berikut;

 

a.

permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, atau dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor **16 TAHUN 2009**;

 

b.

telah menyampaikan SPT PPh Tahun Pajak terakhir yang telah jatuh tempo yang menjadi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan; dan

 

c.

memenuhi kriteria Subjek Pajak yang dikenai PP **23 TAHUN 2018**. Hal ini dibuktikan dengan peredaran bruto tertentu dari usaha pada SPT PPh Tahun Pajak sebelumnya yang telah disampaikan tidak melebihi Rp 4,8 M.

Demikian disampaikan untuk dapat menjadi pedoman.