KLIPedia

                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                        5 Mei 2003

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                         NOMOR S - 249/PJ.42/2003

                            TENTANG

         PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BIAYA-BIAYA PENGOLAHAN LIMBAH INDUSTRI

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara tanpa nomor tanggal 20 Desember 2001 dan tanggal 24 Mei 2002 perihal 
permohonan konfirmasi atas pembebanan biaya capping closure dan post closure cost, dengan ini disampaikan 
hal-hal sebagai berikut:

1.  Dalam kedua surat tersebut pada intinya Saudara mengemukakan bahwa:
    a.  PT ABC yang bergerak dalam bidang pengolahan limbah industri, mempunyai kewajiban untuk 
        mengolah, menimbun dan menutup limbah yang diterimanya dari pelanggan ke dalam suatu 
        tempat penampungan khusus yang dinamakan landfill. Setelah kapasitas landfill terisi penuh, 
        PT ABC mempunyai kewajiban untuk:
        (i) Menutup landfill dengan baik guna mencegah penguapan/kebocoran/perembesan 
            (biaya capping closure); dan
        (ii)    Memelihara landfill yang telah ditutup selama jangka waktu 30 tahun (biaya post 
            closure); sesuai dengan Keputusan Kepala Bapedal Nomor XXX tanggal 5 September 
            1995 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Penimbunan Hasil Pengolahan, Persyaratan 
            Lokasi Bekas Pengolahan, Dan Lokasi Bekas Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya 
            Dan Beracun.

    b.  PT ABC mengakui penghasilan saat menerima limbah di lokasinya dari pelanggan. Besarnya 
        penghasilan ditentukan berdasarkan berat/volume limbah tersebut dan metode pengolahan 
        yang akan digunakan;

    c.  PT ABC mengakui pembebanan biaya capping closure dan post closure pada tahun berjalan 
        yaitu pada saat kedua biaya tersebut sesungguhnya belum dikeluarkan tetapi penghasilan 
        yang berkaitan dengan kedua biaya tersebut telah diterima/diperoleh dan diakui (macthing 
        cost against revenue);

    d.  Saudara mohon penegasan, apakah pembebanan biaya capping closure dan post closure pada 
        tahun berjalan tersebut dapat diakui secara fiskal.

2.  Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah 
    diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 TAHUN 2000, antara lain diatur:

    Pasal 4 ayat (1) huruf a
    Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang 
    diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, 
    yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, 
    dengan nama dan dalam bentuk apapun.

    Pasal 6 ayat (1) huruf a
    Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan 
    berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara 
    penghasilan termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk 
    upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, 
    sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi dan 
    pajak kecuali pajak penghasilan.

3.  Berdasarkan Pasal 28 ayat (5) Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan 
    Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 
    2000 beserta penjelasannya, pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan 
    stelsel akrual atau stelsel kas. Stelsel akrual adalah suatu metode penghitungan penghasilan dan 
    biaya dalam arti penghasilan diakui pada waktu diperoleh dan biaya diakui pada waktu terutang. Jadi 
    tidak tergantung kapan penghasilan itu diterima dan kapan biaya itu dibayar tunai.

4.  Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas dengan ini dapat diberikan penegasan bahwa:
    a.  Mengingat karakteristik kegiatan pengolahan limbah yang dilakukan PT ABC tidak 
        memungkinkan terjadinya penghasilan dan biaya-biaya yang terkait (khususnya biaya capping 
        closure dan post closure) pada tahun yang bersamaan, dan mengingat bahwa dalam 
        penghasilan yang diterima/diperoleh pada dasarnya terdapat unsur biaya-biaya yang terkait, 
        maka dalam menyelenggarakan pembukuan berdasarkan stelsel akrual dan penerapan 
        prinsip matching cost against revenue, metode pembebanan biaya capping closure dan biaya 
        post closure yang telah dilaksanakan oleh PT ABC dapat diakui dalam menghitung Penghasilan 
        Kena Pajak, sepanjang biaya-biaya tersebut dapat diidentifikasi dengan jelas unsur-unsurnya 
        (mendapat pengesahan dari Bapedal) dan dapat dihitung besarnya secara wajar menurut 
        adat kebiasaan pedagang yang baik (sound business practise);

    b.  Dengan metode pembebanan biaya capping closure dan post closure dimaksud pada huruf a, 
        maka atas biaya capping closure dan post closure yang sebenarnya dikeluarkan tidak lagi 
        dilakukan pembebanan;

    c.  Namun apabila karena satu dan lain hal, biaya capping closure dan post closure yang 
        sebenarnya lebih kecil atau lebih besar dari jumlah yang telah dibebankan selama tahun-tahun 
        diperolehnya penghasilan, maka harus dilakukan penyesuaian biaya pada tahun terakhir 
        diperolehnya penghasilan dan apabila masih belum mencukupi (jumlah penyesuaian biaya) 
        dapat diteruskan ke tahun-tahun sebelumnya secara berurutan sepanjang belum kedaluarsa.

Demikian penegasan kami harap maklum.




A.n. DIREKTUR JENDERAL,
DIREKTUR

ttd

SUMIHAR PETRUS TAMBUNAN