peraturan:0tkbpera:9b16759a62899465ab21e2e79d2ef75c
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
30 Juli 1998
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 171/PJ.311/1998
TENTANG
PERMOHONAN PENJELASAN PERLAKUAN PAJAK
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 1 Juni 1998 mengenai sebagaimana tersebut di atas, dengan ini
dijelaskan sebagai berikut :
1. Dalam surat tersebut Saudara menjelaskan antara lain :
a. Sejak tanggal 1 Juni 1998, XYZ Logistic adalah perusahaan berstatus PMA, yang merupakan
cabang perusahaan yang berpusat di Singapura. Perusahaan memiliki container depot dan
warehousing operations. Kegiatan operasi perusahaan di Pulau Batam menggunakan armada
logistik berupa 5 truk dan trailer, sedangkan untuk mengangkut cargo dari Singapura ke Pulau
Batam dan wilayah Indonesia lainnya, menggunakan tug dan barges Singapura.
b. Sehubungan dengan seminar pajak yang diadakan pada tanggal 22-23 Juni 1998, Saudara
mengajukan pertanyaan, antara lain :
- Jenis Pajak Penghasilan apakah yang merupakan kewajiban perusahaan ?
- Jenis pajak apa yang dikenakan apabila perusahaan mengimpor equipment dalam
rangka investasi di Pulau Batam
- Jenis pajak apa yang dikenakan atas pembelian tanah dan equipment di Pulau Batam
untuk kegiatan investasi
- Insentif apakah yang dapat diberikan pada para investor apabila mereka akan
melakukan investasi
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 TAHUN 1994, antara
lain diatur bahwa yang termasuk Subjek Pajak adalah bentuk usaha tetap.
3. Sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a, b, dan c Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang
Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 TAHUN 1994,
antara lain diatur bahwa yang menjadi objek pajak bentuk usaha tetap adalah penghasilan dari usaha
atau kegiatan bentuk usaha tetap tersebut dan harta yang dimiliki atau dikuasai, penghasilan kantor
pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang
dilakukan oleh BUT di Indonesia, penghasilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 yang diterima
atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta atau
kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud.
4. Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 TAHUN 1994, antara
lain diatur bahwa pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan sehubungan dengan
pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima oleh Wajib Pajak
orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh pemberi kerja yang membayar gaji, upah,
honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang
dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
5. Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 TAHUN 1994 yang diatur lebih
lanjut dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 450/KMK.04/1997 tanggal 25 Agustus 1997, antara
lain diatur bahwa :
a. besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor yang menggunakan Angka
Pengenal Impor (API) adalah 2,5% dari nilai impor dan yang tidak menggunakan API sebesar
7,5% dari nilai impor.
b. dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 adalah impor barang dan atau penyerahan barang
yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak
Penghasilan. Pengecualian tersebut harus dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas Pajak
Penghasilan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
6. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 47 TAHUN 1994 yang diatur lanjut dengan Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak Nomor : SE-21/PJ.4/1995, antara lain diatur bahwa Wajib Pajak yang dapat
menunjukkan bahwa dalam suatu tahun pajak tidak akan terutang Pajak Penghasilan, dapat
mengajukan permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan pajak oleh pihak lain.
7. Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 TAHUN 1994, antara
lain diatur bahwa atas penghasilan yang dibayarkan atau terutang oleh Subjek Pajak badan dalam
negeri, bentuk usaha tetap berupa dividen, bunga, royalti, hadiah dan penghargaan selain yang telah
dipotong PPh Pasal 21, dipotong oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 15 % dari jumlah bruto.
8. Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 TAHUN 1994, yang
diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-128/PJ./1997, antara lain
diatur bahwa atas penghasilan yang dibayarkan atau terutang oleh Subjek Pajak badan dalam negeri,
bentuk usaha tetap berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan
sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain
yang telah dipotong PPh Pasal 21, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 15 %
dari perkiraan penghasilan neto.
9. Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 21 TAHUN 1997 tentang Bea Perolehan hak Atas
Tanah dan Bangunan antara lain diatur bahwa Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang
memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan wajib membayar pajak yang terutang sebesar 5 %
dari Nilai Perolehan Objek Pajak.
10. Berdasarkan ketentuan Pasal 31 Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 TAHUN 1994 yang diatur lebih
lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 TAHUN 1994 tentang Fasilitas Perpajakan Atas
Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu, antara lain
diatur bahwa fasilitas perpajakan yang diberikan kepada perusahaan yang melakukan penanaman
modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu adalah berupa :
a. penyusutan dan amortisasi yang lebih dipercepat;
b. kompensasi kerugian lebih lama tetapi tidak lebih dari sepuluh tahun;
c. pengurangan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas dividen kepada Wajib Pajak luar negeri.
11. Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 39 TAHUN 1998 tentang Perlakuan Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah
Industri Pulau Batam, antara lain diatur bahwa dalam rangka menunjang ekspor, Pajak Pertambahan
Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut atas :
a. penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada Pengusaha sepanjang
Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut digunakan untuk menghasilkan Barang
Kena Pajak yang diekspor,
b. impor Barang Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha sepanjang Barang Kena Pajak
tersebut digunakan untuk menghasilkan Barang Kena Pajak yang diekspor.
c. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean oleh Pengusaha
sepanjang Barang Kena Pajak tidak berwujud tersebut digunakan untuk menghasilkan Barang
Kena Pajak yang diekspor, dan
d. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean oleh Pengusaha sepanjang Jasa Kena
Pajak tersebut digunakan untuk menghasilkan Barang Kena Pajak yang diekspor.
12. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini ditegaskan sebagai berikut :
a. Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak dalam negeri, sehingga mempunyai kewajiban
perpajakan yang sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya, yaitu :
- melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas
pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan
sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh pegawai atau
bukan pegawai.
- melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas
pembayaran dividen, bunga, royalti, dan imbalan sehubungan dengan jasa teknik,
jasa manajemen dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21 kepada
wajib pajak dalam negeri lain.
- melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas
pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan
sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak
luar negeri.
- melakukan penghitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 25/29 atas
penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam kegiatan usahanya.
b. Perusahaan yang melakukan impor equipment dari luar negeri dalam rangka investasi
di Pulau Batam, maka atas kegiatan impor tersebut terutang PPh Pasal 22, dengan ketentuan
dalam hal importir telah mempunyai Angka Pengenal Impor (API) besarnya pungutan Pajak
Penghasilan Pasal 22 atas impor tersebut adalah 2,5 % dari nilai impor dan dalam hal importir
tidak menggunakan API besarnya pungutan PPh Pasal 22 adalah sebesar 7,5 % dari nilai
impor. Namun demikian, dalam hal perusahaan importir tersebut dapat menunjukkan bahwa
dalam suatu tahun pajak tidak akan terutang Pajak Penghasilan, sebagaimana dimaksud
Peraturan Pemerintah Nomor 47 TAHUN 1994 dapat dibebaskan dari pemungutan PPh Pasal 22
dengan mengajukan permohonan pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan pajak
oleh pihak lain ke Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat perusahaan importir tersebut
terdaftar.
c. Atas kegiatan pembelian tanah dan equipment untuk investasi di Pulau Batam tidak terutang
Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun
1994. Namun demikian mulai 1 Juli 1998 perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan
tersebut, dikenakan Bea Perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) sebesar 5 %
dari Nilai Perolehan Objek Pajak.
d. Kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu yang
berorientasi ekspor dan/atau di daerah-daerah tertentu dapat diberikan fasilitas perpajakan
sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 TAHUN 1994 yaitu berupa :
- penyusutan dan amortisasi yang lebih dipercepat;
- kompensasi kerugian lebih lama tetapi tidak lebih dari sepuluh tahun;
- pengurangan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas dividen kepada Wajib Pajak luar
negeri.
Demikian juga kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal di Kawasan Berikat Daerah Industri
Pulau Batam yang berorientasi ekspor, diberikan fasilitas berupa tidak dipungut PPN dan PPnBM sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 TAHUN 1998.
Demikian untuk dimaklumi.
DIREKTUR
ttd
Drs. DJONIFAR AF, MA
peraturan/0tkbpera/9b16759a62899465ab21e2e79d2ef75c.txt · Last modified: (external edit)