KLIPedia

                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                   31 Maret 1997

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                        NOMOR S - 938/PJ.531/1997

                            TENTANG

               PENEGASAN PPN ATAS PEMASUKAN BARANG MODAL

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 4 Oktober 1996 perihal permohonan penegasan untuk PPN atas 
pemasukan barang modal, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut :

1.  Berdasarkan Surat Menteri Keuangan RI tanggal 29 Maret 1996 Nomor S-167/MK.04/1996 jo Surat 
    Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.51/1996 tanggal 11 April 1996, fasilitas penangguhan 
    PPN dan PPn BM yang diberikan BKPM, meliputi persetujuan penanaman modal atau persetujuan 
    pelaksanaannya sampai dengan 31 Maret 1998.

2.  Berdasarkan surat BKPM tanggal 28 Mei 1996 Nomor 1260/Pabean/1996 kepada PT XYZ, atas impor 
    barang modal seharga US $ 44,144,899.60 diberikan fasilitas penangguhan PPN.

3.  Berdasarkan butir 4 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-19/PJ.53/1996 tanggal 4 Juni 1996, 
    dalam hal kontraktor utama melaksanakan proyek atas dasar "turn key", namun barang-barang yang 
    tercantum dalam barang yang akan diimpor (master list), diimpor oleh dan atas nama pemilik proyek, 
    maka Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang tercantum dalam Faktur Pajak dibuat atas dasar nilai 
    kontrak dikurangi dengan nilai impor atas barang-barang yang Pemberitahuan Impor Untuk Dipakai 
    (PIUD)-nya atas nama pemilik proyek.

4.  Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, mengenai permasalahan yang Saudara ajukan, 
    dengan ini diberikan penegasan bahwa :
    a.  Perusahaan supplier tidak memungut PPN atas barang impor yang tercantum dalam master 
        list yang telah memperoleh fasilitas penangguhan PPN dari BKPM.
    b.  Cara Penghitungan PPN-nya adalah sesuai dengan butir 3, yaitu DPP yang tercantum dalam 
        Faktur Pajak yang dikeluarkan oleh kontraktor utama/supplier adalah nilai kontrak dikurangi 
        dengan nilai impor BKP yang PIUD-nya sudah atas nama PT XYZ maksimum sebesar 
        US $ 44,144,899.60.

Demikian untuk menjadikan maklum.




A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DAN PAJAK TIDAK LANGSUNG LAINNYA

ttd

SAROYO ATMOSUDARMO