KLIPedia

                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                        3 Mei 1995

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                         NOMOR S - 670/PJ.53/1995

                            TENTANG

                  PPN ATAS JASA PEMUNGUTAN IURAN TELEVISI

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 6 Februari 1995 tentang perihal tersebut di atas, dapat 
diberikan penjelasan sebagai berikut :

1.  Berdasarkan Pasal 4 huruf c Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai 
    Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan 
    Undang-undang Nomor 11 TAHUN 1994, atas penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan dalam 
    Daerah Pabean oleh Pengusaha dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2.  Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 50 TAHUN 1994, ditegaskan bahwa 
    ketentuan tentang pengenaan PPN yang diberlakukan terhadap suatu penyerahan atau kegiatan lain 
    yang dipersamakan dengan penyerahan, adalah ketentuan yang berlaku pada saat terjadinya 
    penyerahan atau kegiatan lain yang dipersamakan dengan penyerahan tersebut.

3.  Sesuai dengan penjelasan dalam surat Saudara, berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Yayasan 
    XYZ dengan PT. ABC Nomor    XXX 
                    -----   tanggal 11 Desember 1990,
                    XXX 

    terhitung sejak tanggal 1 Januari 1991, PT. ABC akan melaksanakan pemungutan iuran televisi 
    sampai dengan 31 Desember 2005.

    Tetapi dalam pelaksanaannya, karena adanya berbagai hambatan, kegiatan pemungutan iuran 
    televisi oleh PT. ABC hanya dapat berlangsung sampai dengan 14 April 1992.

    Selama periode 1 Januari 1991 sampai dengan 14 April 1992 tersebut, PT. ABC mengalami kerugian 
    dan Yayasan XYZ bersedia untuk mengembalikan kerugian tersebut secara bertahap.

4.  Berdasarkan butir 1 dan 2 serta dengan memperhatikan butir 3 tersebut di atas, maka dapat 
    dijelaskan sebagai berikut :

    4.1.    Karena kegiatan pemungutan iuran televisi oleh PT. ABC berlangsung dari 1 Januari 1991 
        sampai dengan 14 April 1992, maka peraturan yang berlaku adalah Undang-undang Nomor 
        8 TAHUN 1983 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

    4.2.    Berdasarkan Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Nomor 28 TAHUN 1988, diatur tentang 
        jenis jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN.

    4.3.    Berdasarkan Pengumuman Direktur Jenderal Pajak Nomor PENG-139/PJ.63/1989 tanggal 
        27 Maret 1989, diatur tentang 21 kelompok pengusaha jasa yang diwajibkan melaporkan 
        usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak di samping jasa pemborong, 
        jasa telekomunikasi, dan jasa angkutan udara dalam negeri yang telah diatur sebelumnya.

    4.4.    Berdasarkan butir 4.1. sampai dengan butir 4.3. tersebut di atas, kegiatan pemungutan iuran 
        televisi oleh PT. ABC yang berlangsung dari tanggal 1 Januari 1991 sampai dengan 
        14 April 1992 tidak termasuk kelompok jasa yang terutang PPN, sehingga tidak wajib 
        melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), dan 
        penerimaan pengembalian/penggantian kerugian dari Yayasan XYZ merupakan penggantian 
        yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai.

Demikian agar dimaklumi.




DIREKTUR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DAN PAJAK TIDAK LANGSUNG LAINNYA

ttd

SAROYO ATMOSUDARMO