peraturan:0tkbpera:982025df3dc7f9eae503a74980c29713
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
5 September 2005
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 830/PJ.312/2005
TENTANG
PERMOHONAN PENEGASAN PENGENAAN PAJAK
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal XXX, dan Nomor XXX tanggal XXX, dengan ini kami
sampaikan hal-hal sebagai berikut :
1. Dalam surat tersebut Saudara mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
a. Dalam rangka pelaksanaan suatu kontrak Jasa dengan salah satu Kontraktor Production
Sharing (KPS) XXX, PT. ABC akan membentuk suatu Kerja Sama Operasi (KSO) dengan 2
perusahaan swasta lainnya, yaitu PT. DEF dan YYY dengan nama KSO HWI;
b. Lingkup pekerjaan HWI adalah :
1) Jasa Rekayasa Teknis;
2) Jasa Manajemen Material;
3) Jasa Supervisi Konstruksi;
4) Jasa Manajemen Kontrak;
5) Jasa Manajemen peraltan Konstruksi;
6) Jasa Pelaksana Konstruksi.
c. Dalam surat tersebut Saudara memberikan contoh transaksi yang Saudara lakukan yang
berhubungan dengan jasa konstruksi, jasa sertifikasi dan jasa perantara;
d. Saudara mohon penegasan atas Permasalahan yang berhubungan dengan Kerjasama Operasi.
2. Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 TAHUN 2000, antara lain diatur :
a. Pasal 2 ayat (1) huruf b, yang menjadi Subjek Pajak adalah antara lain badan. Dalam
penjelasannya disebutkan bahwa badan adalah sekumpulan orang atau orang atau modal
yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau
organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk
reksadana;
b. Pasal 23 ayat (1) huruf c, atas imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen,
jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21
yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri,
penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong oleh pihak yang
membayarkan sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto.
3. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 170/PJ./2002 tentang Jenis Jasa Lain dan
Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c UU PPh, antara
lain diatur :
a. Pasal 1
Ayat (1)
Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan jumlah imbalan bruto khusus untuk jasa
konstruksi dan jasa catering adalah jumlah imbalan yang dibayarkan seluruhnya, termasuk
atas pemberian jasa dan pengadaan material/barangnya;
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan jumlah imbalan bruti untuk jasa lain selain jasa konstruksi dan jasa
catering adalah jumlah imbalan yang dibayarkan hanya atas pemberian jasanya saja, kecuali
apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan
material/barang akan dikenakan atas seluruh nilai kontrak.
b. Lampiran II angka 3, Jasa pelaksanaan konstruksi, termasuk jasa perawatan/pemeliharaan/
perbaikan bangunan, jasa instalasi/pemasangan mesin/listrik/telepon/air/gas/AC/TV kabel,
sepanjang jasa tersebut dilakukan Wajib Pajak yang ruang lingkup pekerjaannya di bidang
konstruksi dan mempunyai izin/sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi, perkiraan
penghasilan netonya adalah 13 1/3% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN;
c. Lampiran II angka 4 huruf a dan b, perkiraan penghasilan neto untuk jasa perencanaan
konstruksi dan jasa pengawasan konstruksi adalah 26 2/3% dari jumlah bruto tidak termasuk
PPN;
d. Lampiran II angka 2 huruf a, perkiraan penghasilan neto untuk jasa teknik dan jasa
manajemen adalah 40% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN;
e. Lampiran II angka 2 huruf m, perkiraan penghasilan neto untuk jasa perantara adalah 40%
dari jumlah bruto tidak termasuk PPN;
f. Lampiran II angka 1 huruf d, perkiraan penghasilan neto untuk jasa penilai adalah 50% dari
jumlah bruto tidak termasuk PPN.
4. Sesuai dengan Romawi I angka 1 Suar Edaran Nomor SE-13/PJ.42/2002 tentang Pelaksanaan
Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi, antara
lain diatur bahwa yang dimaksud dengan :
1) Jenis usaha jasa konstruksi adalah terdiri atas usaha perencanaan konstruksi, usaha
pelaksanaan konstruksi dan usaha pengawasan konstruksi yang masing-masing dilaksanakan
oleh perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi;
2) Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/
atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil,
mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk
mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk perawatannya;
5. Sesuai dengan Romawi I Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-08/PJ.222/1984 tentang Jasa
Teknik dan Jasa Manajemen Menurut Pasal 23 dan Pasal 26 UU PPh, antara lain diatur bahwa yang
dimaksud dengan jasa teknik ialah pemberian jasa dalam bentuk pemberian informasi yang berkenaan
dengan pengalaman dalam bidang industri, perdagangan dan ilmu pengetahuan.
6. Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-44/PJ./1994 tentang pemecahan Bukti
Potong PPh Pasal 23 antara lain ditegaskan bahwa atas penghasilan berupa bunga, sewa dan lain-lain
yang diterima atau diperoleh Joint Operation (J.O) dari WP Badan Dalam Negeri dan perorangan yang
ditunjuk, dipotong Pasal 23. Pemotongan tersebut tidak akan diperhitungkan sebagai kredit pajak para
anggotanya sejalan dengan perhitungan penghasilan tersebut pada penghasilan J.O. Adapun besarnya
PPh Pasal 23 yang dapat dikreditkan adalah sesuai dengan perjanjian J.O yang telah disepakati
bersama. Agar pengkreditan pemotongan PPh Pasal 23 sejalan dengan pengkreditan oleh para
anggota J.O, maka Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 tersebut harus dipecah untuk masing-masing
anggota.
7. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini ditegaskan :
a. Kerjasama Operasi (KSO) adalah merupakan kerjasama operasi dua badan atau lebih yang
sifatnya sementara hanya untuk melaksanakan suatu proyek tertentu sampai proyek tersebut
selesai dikerjakan. Dengan demikian bukan merupakan Subjek Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf b UU PPh, dan oleh karenanya pengenaan PPh atas penghasilan dari
proyek tersebut dikenakan pada masing-masing badan anggota KSO sesuai dengan bagian
penghasilan yang diterimanya;
b. Mengingat bahwa Kerjasama Operasi bukan merupakan Subjek Pajak, maka Kerjasama
Operasi tidak berkewajiban utnuk menyampaikan laporan dan membayar PPh Pasal 25 serta
PPh Pasal 29, sedangkan kewajiban yang ada hanya sebagai Wajib Pajak pemotong/pemungut
PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 atau PPN;
c. Pengenaan PPh Badan tetap dikenakan atas penghasilan yang diperoleh pada masing-masing
badan yang bergabung tersebut sesuai dengan porsi/bagian pekerjaan atau penghasilan yang
diterimanya. Pada waktu dilakukan pemotongan, pemberi hasil (KPS) membuat Bukti
Pemotongan PPh Pasal 23/26 atas nama KSO qq anggota (NPWP anggota) dengan jumlah
pajak sebesar bagian masing-masing.
d. Pemberian NPWP adalah semata-mata untuk keperluan pemungutan dan pemotongan PPh
Pasal 21, Pasal 23/26 dan PPN yang dilakukan oleh KSO terhadap objek atas imbalan yang
dibayarkan.
e. Tarif PPh Pasal 23 transaksi yang Saudara contohkan adalah sebagai berikut :
1) Atas Jasa pelaksanaan konstruksi wajib dipotong PPh Pasal 23 sebesar
15% X 13 1/3% atau 2% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN;
2) Atas jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi wajib dipotong PPh Pasal 23
sebesar 15% x 26 2/3% atau 4% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN;
3) Jasa sertifikasi termasuk dalam jasa penilai sehingga wajib dipotong PPh Pasal 23
sebesar 15% x 50% atau 7,5% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN;
4) Jasa subkontrak yang dilakukan oleh KSO kepada perusahaan lain termasuk dalam
Jasa perantara sehingga wajib dipotong PPh Pasal 23 sebesar 15% x 40% atau 6%
dari jumlah bruto tidak termasuk PPN;
Demikian harap maklum.
A.n. Direktur Jenderal Pajak
Direktur Peraturan Perpajakan,
ttd.
Herry Sumardjito
NIP 060061993
Tembusan :
1. Direktur Jenderal Pajak;
2. Direktur Pajak Penghasilan;
3. Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus;
4. Kepala KPP PMA Lima.
peraturan/0tkbpera/982025df3dc7f9eae503a74980c29713.txt · Last modified: (external edit)