peraturan:0tkbpera:9271858951e6fe9504d1f05ae8576001
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
25 Oktober 2005
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 931/PJ.52/2005
TENTANG
PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 567/KMK.04/2000
YANG TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 251/KMK.03/2002
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan Surat Saudara tanpa nomor dan tanggal hal sebagaimana tersebut pada pokok surat,
dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Surat tersebut secara garis besar memuat bahwa :
a. Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor
567/KMK.04/2000 yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
251/KMK.03/2002 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 1% dari nilai jual
barang bekas termasuk jual beli mobil bekas, Saudara atas nama Pengusaha Show Room
Mobil Bekas mengajukan keberatan dengan alasan sebagai berikut :
- Bahwa dalam situasi dan kondisi perekonomian saat ini yang belum menentu akan
sangat memberatkan Saudara mengingat omzet penjualan Saudara menurun.
- Bahwa telah terjadi diskriminasi pemberlakuan Keputusan Menteri Keuangan, karena
tidak diberlakukan terhadap pedagang mobil yang memasang iklan di surat kabar.
b. Atas hal di atas, Saudara memohon penundaan pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan
tersebut atau keringanan atas pengenaan Pajak Pertambahan Nilai 1% dari nilai jual barang
bekas termasuk jual beli mobil bekas.
2. Ketentuan Perpajakan yang berkenaan dengan permasalahan tersebut di atas adalah :
a. Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 18 TAHUN 2000 mengatur bahwa :
1. Pasal 1 angka 15 menjelaskan bahwa Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha
sebagaimana dimaksud dalam angka 14 yang melakukan penyerahan Barang Kena
Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan
undang-undang ini, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan
dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
2. Pasal 1 angka 17 menjelaskan bahwa Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga
Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan
Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak
yang terutang.
3. Pasal 3A ayat (1) menjelaskan bahwa Pengusaha yang melakukan penyerahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, wajib melaporkan usahanya untuk
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan wajib memungut, menyetor, dan
melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang
terutang.
4. Pasal 4 huruf a menjelaskan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas
penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh
Pengusaha. Dalam penjelasan Pasal tersebut disebutkan bahwa Pengusaha yang
melakukan kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak meliputi baik Pengusaha yang
telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3A ayat (1) maupun Pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi Pengusaha
Kena Pajak tetapi belum dikukuhkan. Penyerahan barang yang dikenakan pajak harus
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
a. barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak;
b. barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak tidak
berwujud;
c. penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean; dan
d. penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
b. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 143 TAHUN 2000 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 TAHUN 2002 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 18 TAHUN 2000 mengatur bahwa Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan
Nilai adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang
ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, yang dipakai sebagai dasar untuk
menghitung Pajak yang terutang.
c. Berdasarkan Pasal 2 huruf g Keputusan Menteri Keuangan Nomor 567/KMK.04/2000 tentang
Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 251/KMK.03/2002 mengatur bahwa Nilai Lain untuk kendaraan
bermotor bekas adalah 10% (sepuluh persen) dari Harga Jual dan berlaku sejak 1 Januari
2001.
d. Berdasarkan Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 552/KMK.03/2003 tentang Batasan
Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 571/KMK.03/2003 mengatur bahwa Pengusaha Kecil adalah
Pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau
Jasa Kena Pajak dengan Jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari
Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
e. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-238/PJ./2002 tentang Pemungutan Pajak
Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas mengatur bahwa :
1. Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini
yang dimaksud dengan Pengusaha Kendaraan Bermotor Bekas adalah orang pribadi
atau badan yang kegiatan usahanya melakukan penjualan Kendaraan Bermotor
Bekas.
2. Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas
yang dilakukan oleh Pengusaha Kendaraan Bermotor Bekas yang semata-mata
merupakan barang dagangan terutang Pajak Pertambahan Nilai.
3. Berdasarkan ketentuan pada angka 2 dan memperhatikan isi surat Saudara pada angka 1, dengan ini
ditegaskan bahwa tidak terdapat diskriminasi perlakuan Pajak Pertambahan Nilai untuk pedagang
mobil bekas yang memasang iklan (pedagang mobil di rumah) maupun pedagang mobil bekas yang
mempunyai show room sepanjang kedua jenis pengusaha tersebut tidak termasuk dalam kriteria
Pengusaha Kecil, mengingat penyerahan mobil bekas yang dilakukan kedua jenis pengusaha tersebut
baik yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak maupun pengusaha yang seharusnya
dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak tetapi belum dikukuhkan terutang Pajak Pertambahan
Nilai sebesar 1% dari harga jual terhitung sejak 1 Januari 2001. Dengan demikian permohonan
Saudara untuk menunda pengenaan Pajak Pertambahan Nilai 1% atas penyerahan mobil bekas
berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 251/KMK.03/2002 tidak dapat kami penuhi.
Demikian untuk dimaklumi.
A.n. DIREKTUR JENDERAL,
DIREKTUR PPN DAN PTLL,
ttd
A. SJARIFUDDIN ALSAH
peraturan/0tkbpera/9271858951e6fe9504d1f05ae8576001.txt · Last modified: (external edit)