peraturan:0tkbpera:91866be0ed30d6a36df817992d2a2ef3
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
19 Juli 2000
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 1088/PJ.532/2000
TENTANG
PERMINTAAN DOKUMEN SEBAGAI KELENGKAPAN PERSYARATAN UNTUK
MEMPEROLEH SURAT KETERANGAN PPN DAN PPn BM TIDAK DIPUNGUT
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXXXX tanggal 16 Mei 2000, hal sebagaimana tersebut pada pokok
surat, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut:
1. Dalam surat tersebut diajukan permohonan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak
Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor berupa pemasukan
1 (satu) unit sedan Mercedes Benz dalam keadaan bukan baru sumbangan dari PT. JGS yang
dihibahkan kepada Bupati Kabupaten Biak Numfor Irian Jaya.
2. Pajak Pertambahan Nilai
2.1. Berdasarkan Pasal 2 huruf (c) Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 132/KMK.04/1999 tanggal
8 April 1999 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah atas Impor Barang Kena Pajak yang Dibebaskan dari Pungutan Bea Masuk, antara lain
diatur PPN dan atau PPnBM yang terutang tidak dipungut atas impor Barang Kena Pajak berupa
hadiah atau berdasarkan bantuan teknik kerjasama dan pemberian lain dengan cara cuma-
cuma dari Pemerintah Asing, Badan Luar Negeri, Badan atau Organisasi Internasional,
Organisasi Swasta Lainnya, kepada Pemerintah Pusat atau Daerah, Lembaga/Badan, PMI, dan
kepada Organisasi Keagamaan di dalam negeri yang mendapat rekomendasi dari Departemen
Agama.
2.2. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ.52/1999 tanggal 14 Mei
1999, ditegaskan antara lain :
2.2.1. butir 3.1, untuk memperoleh fasilitas PPN yang terutang tidak dipungut, Lembaga/
Badan yang mengimpor Barang Kena Pajak (BKP) tersebut harus memiliki Surat
Keterangan PPN Yang Terutang Tidak Dipungut yang dikeluarkan Direktorat Jenderal
Pajak.
2.2.2. butir 3.2, untuk memperoleh Surat Keterangan PPN Yang Terutang Tidak Dipungut,
Lembaga/Badan yang mengimpor Barang Kena Pajak tersebut harus mengajukan
permohonan kepada Direktur PPN dan PTLL dengan melampirkan dokumen sebagai
berikut:
a. Surat Keterangan dari pemberi hadiah/bantuan bahwa barang tersebut
diberikan secara cuma-cuma/tidak diperjual belikan.
b. Rekomendasi dari Departemen terkait bahwa barang tersebut tidak untuk
diperdagangkan.
3. Pajak Penghasilan
3.1. Dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 450/KMK.04/1997 tanggal
26 Agustus 1997 tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat dan Besamya
Pungutan serta Tatacara Penyetoran dan Pelaporannya sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 444/KMK.04/1999 tanggal 7 September 1999
antara lain disebutkan bahwa dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas
impor barang-barang tertentu yang dibebaskan dari Bea Masuk.
3.2. Berdasarkan butir 2 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-28/PJ.4/1996 tanggal 15
Juli 1996 tentang Perlakuan pemotongan/pemungutan PPh terhadap badan/lembaga
Pemerintah, ditegaskan antara lain:
3.2.1. butir 2, pengertian badan menurut Pasal 2 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 7
Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10
Tahun 1994 tidak termasuk lembaga struktural resmi pemerintah yang dibentuk
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dibiayai dengan dana
yang bersumber dari APBN atau APBD.
3.2.2. butir 3, suatu badan atau lembaga struktural resmi pemerintah apabila memenuhi
syarat-syarat:
a. Dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti
Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan lain-lain;
b. Dibiayai dengan dana yang bersumber dari APBN atau APBD;
c. Pembukuan keuangannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional
Pemerintah yaitu Inspektorat Jenderal, Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
d. Penghasilan lembaga tersebut dimasukkan dalam penerimaan Pemerintah
Pusat dan Daerah.
3.2.3. butir 4, apabila suatu badan/lembaga memenuhi syarat-syarat seperti tersebut di atas
maka tidak termasuk Subjek Pajak PPh. Dengan demikian penghasilan yang diterima
atau diperoleh badan/lembaga tersebut bukan merupakan objek Pajak Penghasilan,
dan oleh sebab itu tidak dipotong atau dipungut PPh berdasarkan Pasal 4 ayat (2),
Pasal 15, Pasal 22 dan Pasal 23 Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 TAHUN 1994.
4. Berdasarkan ketentuan pada butir 2 dan butir 3 serta memperhatikan isi surat Saudara pada butir 1,
dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut:
4.1. untuk memperoleh Surat Keterangan PPN Yang Terutang Tidak Dipungut atas impor berupa
pemasukan 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz dalam keadaan bukan baru sumbangan dari
PT. JGS yang dihibahkan kepada Bupati Kabupaten Biak Numfor Irian Jaya bukan atas nama
pribadi tapi untuk dan atas nama
a. Surat Keterangan dari pemberi hadiah/bantuan bahwa barang tersebut diberikan
secara cuma-cuma/tidak diperjual belikan.
b. Rekomendasi dari Departemen terkait bahwa barang tersebut tidak untuk
diperdagangkan.
4.2. atas impor 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Biak
Numfor tidak termasuk impor barang yang dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22
sebagaimana disebutkan dalam butir 3.1. Namun sepanjang barang tersebut dihadiahkan
kepada Bupati Kabupaten Biak Numfor bukan atas nama pribadi tapi untuk dan atas nama
Pemerintah Daerah Tingkat II Biak Numfor, maka atas impor barang tersebut tidak dipungut
PPh Pasal 22. Walaupun demikian, apabila impor tersebut dilakukan oleh importir lain dengan
Pemerintah Daerah Tingkat II Biak Numfor sebagai indentor, importir yang bersangkutan
diwajibkan menyetor PPh Pasal 25 sebesar 15 % dari "handling fee" yang diterima.
Demikian untuk dimaklumi.
Direktur Jenderal,
ttd.
Machfud Sidik
NIP. 060043114
Tembusan :
1. Gubernur KDH Tk. I Irian Jaya
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
3. Direktur PPN dan PTLL
4. Direktur Pajak Penghasilan
5. Direktur Peraturan Perpajakan
peraturan/0tkbpera/91866be0ed30d6a36df817992d2a2ef3.txt · Last modified: (external edit)