peraturan:0tkbpera:8f2f470bb9d82081f256a839f1cc8f6c
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
22 Januari 2002
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 81/PJ.51/2002
TENTANG
PERMOHONAN PEMBEBASAN PAJAK DALAM RANGKA IMPORT KENDARAAN BUKAN BARU
UNTUK KEPERLUAN DAERAH ISTIMEWA ACEH
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 6 Agustus 2001 hal sebagaimana tersebut pada pokok
surat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :
1. Bahwa untuk memperlancar arus transportasi di Daerah Istimewa Aceh dan dalam rangka mendukung
pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Saudara memohon untuk
diberikan pembebasan pajak atas impor kendaraan bermotor bukan baru.
2. Ketentuan tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM)
2.1. Berdasarkan undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang
dan Jasa dan Pajak Pertambahan Atas Barang Mewah sebagaimana diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 18 TAHUN 2000, diatur antara lain sebagai berikut :
a. Pasal 4 huruf b, bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas impor Barang Kena
Pajak.
b. Pasal 5 ayat (1) huruf b, bahwa disamping pengenaan PPN sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4, Pajak Penjualan Barang Mewah dikenakan atas impor Barang Kena
Pajak Yang Tergolong Mewah.
c. Pasal 1 angka 9, bahwa yang dimaksud dengan impor adalah setiap kegiatan
memasukkan barang dari luar Daerah Pabean ke dalam daerah Pabean.
2.2. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 60 TAHUN 2001 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 145 TAHUN 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang
Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah jo. Pasal 6 ayat 1
huruf a dan Pasal 6A Keputusan Menteri Keuangan Nomor 460/KMK.03/2001 tentang
Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 569/KMK.04/2000 Tentang Jenis
Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, di atur antara lain
bahwa :
a. Atas impor dan atau penyerahan kendaraan bermotor di dalam daerah pabean, yang
digunakan untuk kendaraan angkutan umum dibebaskan dari pengenaan PPn BM.
b. PPn BM tidak dikenakan atas impor dan atau penyerahan di dalam Daerah Pabean
kendaraan bermotor yang digunakan untuk kendaraan angkutan barang.
2.3. Sesuai Pasal 1 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-586/PJ./2001, dinyatakan
antara lain bahwa :
a. kendaraan angkutan umum adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk
kegiatan pengangkutan orang dan/atau barang yang disediakan untuk umum dengan
dipungut bayaran selain dengan cara persewaan, baik dalam trayek maupun tidak
dalam trayek, sepanjang menggunakan plat dasar polisi dengan warna kuning.
b. yang dimaksud dengan kendaraan angkutan barang adalah kendaraan bermotor
dalam bentuk kendaraan bak terbuka atau kendaraan bak tertutup, dengan jumlah
penumpang tidak lebih dari 3 (tiga) orang termasuk pengemudi yang digunakan untuk
kegiatan pengangkutan barang baik yang disediakan untuk umum maupun pribadi.
2.4. Berdasarkan Pasal 4 jo. Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor
KEP-586/PJ./2001 tanggal 29 Agustus 2001, bahwa untuk memperoleh pembebasan dari
pengenaan PPn BM atas impor atau perolehan kendaraan bermotor yang digunakan untuk
angkutan umum, Pengusaha angkutan umum wajib mengajukan permohonan untuk
memperoleh SKB PPn BM kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
di tempat importir atau pembeli kendaraan bermotor terdaftar (berdomisili), dengan
dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut :
a. Fotokopi kartu NPWP;
b. Perjanjian jual-beli kendaraan bermotor angkutan umum yang memuat keterangan-
keterangan antara lain nama penjual, nama pembeli, jenis, dan spesifikasi kendaraan
yang dibeli;
c. Ijin Usaha dan Ijin Trayek yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang (untuk
kendaraan angkutan umum selain taksi) atau Persetujuan (ijin) Prinsip yang
dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah setempat (untuk taksi);
d. Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa kendaraan dimaksud tidak akan diubah
penggunaannya dan apabila ternyata diubah, bersedia dikenakan sanksi sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;
e. Khusus untuk importir kendaraan bermotor, dilengkapi dengan dokumen impor
berupa :
1) Invoice;
2) Dokumen Kontrak Pembelian yang bersangkutan atau dokumen yang dapat
dipersamakan;
3) Dokumen pembayaran yang berupa Letter of Credit (L/C) atau bukti
transfer atau bukti lainnya yang berkaitan dengan pembayaran tersebut.
2.5. Sesuai Pasal 5 jo. Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-586/PJ./2001
tanggal 29 Agustus 2001, kepada Pengusaha Angkutan Umum yang telah dipungut PPn BM
atas impor atau perolehan kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan umum
sebelum mendapatkan SKB PPn BM atau kepada APM/ATPM yang telah dipungut PPn BM atas
impor kendaraan bermotor yang kemudian kendaraan bermotor diserahkan kepada
Pengusaha angkutan umum yang telah mempunyai SKB PPn BM, dapat mengajukan
permohonan restitusi atas PPn BM yang telah dibayar tersebut kepada Kepala Kantor
Pelayanan Pajak di tempat pengusaha angkutan umum atau APM/ATPM terdaftar (berdomisili),
dengan dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut :
a. Fotokopi kartu NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak);
b. Fotokopi surat perjanjian jual beli atau yang sejenis;
c. Fotokopi STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang menyatakan kendaraan
bermotor tersebut untuk angkutan umum (plat dasar kuning) dan atau Surat Tanda
Uji Kendaraan dari DLLAJR yang menyatakan kendaraan bermotor tersebut untuk
angkutan umum;
d. Asli dan fotokopi Faktur Pajak dari Dealer atau Distributor atau Agen atau Penyalur
kepada pembeli yang didalamnya dicantumkan Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah yang dikenakan oleh APM/ATPM atau Pabrikan kepada Dealer atau Distributor
atau Agen atau Penyalur, atau PPn BM yang telah dibayar pada waktu impor oleh
importir;
e. Asli dan fotokopi bukti pungutan PPn BM (untuk kendaraan bermotor eks CKD);
f. Ijin Usaha dan Ijin Trayek yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang (untuk
kendaraan angkutan umum selain taksi) atau Persetujuan (Ijin) Prinsip yang
dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah setempat (untuk taksi);
g. Khusus atas impor kendaraan bermotor yang dilakukan sendiri oleh pengusaha
angkutan umum, dilengkapi dengan dokumen impor berupa:
1) Invoice, Pemberitahuan Impor Barang, Surat Setoran Pajak;
2) Dokumen Kontrak Pembelian yang bersangkutan atau dokumen yang dapat
dipersamakan;
3) Dokumen pembayaran yang berupa Letter of Credit (L/C) atau bukti
transfer atau bukti lainnya yang berkaitan dengan pembayaran tersebut;
kecuali dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 2.5. huruf b, huruf
d, dan huruf e;
h. Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa kendaraan dimaksud tidak akan diubah
penggunaannya dan apabila ternyata diubah bersedia dikenakan sanksi sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;
i. Surat Keterangan yang memuat nama, alamat, dan NPWP importir kendaraan
bermotor yang diterbitkan oleh penjual kendaraan bermotor dimaksud (khusus
kendaraan bermotor eks impor kendaraan CBU).
3. Ketentuan tentang Pajak Penghasilan (PPh)
3.1. Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun
2000, diatur bahwa bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, pajak yang
terutang dikurangi dengan kredit pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan, antara lain
berupa pemungutan pajak atas penghasilan dari kegiatan di bidang impor atau kegiatan
usaha di bidang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
3.2. Dalam Pasal 3 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
254/KMK.03/2001 tanggal 30 April 2001 tentang Penunjukkan Pemungut Pajak Penghasilan
Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan serta Tatacara Penyetoran dan Pelaporannya, diatur
bahwa dikecualikan dari Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 impor barang, dan atau
penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak
terutang Pajak Penghasilan dan impor barang-barang tertentu yang dibebaskan dari pungutan
Bea Masuk dan atau Pajak Pertambahan Nilai.
4. Berdasarkan ketentuan tersebut pada butir 2 dan 3, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:
4.1. Atas impor kendaraan bermotor bukan baru tetap terutang PPN dan PPn BM, sedang untuk
kendaraan angkutan barang tidak dikenakan PPn BM.
4.2. Apabila kendaraan bermotor tersebut digunakan untuk keperluan angkutan umum dan
diimpor sendiri oleh pengusaha angkutan umum, maka PPn BM yang terutang dapat
dibebaskan dengan menggunakan SKB PPn BM sesuai tata cara sebagaimana tersebut dalam
butir 2.4 di atas yang dilakukan sebelum impor kendaraan bermotor tersebut dilakukan.
Untuk impor kendaraan bermotor yang dilakukan oleh APM/ATPM atau perusahaan selain
pengusaha angkutan umum tetap terutang PPn BM.
4.3. Namun apabila atas impor kendaraan bermotor tersebut dalam butir 4.2. telah dipungut
PPnBM, maka Pengusaha angkutan umum atau APM/ATPM yang telah dipungut PPn BM atas
impor kendaraan bermotor yang kemudian digunakan untuk angkutan umum dapat
mengajukan permohonan pengembalian (restitusi) atas PPn BM yang telah dipungut tersebut
sesuai cara sebagaimana tersebut di atas dalam butir 2.5.
4.4. Impor kendaraan bukan baru tidak termasuk sebagai impor barang yang dikecualikan dari
pemungutan PPh Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam butir 3 di atas.
4.5. Berdasarkan data yang kami terima, impor kendaraan tersebut dilakukan oleh PT. XYZ dan
tidak mengatasnamakan Pemerintah Daerah Istimewa Aceh, dengan demikian atas impor
mobil bukan baru yang dilakukan oleh PT. XYZ tersebut tetap dipungut PPh Pasal 22.
4.6. PPh Pasal 22 tersebut tidak akan memberatkan konsumen karena PPh Pasal 22 merupakan
pembayaran pendahuluan dari PT XYZ yang tidak dapat dibebankan dalam unsur harga jual
kepada konsumen. PPh Pasal 22 yang telah dipungut tersebut merupakan kredit pajak dari
PT XYZ yang dapat diperhitungkan dengan Pajak yang terutang dalam SPT Tahunan Pajak
Penghasilan untuk tahun yang sama dengan tahun pemungutan.
Demikian agar Saudara maklum.
DIREKTUR JENDERAL,
ttd
HADI POERNOMO
peraturan/0tkbpera/8f2f470bb9d82081f256a839f1cc8f6c.txt · Last modified: (external edit)