peraturan:0tkbpera:8e5231f0eadafd174b670e838e42d97d
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 453/KMK.04/2002
TENTANG
TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a. bahwa agar pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 TAHUN 1995 tentang Kepabeanan dapat dilakukan
dengan lebih efektif dan efisien, dipandang perlu untuk melakukan pengaturan kembali tata laksana
kepabeanan di bidang impor sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor
25/KMK.05/1997 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor dengan Keputusan Menteri
Keuangan yang baru;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri
Keuangan tentang Tatalaksana Kepabeanan Dibidang Impor;
Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 16
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
2. Undang-undang Nomor 10 TAHUN 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3612);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1996 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi di Bidang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 37, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 3627);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 TAHUN 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1996 Nomor 3638), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 TAHUN 1997
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 3717);
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 236/KMK.05/1996 tentang Buku Catatan Pabean;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/1996 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang
dan Besarnya Tarif Bea Masuk atas Barang Impor;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 490/KMK.05/1996 tentang Tatalaksana Impor Barang
Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, Kiriman Pos dan Kiriman Melalui Perusahaan
Jasa Titipan;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 491/KMK.05/1996 tentang Dasar Perhitungan Bea Masuk atas
Barang Impor;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 573/KMK.05/1996 tentang Tempat Penimbunan Sementara;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 574/KMK.05/1996 tentang Tatalaksana Impor Sementara;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.05/1996 tentang Tatalaksana Pengangkutan Terus atau
Pengangkatan Lanjut Barang Impor atau Ekspor;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 585/KMK.05/1996 tentang Penggunaan Jaminan Bank untuk
Menjamin Pembayaran Pungutan Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, dan Pajak dalam Rangka
Impor.
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 240/KMK.05/1996 tentang Pelunasan Cukai, sebagaimana telah
diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 105/KMK.05/1997;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:
1. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau
tempat lain yang ditetapkan untuk lalu-lintas barang yang sepenuhnya berada dibawah pengawasan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
2. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean.
3. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
4. Pengawasan Pabean adalah pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
5. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya
Kewajiban Pabean sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 10 TAHUN 1995 tentang
Kepabeanan.
6. Barang Diangkat Terus adalah barang yang diangkut dengan sarana pengangkut melalui Kantor
Pabean tanpa dilakukan pembongkaran terlebih dulu.
7. Barang Diangkut Lanjut adalah barang impor yang diangkut dengan sarana pengangkut melalui Kantor
Pabean dengan dilakukan pembongkaran terlebih dulu.
8. Pertukaran Data Elektronik (PDE) Kepabeanan adalah alir informasi bisnis antar aplikasi, antara
organisasi secara elektronik, yang terintegrasi dengan menggunakan standar yang disepakati
bersama.
BAB II
KEDATANGAN BARANG IMPOR
Bagian Pertama
Kedatangan Sarana Pengangkut
Pasal 2
(1) Sebelum kedatangan sarana pengangkut di suatu Kantor Pabean, Pengangkut wajib memberitahukan
rencana kedatangan sarana pengangkut kepada Kepala Kantor Pabean dengan menyerahkan
pemberitahuan yang sedikit-dikitnya mencantumkan:
a. nama sarana pengangkut;
b. nomor pengangkutan (misalnya : Voyage/Flight No. : .......);
c. nama pengangkut;
d. pelabuhan asal;
e. pelabuhan terakhir yang disinggahi di luar daerah pabean;
f pelabuhan tujuan;
g. perkiraan tanggal kedatangan kapal;
h. rencana jumlah kemasan, peti kemas atau barang curah yang akan dibongkar;
i. pelabuhan tujuan berikutnya di dalam Daerah Pabean;
(2) Penyerahan Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara manual atau
melalui media elektronik paling lama dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam sebelum kedatangan
sarana pengangkut.
(3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang telah diterima oleh Kepala Kantor Pabean
merupakan persetujuan pembongkaran barang impor.
(4) Setiap perubahan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
wajib diberitahukan kepada Kepala Kantor Pabean.
(5) Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut tidak berlaku bagi Sarana Pengangkut yang
datang dari luar daerah pabean melalui darat.
Pasal 3
(1) Pengangkut wajib menyerahkan Pemberitahuan Pabean berupa manifest tentang barang impor yang
diangkutnya kepada Kepala Kantor Pabean setempat, secara manual atau melalui media elektronik
paling lama dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kedatangan sarana pengangkut.
(2) Selain pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengangkut wajib menyerahkan
pemberitahuan kepada Kepala Kantor Pabean setempat berupa:
a. daftar penumpang dan/atau awak sarana pengangkut,
b. daftar bekal kapal,
c. stowage plan,
d. daftar senjata api,
e. daftar obat-obatan termasuk narkotika yang digunakan untuk kepentingan pengobatan.
(3) Paling lama sampai dengan saat kedatangan sarana pengangkut darat, Pengangkut wajib
menyerahkan Daftar Barang Impor yang diangkutnya kepada Kepala Kantor Pabean setempat.
(4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibuat dalam bahasa
Indonesia atau bahasa Inggris dan ditandatangani oleh Pengangkut.
(5) Untuk barang impor yang akan diangkut terus dan atau diangkut lanjut tujuan daerah pabean
Indonesia lainnya dan atau luar daerah pabean, Pengangkut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
wajib menyerahkan manifest secara terpisah.
(6) Dalam hal sarana pengangkut tidak mengangkut barang impor, Pengangkut menyerahkan manifest
nihil.
Pasal 4
Pengangkut yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dikenakan sanksi
administrasi berupa denda sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 10
Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
Pasal 5
(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak berlaku untuk sarana pengangkut yang
berlabuh tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam dan tidak melakukan kegiatan bongkar muat
barang impor atau ekspor.
(2) Dalam hal sarana pengangkut dalam keadaan darurat, manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) dan ayat (2) wajib diserahkan kepada Kepala Kantor Pabean terdekat dalam waktu paling
lama 72 (tujuh puluh dua) jam setelah pembongkaran.
Pasal 6
(1) Terhadap Manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan perubahan sepanjang
mengenai jumlah, jenis, merek, nomor kemasan dan atau peti kemas, dan jumlah barang curah.
(2) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan atas persetujuan Kepala Kantor
Pabean.
(3) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sepanjang menyangkut jumlah kemasan atau peti
kemas atau jumlah barang curah, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai ketentuan yang
diatur dalam Pasal 7 ayat (4) atau (5) Undang-undang Nomor 10 TAHUN 1995 tentang Kepabeanan
apabila Pengangkut tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut terjadi di luar
kemampuannya.
(4) Barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) hanya dapat diselesaikan importasinya setelah
kewajiban untuk membayar denda dipenuhi.
(5) Perubahan manifest wajib dilakukan oleh Pengangkut dalam hal pengiriman barang impor
dilaksanakan secara konsolidasi dengan merinci lebih lanjut pos manifest yang bersangkutan.
Bagian Kedua
Pembongkaran Barang Impor
Pasal 7
(1) Pembongkaran barang impor dilaksanakan:
a. di Kawasan Pabean; atau
b. di tempat lain, setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pabean yang mengawasi
tempat tersebut.
(2) Paling lama 12 (dua belas) jam setelah selesai pembongkaran barang impor sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), Pengangkut wajib menyampaikan daftar kemasan atau peti kemas atau jumlah
barang curah yang telah dibongkar kepada Kepala Kantor Pabean.
(3) Pengangkut yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam ayat (2) dikenakan sanksi
administrasi berupa denda sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-undang
Nomor 10 TAHUN 1995 tentang Kepabeanan.
BAB III
PENIMBUNAN BARANG IMPOR
Pasal 8
(1) Barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dapat ditimbun di:
a. Tempat Penimbunan Sementara; atau
b. Gudang atau lapangan penimbunan milik importir setelah mendapat persetujuan dari Kepala
Kantor Pabean.
(2) Paling lama 12 (dua belas) jam setelah selesainya penimbunan, Pengusaha tempat sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) wajib menyampaikan daftar kemasan atau peti kemas atau barang curah
yang telah ditimbun kepada Kepala Kantor Pabean.
(3) Pengusaha yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam ayat (2) dikenakan sanksi
administrasi berupa denda sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-undang
Nomor 10 TAHUN 1995 tentang Kepabeanan.
BAB IV
PENGELUARAN BARANG IMPOR
DARI KAWASAN PABEAN
Bagian Pertama
Tujuan Pengeluaran Barang Impor
Pasal 9
Pengeluaran barang impor dari Kawasan Pabean dapat dilakukan dengan tujuan:
a. diimpor untuk dipakai;
b. diimpor sementara;
c. ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat;
d. diangkut ke Tempat Penimbunan Sementara di Kawasan Pabean lainnya;
e. diangkut terus atau diangkut lanjut; atau
f. diekspor kembali.
Bagian Kedua
Impor Untuk dipakai
Paragraf 1
Dokumen Pemberitahuan
Pasal 10
(1) Terhadap Barang Impor yang akan dikeluarkan dari Kawasan Pabean dengan tujuan diimpor untuk
dipakai, Importir atau kuasanya membuat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) berdasarkan Dokumen
Pelengkap Pabean dengan menghitung sendiri Bea Masuk, Cukai, dan Pajak dalam rangka impor yang
harus dibayar.
(2) Dikecualikan dari penggunaan PIB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah barang impor
dengan tujuan diimpor untuk dipakai berupa:
a. barang pindahan;
b. barang impor sementara yang dibawa oleh penumpang;
c. barang impor melalui jasa titipan;
d. barang impor tertentu yang akan ditetapkan oleh Direktur Jenderal
(3) Pengeluaran barang impor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan menggunakan
Pemberitahuan Impor Barang Tertentu (PIBT).
Paragraf 2
Pembayaran Bea Masuk, Cukai dan Pajak
Dalam Rangka Impor
Pasal 11
(1) Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan Pajak dalam rangka impor dapat dilakukan dengan cara:
a. pembayaran biasa; atau
b. pembayaran berkala.
(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan mendapatkan bukti pembayaran yang
diberikan tanggal dan nomor dilakukan di:
a. Bank Devisa Persepsi;
b. Kantor Pabean:
1) dalam hal di kota tempat Kantor Pabean tersebut tidak terdapat Bank Devisa
Persepsi;
2) atas impor barang penumpang, impor barang awak sarana pengangkut atau impor
barang pelintas batas; atau
c. Kantor Pos untuk barang impor yang dikirim melalui jasa pos.
(3) Untuk Kantor Pabean yang telah menerapkan sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE) Kepabeanan,
pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan Pajak dalam rangka impor dilakukan di Bank Devisa Persepsi
yang sudah on-line dengan sistem PDE Kepabeanan.
(4) Persetujuan pembayaran berkala diberikan oleh Direktur Jenderal kepada importir yang telah
memenuhi persyaratan yang ditetapkan atas importasi yang dilakukannya pada periode tertentu.
(5) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.
Paragraf 3
Tanggung Jawab atas Bea Masuk
Pasal 12
(1) Importir bertanggung jawab terhadap Bea Masuk, Cukai dan pungutan impor lainnya yang terutang
sejak tanggal pendaftaran PIB.
(2) Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) yang mendapat kuasa pengurusan importasi,
bertanggung jawab terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila Importir tidak
ditemukan.
(3) Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara bertanggung jawab terhadap Bea Masuk yang terutang
atas barang yang ditimbun di Tempat Penimbunan Sementaranya.
(4) Pengusaha Tempat Penimbunan Berikat bertanggung jawab terhadap Bea Masuk yang terutang atas
barang yang ditimbun di Tempat Penimbunan Berikatnya.
(5) Untuk menjamin terlaksananya tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, Direktur
Jenderal dapat melakukan registrasi terhadap Importir, PPJK, Pengusaha Tempat Penimbunan
Sementara, dan atau Pengusaha Tempat Penimbunan Berikat.
Paragraf 4
Pengajuan Pemberitahuan Impor Barang
Pasal 13
(1) Pengajuan PIB ke Kantor Pabean dapat dilakukan untuk setiap pengimporan atau secara berkala
dalam periode tertentu.
(2) Pengajuan PIB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan secara manual atau melalui
media elektronik.
(3) Untuk Kantor Pabean yang telah menerapkan sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE) Kepabeanan,
pengiriman data PIB dilakukan melalui komputer yang sudah on-line dengan sistem PDE
Kepabeanan.
(4) PIB dilampiri dengan Dokumen Pelengkap Pabean dan Bukti Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan
Pajak dalam rangka impor diajukan kepada Pejabat Bea dan Cukai untuk dilakukan pemeriksaan
pabean.
(5) Pengajuan PIB sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan sebelum barang impor yang
bersangkutan tiba di pelabuhan tujuan.
Paragraf 5
Pemeriksaan Pabean dan Persetujuan Pengeluaran Barang Impor
Pasal 14
(1) Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) hanya dapat dikeluarkan dari Kawasan
Pabean atau dari tempat lain yang berada di bawah pengawasan pabean setelah dilakukan
Pemeriksaan Pabean dan diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Pejabat Bea dan Cukai.
(2) Pemeriksaan Pabean sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi penelitian dokumen dan
pemeriksaan fisik barang.
(3) Pemeriksaan fisik barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan secara selektif.
(4) Barang impor yang diawasi atau diatur tataniaganya, hanya dapat dikeluarkan dari Kawasan Pabean
atau tempat lain yang berada di bawah pengawasan pabean setelah kewajiban tersebut dipenuhi.
(5) Barang impor berupa Barang Kena Cukai yang wajib dilekati Tanda Pelunasan atau Pengawasan
Cukai, hanya dapat dikeluarkan dari Kawasan Pabean atau tempat lain yang berada di bawah
pengawasan pabean setelah kewajiban tersebut dipenuhi.
Paragraf 6
Penangguhan Pembayaran Bea Masuk, Cukai dan
Pajak Dalam Rangka Impor
Pasal 15
(1) Kepala Kantor Pabean dapat memberikan persetujuan pengeluaran barang impor dengan
penangguhan pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan Pajak dalam rangka Impor terhadap barang impor:
a. untuk pembangunan proyek yang mendesak;
b. untuk keperluan penanggulangan keadaan darurat;
c. yang memerlukan pelayanan segera;
d. yang akan memperoleh fasilitas pembebasan atau keringanan Bea Masuk dan atau Pajak
dalam rangka impor sebelum keputusan tentang pembebasan atau keringanannya ditetapkan.
(2) Kepala Kantor Pabean memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), apabila
importir telah mengajukan:
a. PIB dan jaminan; atau
b. Dokumen Pelengkap Pabean dan jaminan.
(3) Importir yang barang impornya telah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), wajib menyelesaikan persyaratan yang ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam
puluh) hari sejak tanggal pendaftaran PIB atau Dokumen Pelengkap Pabean.
(4) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) hanya dapat dilakukan atas
persetujuan Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuknya.
Paragraf 7
Penetapan Klasifikasi Barang
Pasal 16
(1) Direktur Jenderal dapat menetapkan klasifikasi barang impor sebelum importasi, berdasarkan
permintaan Importir dalam rangka penyiapan PIB dan penghitungan Bea Masuk, Cukai, dan Pajak
dalam rangka impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
(2) Permintaan penetapan klasifikasi barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilengkapi data
dan informasi yang dipersyaratkan.
Bagian Ketiga
Impor Sementara
Pasal 17
Terhadap barang impor yang akan dikeluarkan dari Kawasan Pabean dengan tujuan Impor Sementara,
Importir wajib menyerahkan PIB/PIBT kepada Pejabat Bea dan Cukai untuk dilakukan penelitian dokumen dan
pemeriksaan fisik barang.
Bagian Keempat
Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat
Pasal 18
(1) Terhadap barang impor yang akan dikeluarkan dari Kawasan Pabean ke Tempat Penimbunan Berikat,
Importir wajib menyerahkan Pemberitahuan Penimbunan Barang di Tempat Penimbunan Berikat
kepada Pejabat Bea dan Cukai untuk dilakukan penelitian dokumen sebelum diberikan persetujuan
keluar.
(2) Pengangkutan barang impor dari Kawasan Pabean ke Tempat Penimbunan Berikat dilakukan di bawah
pengawasan pabean.
Bagian Kelima
Diangkut Ke Tempat Penimbunan Sementara
di Kawasan Pabean Lainnya
Pasal 19
(1) Terhadap barang impor yang akan dikeluarkan dari Kawasan Pabean dengan tujuan untuk diangkut
ke Tempat Penimbunan Sementara di Kawasan Pabean lainnya, pengangkut atau Pengusaha Tempat
Penimbunan Sementara wajib menyerahkan Pemberitahuan Pemindahan Barang.
(2) Pengangkutan barang impor dari Kawasan Pabean ke Tempat Penimbunan Sementara di Kawasan
Pabean lainnya dilakukan di bawah pengawasan pabean.
Bagian Keenam
Diangkut Terus atau Diangkut Lanjut
Pasal 20
(1) Terhadap barang impor yang akan dikeluarkan dari Kawasan Pabean untuk Diangkut Terus,
Pengangkut wajib menyerahkan Pemberitahuan tentang barang impor yang akan diangkut terus
kepada Pejabat di Kantor Pabean tempat pembongkaran barang.
(2) Terhadap barang impor yang akan dikeluarkan dari Kawasan Pabean untuk Diangkut Lanjut,
Pengangkut wajib menyerahkan Pemberitahuan Barang Impor yang Diangkut Lanjut kepada Pejabat
di Kantor Pabean tempat pembongkaran barang.
(3) Pengangkutan barang impor dari Kawasan Pabean untuk Diangkut Terus atau Diangkut Lanjut
dilakukan di bawah pengawasan pabean.
Bagian Ketujuh
Diekspor Kembali
Pasal 21
(1) Terhadap barang impor yang masih berada di dalam Kawasan Pabean yang akan Diekspor Kembali,
Importir atau Pengangkut mengisi dan menyerahkan Pemberitahuan Pabean tentang barang yang
akan diekspor kembali kepada Pejabat di Kantor Pabean tempat pembongkaran barang.
(2) Pemuatan barang impor yang akan dikeluarkan dari Kawasan Pabean untuk Diekspor Kembali
dilakukan di bawah pengawasan pabean.
Bagian Kedelapan
Pengeluaran Barang yang Diimpor Kembali
Pasal 22
(1) Pengeluaran barang impor yang berasal dari barang ekspor yang karena sesuatu hal diimpor kembali
atau dari ekspor sementara dilakukan dengan menggunakan Pemberitahuan Pabean.
(2) Barang impor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikeluarkan dari kawasan pabean setelah
dilakukan pemeriksaan pabean dan diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Pejabat Bea dan
Cukai.
BAB V
PEMERIKSAAN ULANG (VERIFIKASI)
PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG
Pasal 23
(1) Terhadap PIB atas barang impor yang telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Pejabat
Bea dan Cukai dapat dilakukan verifikasi oleh Pejabat Bea dan Cukai.
(2) Verifikasi PIB dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran PIB di
Kantor Pabean.
(3) Hasil verifikasi PIB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi salah satu kriteria untuk
pelaksanaan audit di bidang kepabeanan.
BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 24
Orang perseorangan atau badan hukum yang akan melakukan transaksi dengan sistem PDE Kepabeanan wajib
membuat perjanjian tertulis dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Pasal 25
Ketentuan teknis yang diperlukan bagi pelaksanaan ketentuan dalam keputusan ini diatur lebih lanjut dengan
keputusan Direktur Jenderal.
BAB VII
PENUTUP
Pasal 26
Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor
25/KMK.05/1997 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Kepabeanan, dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 27
Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2003.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 2002
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BOEDIONO
peraturan/0tkbpera/8e5231f0eadafd174b670e838e42d97d.txt · Last modified: (external edit)