peraturan:0tkbpera:86ef0ad0a49f303beba23d4e796fc50b
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
3 Oktober 2005
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 262/PJ.42/2005
TENTANG
PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PENGGUNAAN BAHASA ASING
DAN MATA UANG RUPIAH DALAM PEMBUKUAN WAJIB PAJAK
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
1. Dalam surat tersebut Saudara menyampaikan hal-hal sebagai berikut :
a. Saat ini sedang berjalan proses penyelesaian keberatan PPh Badan tahun 1996 s.d. 2000
a.n. PT ABC.
b. PT ABC terikat kontrak dengan BCA sejak tahun 1994, dan sebagai anggota dari group
tersebut PT ABC diwajibkan untuk menggunakan bahasa Inggris sementara mata uang
yang digunakan tetap dalam mata uang Rupiah.
c. PT ABC menyatakan keberatan atas SKPKB hasil pemeriksaan yang perhitungannya
ditetapkan berdasarkan Norma Perhitungan Penghasilan Neto dianggap telah menyalahi
ketentuan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-11/PJ.3/1995 dan
SE-45/PJ.42/1999 tentang Penyelenggaraan Pembukuan dalam Bahasa Asing dan Mata
Uang Selain Rupiah.
d. Dalam proses keberatan diketahui bahwa PT ABC tidak pernah menyampaikan
pemberitahuan tertulis tentang penggunaan bahasa Inggris dan mata uang Rupiah
ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
e. Saudara berpendapat bahwa PT ABC hanya melanggar Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 266/KMK.04/1995 tentang Penggunaan Bahasa Asing dalam Pembukuan Wajib
Pajak yang mengatur bahwa Wajib Pajak harus menyampaikan pemberitahuan secara
tertulis ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar, dengan demikian penerapan sanksi norma
penghasilan neto belum dapat diberlakukan, dan mempertimbangkan untuk menghitung
kewajiban PT ABC dengan menggunakan tarif umum Pasal 17 UU PPh. Saudara mohon
penegasan mengenai permasalahan tersebut.
2. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 TAHUN 1994, diatur
antara lain :
Pasal 13 ayat (1) huruf d :
Dalam jangka waktu sepuluh tahun sesudah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya Masa Pajak,
Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan
Pajak Kurang Bayar dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29
tidak dipenuhi, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang. Dalam memori
penjelasannya antara lain dijelaskan bahwa bagi Wajib Pajak yang tidak menyelenggarakan
pembukuan menurut ketentuan Pasal 28 atau pada saat diperiksa tidak memenuhi permintaan
menurut Pasal 29, sehingga Direktur Jenderal Pajak tidak dapat menghitung jumlah pajak yang
seharusnya terutang sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf d, maka Direktur Jenderal Pajak
berwenang menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dengan penghitungan secara jabatan
yaitu penghitungan pajak didasarkan pada data yang tidak hanya diperoleh dari Wajib Pajak saja.
Pembuktian atas uraian penghitungan yang dijadikan dasar penghitungan secara jabatan oleh
Direktur Jenderal Pajak diletakkan pada Wajib Pajak. Sebagai contoh diberikan antara lain :
1. pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tidak lengkap, sehingga penghitungan
rugi laba atau peredaran tidak jelas;
2. dokumen-dokumen pembukuan tidak lengkap sehingga angka-angka dalam pembukuan
tidak dapat diuji;
3. dari rangkaian pemeriksaan dan/atau fakta-fakta yang diketahui besar dugaan
disembunyikannya dokumen atau data pendukung lain di suatu tempat tertentu, sehingga
dari sikap demikian jelas Wajib Pajak telah tidak menunjukkan itikad baiknya untuk
membantu kelancaran jalannya pemeriksaan.
Pasal 28 ayat (5) :
Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf latin,
angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing
yang diizinkan oleh Menteri Keuangan.
3. Berdasarkan Pasal 14 ayat (5) dan ayat (6) Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 TAHUN 1994, diatur
antara lain :
Ayat (5) :
Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan, termasuk Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), yang ternyata tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan
pembukuan atau pencatatan peredaran bruto atau tidak memperlihatkan pembukuan atau
pencatatan peredaran bruto atau bukti-bukti pendukungnya, sehingga tidak diketahui besarnya
peredaran bruto yang sebenarnya, maka peredaran bruto dan penghasilan netonya dihitung
berdasarkan norma penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dalam memori
penjelasannya dijelaskan bahwa ketentuan ini mengatur tentang penerapan Norma Penghitungan
Peredaran Bruto dan Norma Penghitungan Penghasilan Neto terhadap Wajib Pajak yang peredaran
bruto sebenarnya tidak dapat diketahui, yaitu Wajib Pajak yang:
a. wajib menyelenggarakan pembukuan tetapi tidak bersedia memperlihatkan pembukuan
atau catatan peredaran bruto atau bukti-bukti pembukuan atau bukti-bukti pencatatan
peredaran bruto, sehingga peredaran bruto yang sebenarnya tidak dapat diketahui;
b. dianggap menyelenggarakan pembukuan karena tidak memberitahukan kepada
Direktur Jenderal Pajak tentang keinginannya untuk menghitung penghasilan neto dengan
Norma Penghitungan Penghasilan Neto, namun ternyata tidak atau tidak sepenuhnya
menyelenggarakan pembukuan sehingga peredaran bruto yang sebenarnya tidak dapat
diketahui;
c. telah menyatakan keinginannya kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menghitung
penghasilan netonya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto,
namun ternyata tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pencatatan mengenai
peredaran brutonya, sehingga peredaran bruto yang sebenarnya tidak dapat diketahui.
Ayat (6) :
Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan, termasuk Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), yang ternyata tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan,
atau tidak memperlihatkan pembukuan atau bukti-bukti pendukungnya tetapi dapat diketahui
peredaran bruto yang sebenarnya, maka penghasilan netonya dihitung berdasarkan Norma
Penghitungan Penghasilan Neto. Dalam memori penjelasannya dijelaskan bahwa ketentuan
ini mengatur tentang penerapan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dalam hal peredaran
bruto Wajib Pajak yang sebenarnya dapat diketahui namun penghasilan netonya tidak dapat
dihitung, yaitu terhadap Wajib Pajak yang :
a. wajib menyelenggarakan pembukuan tetapi tidak atau tidak sepenuhnya
menyelenggarakan pembukuan atau tidak memperlihatkan pembukuan atau
bukti-buktinya, namun peredaran bruto yang sebenarnya dapat diketahui;
b. dianggap menyelenggarakan pembukuan seperti dimaksud pada ayat (4) tetapi tidak atau
tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan atau tidak memperlihatkan pembukuan
atau bukti-buktinya, namun peredaran bruto yang sebenarnya dapat diketahui.
4. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 266/KMK.04/1995 tentang Penggunaan Bahasa
Asing Dalam Pembukuan Wajib Pajak, diatur antara lain :
Pasal 1 :
Bahasa asing yang dapat dipergunakan dalam Pembukuan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 ayat (5) Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 TAHUN 1994 adalah
bahasa Inggris.
Pasal 2 :
Wajib Pajak yang akan menggunakan bahasa Inggris dalam pembukuannya harus menyampaikan
pemberitahuan secara tertulis ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
Pasal 3 :
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tetap berkewajiban mengisi Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan
Nilai beserta lampiran-lampirannya dalam bahasa Indonesia kecuali lampiran berupa laporan
keuangan.
5. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :
a. Mengingat ketentuan Pasal 28 ayat (5) Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 9 TAHUN 1994 dan ketentuan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 266/KMK.04/1995 tentang Penggunaan Bahasa Asing Dalam Pembukuan Wajib
Pajak, maka Wajib Pajak PT ABC yang akan menggunakan bahasa Inggris dalam
pembukuannya harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis ke Kantor Pelayanan
Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
b. Dalam hal PT ABC tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan sebagaimana
dimaksud dalam penegasan huruf a di atas sehingga tidak diketahui besarnya peredaran
bruto yang sebenarnya, maka peredaran bruto dan penghasilan netonya dihitung
berdasarkan norma penghitungan dan/atau data yang tidak hanya diperoleh dari Wajib
Pajak saja sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat (5) Undang-undang
Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 10 TAHUN 1994 dan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang
Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 TAHUN 1994.
c. Apabila PT ABC tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud
dalam penegasan huruf a di atas sehingga tidak dapat dihitung besarnya penghasilan neto
namun dapat diketahui peredaran bruto yang sebenarnya, maka penghasilan netonya
dihitung berdasarkan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan/atau data yang tidak
hanya diperoleh dari Wajib Pajak saja sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat
(6) Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 10 TAHUN 1994 dan ketentuan Pasal 13 ayat (1)
Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 TAHUN 1994.
d. Sepanjang PT ABC tidak termasuk dalam penegasan huruf b dan huruf c di atas, maka
Pajak Penghasilan Badan PT ABC yang terutang dihitung dengan menggunakan tarif Pasal
17 Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 10 TAHUN 1994.
e. Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar harus memberitahukan kepada PT ABC bahwa
Wajib Pajak harus menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Indonesia untuk
tahun-tahun berikutnya. Dalam hal Wajib Pajak hendak menggunakan bahasa Inggris
dalam pembukuannya, maka Wajib Pajak harus memberitahukan secara tertulis kepada
Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini.
Demikian harap maklum.
DIREKTUR,
ttd.
SUMIHAR PETRUS TAMBUNAN
peraturan/0tkbpera/86ef0ad0a49f303beba23d4e796fc50b.txt · Last modified: (external edit)