KLIPedia

                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                       25 Oktober 2004

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                         NOMOR S - 902/PJ.52/2004

                             TENTANG

                     PERMOHONAN PEMBEBASAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/YHI/VII/2004
tanggal 14 Juli 2004 yang salah satu tembusannya ditujukan kepada Direktur jenderal Pajak dan surat kepada
Direktur Jenderal Pajak nomor 18/YHI/VII/2004 tanggal 4 Agustus 2004, hal sebagaimana tersebut pada pokok
surat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1.  Secara garis besar surat Saudara kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia yang salah satu
    tembusannya ditujukan kepada Direktur Jenderal Pajak menjelaskan bahwa :
    a.  Salah satu helikopter yang dimiliki oleh Yayasan ABC mengalami kerusakan dan dikirim ke
        Singapura untuk diperbaiki pada bulan Agustus 2003. Saat ini helikopter tersebut sudah 
        berada di Jakarta namun belum bisa dilkeluarkan karena helikopter tersebut dikenakan bea 
        Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor yang sangat besar, yaitu: Pajak Pertambahan Nilai 
        (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) dan Pajak Penghasilan Pasal 22.
    b.  Mengingat bahwa helikopter tersebut merupakan hibah dari ABC Swiss yang sangat diperlukan
        bagi pelayanan sosial dan kemanusiaan di pedalaman Papua dan Kalimantan, Yayasan ABC 
        mengajukan permohonan pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor atas 
        spare parts baru helikopter sebagai pengganti yang sudah rusak.

2.  Secara garis besar surat Saudara kepada Direktur Jenderal Pajak menjelaskan bahwa :
    a.  Yayasan ABC mengalami kendala dalam proses pengeluaran 1 (satu) unit helikopter yang
        telah selesai diperbaiki di Singapura. Helikopter tersebut merupakan hibah dan ABC Swiss dan
        telah beroperasi di Papua selama tiga tahun (1999-2002). Sejak kedatangannya tanggal 6 
        Maret 2004, helikopter tersebut masih tertahan di lapangan UTPK-I Pelabuhan Tanjung Priok.
    b.  Atas permasalahan tersebut, Yayasan ABC memohon pembebasan Bea Masuk dan Pajak
        Dalam Rangka Impor atas pemasukan kembali helikopter tersebut, mengingat bahwa 
        helikopter tersebut sangat diperlukan di pedalaman Papua dan Kalimantan.

3.  Ketentuan perpajakan yang berkaitan dengan hal tersebut adalah sebagai berikut.
    a.  Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan
        Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang Kena Pajak yang Dibebaskan
        dari Pungutan Bea Masuk, antara lain mengatur bahwa :
        Pasal 2 ayat (1)    :   Atas impor Barang Kena Pajak yang dibebaskan dari  Pungutan Bea 
                    masuk tetap dipungut pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan 
                    atas Barang Mewah berdasarkan ketentuan perundang-undangan 
                    perpajakan yang berlaku;
        Pasal 2 ayat (2)    :   Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
                    atas impor sebagian Barang Kena Pajak yang dibebaskan dari 
                    pungutan Bea Masuk tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai dan 
                    pajak Penjualan atas Barang Mewah;
        Pasal 2 ayat (3)    :   Barang Kena Pajak yang dibebaskan dari Pungutan Bea Masuk 
        huruf c         sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah barang kiriman hadiah
                    untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, atau kebudayaan.
    b.  Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 144/KMK.05/1997 tentang Pembebasan Bea
        masuk dan Cukai atas Impor Barang Kiriman Hadiah untuk Keperluan Ibadah Umum, Amal,
        Sosial dan Kebudayaan mengatur bahwa, dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan barang
        kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial dan kebudayaan adalah :
        a)  barang yang diperlukan untuk mendirikan atau memperbaiki bangunan ibadah, 
            rumah sakit, poliklinik, dan sekolah atau barang yang akan merupakan inventaris
            tetapnya;
        b)  mobil klinik, sarana pengangkut orang sakit, sarana pengangkut petugas ibadah
            umum, sarana pengangkut petugas kesehatan;
        c)  barang yang diperlukan untuk pemakaian tetap oleh perkumpulan dan badan-badan
            untuk tujuan kebudayaan;
        d)  barang yang diperlukan untuk ibadah umum, seperti tikar sembayang, permadani,
            atau piala-piala untuk perjamuan suci;
        e)  peralatan operasi, perkakas pengobatan dan bahan pembalut yang digunakan untuk
            badan-badan sosial;
        f)  makanan, obat-obatan dan pakaian untuk diberikan dengan cuma-cuma kepada
            masyarakat yang memerlukan termasuk bantuan bencana alam;
        g)  barang peralatan belajar mengajar untuk lembaga pengajaran dan diberikan dengan
            cuma-cuma untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat.

4.  Berdasarkan ketentuan pada butir 3, serta memperhatikan isi surat Saudara kepada Menteri Keuangan
    Republik Indonesia yang salah satu tembusannya ditujukan kepada Direktur Jenderal Pajak pada butir
    1 dan surat Saudara kepada Direktur Jenderal pada butir 2 di atas, dengan ini ditegaskan bahwa atas
    impor helikopter dan sparepart tersebut tidak termasuk dalam kelompok impor Barang Kena Pajak
    yang dapat diberikan fasilitas PPN dan PPn BM tidak dipungut. Dengan demikian permohonan Saudara
    agar impor helikopter dan suku cadang dimaksud dibebaskan pajak dalam rangka impor dengan sangat
    menyesal tidak dapat kami kabulkan.

Demikian untuk dimaklumi.




Direktur Jenderal,

ttd.

Hadi Poernomo
NIP 060027375


Tembusan :
1.  Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
2.  Direktur PPN dan PTLL;
3.  Direktur Pajak Penghasilan;
4.  Direktur Peraturan Perpajakan.