peraturan:0tkbpera:8466f9ace6a9acbe71f75762ffc890f1
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
24 Juni 2005
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 514/PJ.332/2005
TENTANG
PEMERIKSAAN SPT PPh BADAN TAHUN 2001 PT. ABC
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : XXX Tanggal 17 Mei 2005 perihal pada pokok di atas kepada
Direktur Jenderal Pajak, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Dalam surat tersebut antara lain dikemukakan:
a. Inspektorat Bidang Investigasi Departemen Keuangan menerima pengaduan dari PT. ABC
melalui surat Nomor : XXX tanggal 6 Desember 2004 perihal pemeriksaan SPT PPh Badan
Tahun 2001 PT. ABC yang salah satu tembusannya disampaikan kepada Direktur Jenderal
Pajak.
b. PT. ABC dengan kontrak Nomor : XXX tanggal 8 Mei 2005 memperoleh pekerjaan sebagai
konsultan dengan ketua asosiasi (lead firm) adalah PT. XYZ dengan nilai kontrak porsi
PT. ABC adalah sebesar Rp 986.083.497,-.
c. Dalam pelaksanaan kontrak, PT. XYZ sebagai lead firm telah memotong dan menyetorkan
PPh Pasal 23 porsi PT. ABC sebesar Rp 51.548.548,- namun berdasarkan perhitungan
PT. ABC, yang bersangkutan melaporkan Lebih Bayar sebesar Rp 40.483.587,- dalam SPT
2001.
d. KPP Serpong telah melakukan pemeriksaan tahun pajak 2001 atas PT. ABC yang
menghasilkan SKPKB Nomor XXX tanggal 25 Maret 2003 dengan nilai kurang bayar pajak
sebesar Rp 194.626.640,-.
e. PT. ABC dengan surat Nomor : XXX tanggal 10 Juli 2003 meminta PT. XYZ untuk memberikan
surat keterangan tentang pemotongan PPh a.n. PT. ABC oleh PT. XYZ, namun PT. XYZ dengan
surat nomor : XXX tanggal 8 Agustus 2003 menolak permintaan PT. ABC tersebut dengan
alasan bahwa bukti asli pemotongan PPN dan PPh Pasal 23 masih di KPP PND Kalibata.
PT. XYZ menyatakan bahwa pemotongan pajak yang telah dilakukan secara proporsional
adalah sesuai dengan kontrak kerja.
f. PT. ABC dengan surat nomor : XXX tanggal 12 Pebruari 2004 meminta KPP BUMN untuk
memberikan Bukti Potong PPh Pasal 23 dari PT. XYZ a.n. PT. ABC. Hal tersebut ditanggapi KPP
BUMN dengan surat nomor : XXX tanggal 8 April 2004 yang meminta PT. XYZ untuk
menyerahkan bukti potong PPh Pasal 23 a.n. PT. ABC karena dalam SPT Masa PPh Pasal 23
Tahun 2001 PT. XYZ tidak melampirkan pemotongan dan bukti pemotongan penghasilan a.n.
PT. ABC.
g. PT. ABC mengajukan keberatan sebanyak 6 (enam) kali pada bulan Mei, Juni, September,
Oktober 2003 dan Mei 2004 yang ditanggapi KPP Serpong dengan surat nomor : XXX tanggal
6 Oktober 2003 dengan meminta PT. ABC untuk melengkapi dokumen pemecahan Bukti
Pemotongan PPh pasal 23.
h. Selain itu KPP Serpong dengan surat Nomor : XXX tanggal 16 Oktober 2003 meminta
konfirmasi kepada KPP PND tentang pemecahan bukti potong PPh Pasal 23 a.n. PT. ABC yang
dijawab KPP PND dengan surat nomor : XXX tanggal 14 Januari 2004 dengan menyatakan
bahwa permohonan pemecahan bukti potong PPh Pasal 23 a.n. PT. ABC tidak pernah diterima.
i. Atas dasar fakta tersebut KPP Serpong menolak keberatan PT. ABC dengan surat nomor :
XXX tanggal 19 April 2004 karena PT. ABC tidak dapat menunjukan bukti potong PPh Pasal 23
dari PT. XYZ dan bukti pendukung lainnya.
j. KPP Serpong dengan XXX tanggal 18 Juni 2004 memberikan ijin kepada PT. ABC untuk
mengangsur pembayaran pajak. Hal tersebut disanggupi PT. ABC meskipun tidak setuju
dengan ketetapan kurang bayar tersebut.
k. PT. ABC dengan surat yang nomor : XXX tanggal 15 April 2005 ditujukan kepada Inspektorat
Bidang Investigasi menyatakan bahwa:
1) cicilan PT. ABC tersebut telah mencapai jumlah sebesar Rp 36.188.533,- dan pada
saat melaporkan pembayaran pajaknya ke KPP Serpong, file utang pajaknya di
komputer sudah tidak ada;
2) PT. ABC minta agar pemotongan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh PT. XYZ sebesar
Rp 51.548.548,- dapat diakui dan kurang bayar pajak menjadi nihil serta kelebihan
bayar akibat Kep DJP Nomor : XXX tanggal 18 Juni 2004 dapat dikreditkan.
l. Terhadap hal tersebut di atas Tim Audit Inspektorat Jenderal dalam hal ini Inspektorat Bidang
I telah melakukan pemeriksaan terhadap kasus dimaksud dan menyimpulkan bahwa
keputusan KPP Serpong menolak keberatan PT. ABC dapat dibenarkan karena PT. ABC tidak
dapat menunjukkan bukti pemotongan PPh Pasal 23 dan dokumen pendukung lainnya.
m. Tim Audit Inspektorat Jenderal menyimpulkan:
1) bahwa pemotongan PPh Pasal 23 Tahun 2001 sebesar Rp 51.548.548,- yang harus
dibayar PT. ABC secara formal telah dilakukan oleh PT. XYZ, namun secara
prosedural tidak dapat dibuktikan kebenarannya karena:
a) bukti potong tersebut tidak diberikan oleh PT. XYZ kepada PT. ABC sebagai
wajib bayar PPh Pasal 23 dimaksud.
b) Menunjuk Surat Direktur Pajak Penghasilan Nomor : S-238/PJ.42/2003
tanggal 29 April 2003, hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-44/PJ./1994 tanggal 24
Oktober 2004 tentang Pemecahan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal
23. Dalam surat edaran tersebut antara lain dinyatakan bahwa:
(1) Joint Operation (JO) harus mengajukan permohonan pemecahan
Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 kepada Kantor Pelayanan Pajak
dimana JO terdaftar dengan melampirkan fotokopi dokumen
pendirian JO;
(2) Berdasarkan hasil penelitian oleh KPP, akan diterbitkan Surat
Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKKPP) PPh Pasal 23 yang
seharusnya tidak terutang (oleh JO);
(3) Selanjutnya KPP akan melakukan pemindahbukuan atau Pbk dari
PPh Pasal 23 atas nama JO menjadi PPh pasal 23 atas nama masing-
masing anggota JO untuk dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak
dalam SPT Tahunan PPh Badan masing-masing anggota JO.
2) Ketidakmampuan PT. ABC untuk menunjukkan bukti potong PPh pasal 23 di atas telah
menimbulkan beban kewajiban yang tidak semestinya bagi PT. ABC karena pajak
yang secara formal telah dipotong oleh PT. XYZ selaku Wajib Pungut tersebut tidak
diakui oleh KPP Serpong.
3) Kewajiban PT. ABC yang tidak seharusnya tersebut dapat mencerminkan
ketidakadilan bagi PT. ABC sebagai Wajib Pajak, karena hal tersebut bukan semata-
mata kesalahan PT. ABC, melainkan akibat kekhilafan pihak lain yaitu PT. XYZ yang
tidak bersedia memberikan bukti potong PPh pasal 23 yang seharusnya menjadi
dokumen milik PT. ABC.
n. Pihak Inspektorat Jenderal Inspektorat Bidang Investigasi mengharapkan Direktur Jenderal
Pajak dapat memberikan jalan keluar atas masalah dimaksud dan dapat menyampaikan
tindak lanjutnya kepada Inspektorat Jenderal.
2. Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun
2000 menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak
dapat membetulkan surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat
Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan atau
Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar, atau Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan
Kelebihan Pajak, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau
kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Penjelasan Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 Tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang
Nomor 16 TAHUN 2000 menyatakan bahwa Pembetulan ketetapan pajak menurut ayat ini dilaksanakan
dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan yang baik, sehingga apabila terdapat kesalahan atau
kekeliruan yang bersifat manusiawi dalam suatu ketetapan pajak perlu dibetulkan sebagaimana
mestinya. Sifat kesalahan atau kekeliruan tersebut tidak mengandung persengketaan antara fiskus
dengan Wajib Pajak.
4. Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16
Tahun 2000 menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak dapat mengurangkan atau membatalkan
ketetapan pajak yang tidak benar.
5. Penjelasan Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16
Tahun 2000 menyatakan bahwa "# Demikian juga Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya, dan
berlandaskan unsur keadilan dapat mengurangkan atau membatalkan Ketetapan Pajak yang tidak
benar, misalnya Wajib Pajak yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi
persyaratan formal (memasukkan Surat Keberatan tidak pada waktunya) meskipun persyaratan
material terpenuhi".
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 542/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Tata Cara
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan
Pajak.
Pasal 2 ayat (1) : Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib
Pajak dapat mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak
benar.
ayat (2) : Setiap permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan untuk suatu surat ketetapan
pajak.
ayat (3) : Setiap permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang
tidak benar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan
jumlah pajak yang menurut penghitungan Wajib Pajak seharusnya terutang.
Pasal 3 ayat (2) : Direktur Jenderal Pajak harus memberi keputusan atas permohonan
pengurangan atau pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2) paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal permohonan diterima.
ayat (3) : Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)
telah lewat, Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, maka
permohonan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
Pasal 4 ayat (2) : Terhadap keputusan yang diterbitkan Direktur Jenderal Pajak yang berkaitan
dengan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat
diajukan permohonan kembali kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama 3
(tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan keputusan tersebut.
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-44/PJ./1994 tanggal 24 Oktober 1994 tentang
Pemecahan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23:
Angka 1 : Telah dilakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas nama joint operation.
Apabila telah dilakukan pemotongan PPh Ps. 23 atas nama J.O. maka
prosedurnya:
1.1. J.O. mengajukan permohonan pemecahan Bukti Pemotongan PPh
Ps. 23 kepada KPP dimana J.O. terdaftar/berkedudukan, dilampiri
foto copy dokumen pendirian J.O.
1.2. KPP tersebut pada butir 1.1. minta konfirmasi kepada KPP dimana
pemotong PPh Pasal 23 terdaftar, mengenai pemotongan terhadap
J.O., dengan menggunakan formulir Konfirmasi Lampiran
SE-19/PJ.41.2/1993 tanggal 2 September 1993;
1.3. Apabila benar telah dilakukan pemotongan terhadap J.O. maka KPP
tersebut pada butir 1.1. menerbitkan SKKPP PPh Pasal 23 Yang
Seharusnya Tidak Terutang dengan menggunakan formulir
KP PPh 3.46 sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor :
KEP-09/PJ./1992, sebesar seluruh jumlah pemotongan;
1.4. Atas dasar SKKPP tersebut pada butir 1.3 dilakukan
pemindahbukuan dari PPh Pasal 23 ke PLB;
1.5. Dilakukan pemindahbukuan dari PLB tersebut pada butir 1.4. ke
PPh Ps. 25 atas nama para anggotanya dengan jumlah pajak sebesar
bagian masing-masing dengan tahun pajaknya sesuai dengan yang
tercantum pada Bukti Pemotongan PPh Ps. 25 dilakukan karena bukti
Pbk. Itu diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam SPT PPh Badan
para anggotanya, bukan dalam SPT PPh Ps. 23; Pada bukti
pemindahbukuan (di bawah Nomor dan Tanggal SKKPP) supaya
diketik : (Dalam rangka pemecahan Bukti Pemotongan PPh Ps. 23
atas nama joint operation...........);
8. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disampaikan bahwa:
a. Kami sependapat dengan kesimpulan Tim Audit Inspektorat Jenderal bahwa keputusan KPP
Serpong menolak keberatan PT. ABC dapat dibenarkan karena PT. ABC tidak dapat
menunjukkan bukti pemotongan PPh Pasal 23 dan dokumen pendukung lainnya, meskipun
PT. ABC bersikeras telah dilakukan pemotongan PPh Pasal 23 oleh PT. XYZ sebagai lead firm
dari JO tersebut.
b. Kami berpendapat bahwa kasus ini terjadi karena adanya kelalaian PT. XYZ (sebagai lead
firm) dalam mengajukan permohonan pemecahan bukti potong PPh Pasal 23 dan adanya
kelalaian PT. ABC dalam menuntut haknya. Seharusnya PT. ABC menolak pemotongan PPh
Pasal 23 atas pembayaran yang diterimanya apabila tidak disertai bukti pemotongan.
c. Menurut pendapat kami, penyelesaian masalah PT. ABC terbentur pada beberapa kendala
sebagai berikut:
1). PT. ABC tidak dapat mengajukan permohonan pembetulan surat ketetapan pajak
yang dikeluarkan oleh KPP Serpong atas dasar kuasa Pasal 16 ayat (1) Undang-
undang Nomor 6 TAHUN 1983 Tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16
Tahun 2000, karena tidak memenuhi persyaratan tidak adanya unsur persengketaan
antara fiskus dengan Wajib Pajak. Dalam kasus ini terdapat unsur persengketaan
antara PT. ABC dengan Direktur Jenderal Pajak, yaitu dengan diajukannya
permohonan keberatan oleh PT. ABC.
2). PT. ABC juga tidak dapat mengajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak
yang dikeluarkan oleh KPP Serpong atas dasar kuasa Pasal 36 ayat (1) huruf b
Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang
Nomor 16 TAHUN 2000, karena Wajib Pajak telah mengajukan keberatan atas SKPKB
yang diterbitkan KPP Serpong, dan atas permohonan keberatan ini KPP Serpong telah
memberikan keputusan keberatan. Sementara penjelasan Pasal 36 ayat (1) UU KUP
mensyaratkan Wajib Pajak yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidak
memenuhi persyaratan formal (memasukkan Surat Keberatan tidak pada waktunya)
meskipun persyaratan material terpenuhi.
3). PT. ABC tidak dapat mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung
karena syarat untuk mengajukan PK setelah adanya Putusan Banding dari Pengadilan
Pajak, sementara PT. ABC tidak mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.
4). Dalam hal bukti pemotongan PPh Pasal 23 telah diterima oleh PT. ABC dan bukti
potong tersebut dianggap adanya novum, maka bukti potong tersebut tidak bisa
dijadikan alasan untuk perbaikan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan
Keberatan yang dikeluarkan oleh KPP Serpong.
d. Mengingat adanya kendala-kendala tersebut di atas, kami sarankan agar permasalahan bukti
pemotongan PPh Pasal 23 tersebut diselesaikan secara internal oleh PT. ABC dan PT. XYZ.
Demikian untuk dimaklumi.
A.n. DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR,
ttd.
HERRY SUMARDJITO
peraturan/0tkbpera/8466f9ace6a9acbe71f75762ffc890f1.txt · Last modified: (external edit)