KLIPedia

                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                    26 April 1993

                      SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                           NOMOR SE - 09/PJ.321/1993

                        TENTANG

    PEMBERIAN FASILITAS PPN/PPn BM DAN PPh PASAL 22 IMPOR ATAS IMPOR BARANG MODAL 
            DALAM RANGKA USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK OLEH SWASTA

                           DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Bersama ini disampaikan fotokopi Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 128/KMK.00/1993 tanggal 
10 Pebruari 1993 tentang Pemberian Fasilitas Impor atas Impor Barang Modal dalam rangka usaha penyediaan 
tenaga listrik oleh swasta, yang merupakan peraturan pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Ayat (2) Keputusan 
Presiden Nomor 37 TAHUN 1992. Hal-hal yang perlu diperhatikan sehubungan dengan keputusan tersebut 
adalah :

1.  Yang dimaksud dengan fasilitas impor dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 128/KMK.00/1993 
    sehubungan dengan perpajakan adalah atas impor barang modal dalam rangka usaha penyediaan 
    tenaga listrik oleh swasta :
    -   PPN dan PPn BM yang terutang ditangguhkan; dan
    -   PPh Pasal 22 UU PPh 1984 tidak dipungut.

2.  Fasilitas hanya diberikan kepada Badan Usaha Swasta termasuk Koperasi yang telah memegang Ijin 
    Usaha Ketenagalistrikan Untuk kepentingan umum yang dikeluarkan oleh Menteri Pertambangan dan 
    Energi atau pejabat yang ditunjuk.

3.  Barang modal.
    3.1.    Barang modal yang dapat diberikan fasilitas adalah mesin dan peralatan baik dalam keadaan 
        terpasang maupun terlepas, yang :
        -   mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun; dan
        -   dipergunakan secara langsung dalam kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik.
    
        Termasuk barang modal Yang diberikan fasilitas adalah suku cadang yang dimasukkan/
        diimpor bersama-sama dengan barang modal sepanjang nilainya tidak melebihi 5% dari 
        barang modal dimaksud.

    3.2.    Fasilitas impor barang modal hanya dapat diberikan terhadap barang-barang yang jenisnya 
        telah ditentukan dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 
        128/KMK.00/1993 tersebut. Jenis-jenis barang tersebut harus tercantum dalam Daftar 
        Induk yang diterbitkan oleh :
        a.  BKPM, bagi Badan Usaha Swasta dalam rangka PMA/PMDN; atau
        b.  Direktur Jenderal Listrik dan Pengembangan Energi, bagi badan usaha lainnya.

        Daftar Induk tersebut diverifikasi oleh PT Sucofindo.

4.  Keputusan Pemberian Fasilitas.
    Permohonan fasilitas impor diajukan kepada :
    a.  Ketua BKPM, bagi badan usaha dalam rangka PMA/PMDN; atau
    b.  Direktur Jenderal Bea dan Cukai, bagi badan usaha lainnya;

    Ketua BKPM atau Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan 
    keputusan pemberian fasilitas dimaksud, yang salah satu salinannya disampaikan kepada Direktur 
    Jenderal Pajak yang selanjutnya akan diteruskan kepada KPP yang terkait.

5.  Pembayaran kembali PPN/PPn BM dan PPh Pasal 22.
    5.1.    Dalam hal barang modal yang diberikan fasilitas tersebut :
        a.  digunakan untuk kegiatan lain yang tidak sesuai dengan tujuan semula, atau
        b.  dijual atau dipindahtangankan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain, walaupun 
            barang modal tersebut digunakan untuk tujuan yang sama,

        maka PPN dan PPn BM yang telah ditangguhkan harus disetor ke Kas Negara. Pelaksanaan 
        dan besarnya PPN dan PPn BM yang harus disetor dihitung menurut ketentuan dalam 
        Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1441b/KMK.04/1989. Sedangkan PPh Pasal 22 Impor 
        tidak perlu ditagih kembali, karena PPh yang terhutang akan dihitung dalam SPT-PPh 
        Tahunan.

    5.2.    Dalam hal PPN yang ditangguhkan tersebut dikreditkan, karena badan usaha yang 
        memperoleh fasilitas juga mempunyai kegiatan usaha lainnya sebagai PKP, maka PPN 
        tersebut ditagih kembali dengan menerbitkan SKP.

    Dengan adanya pemberian fasilitas penangguhan PPN dan PPn BM yang terutang serta PPh Pasal 22 
    tidak dipungut atas impor barang modal dalam rangka usaha penyediaan tenaga listrik oleh swasta 
    tersebut, maka para kepala KPP diminta agar :
    a.  Mengadministrasikan sebaik-baiknya salinan Keputusan Pemberian Fasilitas Penangguhan 
        PPN/PPn BM dan PPh Pasal 22 Impor tidak dipungut atas impor barang modal oleh badan
        usaha swasta penyedia tenaga listrik yang terdaftar di wilayah masing-masing.

    b.  Mengawasi penggunaan dan penjualan/pemindahtanganan barang modal yang memperoleh
        fasilitas. Dalam hal Badan Usaha dimaksud tidak menyetor kembali PPN/PPn BM yang telah 
        ditangguhkan, karena barang modal digunakan untuk kegiatan lain yang tidak sesuai dengan 
        tujuan semula/dijual/dipindahtangankan, agar PPN/PPn BM yang tidak disetor tersebut ditagih 
        dengan menerbitkan SKP.

    c.  Segenap jajaran Direktorat Jenderal Pajak yang di wilayah kerjanya terdapat pihak yang 
        menerima pengalihan/pemindahtanganan barang modal yang memperoleh fasilitas 
        berkewajiban menyampaikan informasi/data kepada Kepala KPP di mana badan usaha yang 
        mengalihkan/memindahtangankan terdaftar.

    d.  Pihak-pihak yang diberi wewenang melakukan penelitian atau pemeriksaan terhadap badan
        usaha yang memperoleh fasilitas tersebut supaya meneliti dan mengawasi dengan cermat 
        jangan sampai terdapat pengkreditan PPN yang ditangguhkan serta adanya PPh Pasal 22 
        impor yang tidak dipungut yang ternyata diperhitungkan dalam SPT-PPh Tahunan.

Demikian untuk diketahui dan dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan.




DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

FUAD BAWAZIER