KLIPedia

                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                      29 Juli 1999

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                        NOMOR S - 247/PJ.313/1999

                            TENTANG

             PPh PASAL 21 ATAS KARYAWAN YANG PINDAH DALAM TAHUN BERJALAN DAN PPh 
                ATAS PENGHASILAN KARYAWAN YANG BERASAL DARI PESANGON

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara  tanggal 17 Juni 1999 dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

1.  Dalam surat Saudara menjelaskan bahwa :
    a.  PT XYZ salah satu proyek XX di Indonesia dibawah bentuk usaha tetap ABC Inc dan PT PQR.
    b.  Pada akhir bulan September 1999, PT XYZ akan masuk kedalam salah satu divisi PT PQR 
        yang diikuti dengan perpindahan pegawai PT XYZ.
    c.  Mengingat perpindahan pegawai tersebut berlangsung pada tahun berjalan yaitu Januari 
        s/d September 1999 bekerja di PT XYZ dan Oktober s/d Desember 1999 di PT PQR, dengan 
        demikian karyawan yang pindah tersebut mendapat pengurangan PTKP dua kali yaitu 
        di PT XYZ dan PT PQR.
    d.  Untuk menghindari kewajiban mendaftarkan NPWP karena seolah-olah terdapat dua pemberi 
        kerja, maka perpindahan tersebut PT XYZ memutuskan hubungan kerja dan berkewajiban 
        membayar pesangon kepada karyawannya.
    e.  Sehubungan dengan hal tersebut di atas ditanyakan apakah dapat diperkenankan melakukan 
        hal-hal sebagai berikut :
        1)  Formulir 1721-A1 untuk masing-masing karyawan akan dibuat dua yaitu sembilan 
            bulan (Januari s/d September 1999) dibuat oleh PT XYZ dan tiga bulan (Oktober 
            s/d Desember 1999) dibuat PT PQR.
        2)  Untuk menghindarkan pengenaan dua kali PTKP, maka atas penghasilan sembilan 
            bulan yang berasal dari PT XYZ akan digabungkan ke dalam penghasilan yang 
            diperoleh dari PT PQR dalam formulir 1721-A1 tahun 1999.
        3)  Pemindahan pegawai dari PT XYZ ke PT PQR dianggap sebagai pemutusan hubungan 
            kerja, maka PT XYZ berkewajiban menghitung PPh Pasal 21 masa Januari s/d 
            September 1999 untuk diberikan ke PT PQR, sedangkan jumlah pesangon terhadap 
            pegawai yang pindah tersebut tidak dibayarkan secara tunai, namun dibuat jurnal 
            sebagai berikut :

                Debit       Biaya Pesangon                xxx

                Kredit      PPh Pasal 21 Final      x

                Kredit      Akrual              xx

            Adapun jurnal tersebut dibuat dengan pertimbangan bahwa karyawan tersebut masih 
            akan bekerja pada sesama perusahaan XX dan masa kerja sebelumnya akan dibawa 
            ke perusahaan baru. Jumlah pesangon tersebut akan dikonfirmasikan dalam 
            perjanjian kerja pada PT PQR, sedangkan bagi karyawan yang tidak dipindahkan 
            akan dibayar secara tunai.

2.  Pasal 14 ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-281/PJ./1998 tanggal 
    28 Desember 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak 
    Penghasilan Pasal 21 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi antara lain 
    mengatur bahwa atas uang pesangon, uang tebusan pensiun, tunjangan hari tua atau tabungan hari 
    tua yang dibayarkan sekaligus dipotong PPh Pasal 21 dengan ketentuan sebagai berikut :
    a.  untuk penghasilan bruto sampai dengan Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) 
        dengan tarif 10% (sepuluh persen) dari penghasilan bruto dan bersifat final;
    b.  untuk penghasilan bruto di atas Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta) dengan tarif 15% 
        (lima belas persen) dari penghasilan bruto dan bersifat final;
    c.  untuk pesangon, penghasilan bruto sampai dengan Rp. 17.280.000,00 (tujuh belas juta dua 
        ratus delapan puluh ribu rupiah) tidak dipotong PPh Pasal 21.

3.  Berdasarkan Pasal 21 ayat (2) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-281/PJ./1998 tanggal 
    28 Desember 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak 
    Penghasilan Pasal 21 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi antara lain 
    diatur jumlah penghasilan yang menjadi dasar penghitungan PPh Pasal 21 didasarkan pada kewajiban 
    pajak subjektif yang melekat pada pegawai tetap yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam 
    Pasal 17 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah 
    diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 TAHUN 1994 dan penghitungannya sebagai berikut :
    a.  dalam hal pegawai tetap adalah Wajib Pajak dalam negeri dan mulai atau berhenti bekerja 
        dalam tahun berjalan, penghitungan PPh Pasal 21 didasarkan pada jumlah penghasilan yang 
        sebenarnya diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak yang bersangkutan dan tidak 
        disetahunkan;
    b.  dalam hal pegawai tetap adalah Wajib Pajak dalam negeri yang merupakan pendatang dari 
        luar negeri, yang mulai bekerja di Indonesia dalam tahun berjalan, penghitungan PPh Pasal 
        21 didasarkan pada jumlah penghasilan yang sebenarnya diperoleh dalam bagian tahun 
        takwin yang bersangkutan yang disetahunkan;
    c.  dalam hal pegawai tetap berhenti bekerja sebelum tahun takwin berakhir karena meninggal 
        dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, maka pada akhir bulan 
        berhentinya pegawai tersebut, penghitungan PPh Pasal 21 didasarkan pada jumlah 
        penghasilan yang sebenarnya diterima atau diperoleh dalam bagian tahun takwin yang 
        bersangkutan yang disetahunkan.

4.  Berdasarkan uraian di atas dengan ini ditegaskan bahwa :
    a.  Pengisian formulir 1721-A1 untuk karyawan yang berhenti bekerja pada PT XYZ kemudian 
        pindah bekerja pada PT PQR masing-masing dibuat oleh pemberi kerja yang lama dan 
        pemberi kerja yang baru.
    b.  Penghasilan yang diisikan dalam formulir 1721-A1 oleh pemberi kerja yang baru adalah 
        gabungan penghasilan yang diterima dari pemberi kerja yang lama dan pemberi kerja baru, 
        yaitu yang berasal dari pemberi kerja baru diisikan dalam formulir 1721-A1 kolom 1 s/d 14, 
        sedangkan penghasilan dari pemberi kerja lama dalam kolom 15. Dengan demikian 
        penghitungan PTKP adalah 1 (satu) kali.
    c.  Pesangon bagi pegawai yang dipindah dari PT XYZ ke PT PQR (walaupun tidak dibayar secara 
        tunai) karena berhenti bekerja pada PT XYZ terutang PPh 21 dengan tarif final yang harus 
        dipotong oleh PT XYZ.
    d.  Apabila pesangon tersebut dititipkan kepada pemberi kerja baru (PT PQR)     dan diberi imbalan, 
        maka atas imbalan tersebut terutang PPh Pasal 23, Imbalan yang diberikan merupakan biaya.
    e.  Pesangon yang dibayarkan pada saat karyawan berhenti bekerja dan menjadi beban PT PQR 
        harus dipotong PPh Pasal 21, sedangkan pembayaran pesangon dari PT XYZ yang dititipkan 
        pada PT PQR tidak terutang PPh 21 lagi, karena sudah dipotong pada saat karyawan yang 
        bersangkutan berhenti bekerja pada PT XYZ.
    f.  Pembayaran yang dilakukan oleh PT PQR yang berasal dari pesangon yang dititipkan, tidak 
        dapat dibebankan sebagai biaya oleh PT PQR.
    g.  Pada hakekatnya karyawan-karyawan yang berhenti bekerja pada tahun berjalan dari PT XYZ 
        dan kemudian bekerja pada PT PQR hanya memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja 
        sehingga tidak wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak.

Demikian agar dimaklumi.




A.n. DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR PERATURAN PERPAJAKAN

ttd

IGN MAYUN WINANGUN