KLIPedia

                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                   19 September 1986

                      SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                           NOMOR SE - 06/PJ.62/1986

                        TENTANG

                    PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 1986 
                  TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN DI BIDANG PERPAJAKAN

                           DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Bersama ini disampaikan kepada Saudara rekaman Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata 
Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan yang telah ditetapkan pada tanggal 28 Juli 1986. Sesuai ketentuan 
Pasal 18 Peraturan Pemerintah tersebut, peraturan mengenai tata cara pemeriksaan di bidang perpajakan 
yang ada yaitu Pedoman Pemeriksaan Pajak dan Pedoman Teknis Pemeriksaan Pajak tetap berlaku, 
sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Kiranya tidak berkelebihan ditegaskan hal-hal sebagai berikut :
1.  Dalam hal melaksanakan pemeriksaan di bidang perpajakan perlu dipatuhi Norma Pemeriksaan 
    sebagaimana diatur dalam Pasal 3, 4, 5 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1986.

2.  Sementara Pedoman Pemeriksaan Pajak dan Pedoman Teknis Pemeriksaan Pajak yang baru sedang 
    dipersiapkan, peraturan mengenai tata cara pelaksanaan pemeriksaan di bidang perpajakan yang 
    telah ada tetap berlaku.

3.  Meskipun Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Penyegelan belum keluar, 
    tindakan penyegelan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat 1 huruf e, Peraturan Pemerintah No. 31 
    Tahun 1986 dapat dilaksanakan.

4.  Bila pada saat pemeriksaan sedang dilakukan, ternyata ditemukan bukti permulaan tentang adanya 
    tindak pidana di bidang perpajakan, Pemeriksa tetap melanjutkan pemeriksaan dan membuat 
    Laporan Pemeriksaan.
    Yang dimaksud dengan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan adalah sesuai dengan 
    Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-04/PJ.5/1986 tanggal 25 April 1986.

5.  Hal-hal lain mengenai pengaturan pelaksanaan tata cara pemeriksaan pajak akan dikeluarkan 
    kemudian.

Demikian untuk dimaklumi dan dilaksanakan.




A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PERATURAN PERPAJAKAN,

Ttd

Drs. SIKUAN SUTANTO