peraturan:0tkbpera:7f1de29e6da19d22b51c68001e7e0e54
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 1997
TENTANG
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
bahwa sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 TAHUN 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, dipandang perlu pengaturan lebih lanjut mengenai Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dalam
Peraturan Pemerintah.
Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Pasal 2 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 TAHUN 1997
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3685);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 TAHUN 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
1. Pajak adalah Pajak Daerah menurut Undang-undang Nomor 18 TAHUN 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;
2. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang
digunakan di jalan umum, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang
berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor
yang bersangkutan, tidak termasuk alat-alat berat atau alat-alat besar;
3. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah bahan bakar yang yang digunakan untuk menggerakkan
kendaraan bermotor.
BAB II
OBJEK, SUBJEK, DASAR PENGENAAN, DAN TARIF PAJAK
BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR
Pasal 2
(1) Objek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang
disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor.
(2) Bahan bakar kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bensin, solar, dan
gas.
Pasal 3
(1) Subjek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor;
(2) Wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah penyedia bahan bakar kendaraan bermotor.
Pasal 4
Dasar pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah harga jual bahan bakar kendaraan bermotor.
Pasal 5
Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
Pasal 6
Besarnya Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
Pasal 7
(1) Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Daerah Tingkat II
setelah dikurangi 10% (sepuluh persen) untuk Daerah Tingkat I yang bersangkutan.
(2) Bagian Penerimaan Dati Tingkat II sebesar 90% (sembilan puluh persen) sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibagikan kepada Daerah Tingkat II dengan pembagian sebagai berikut :
a. 50% (lima puluh persen) berdasarkan panjang jalan pada Daerah Tingkat II yang
bersangkutan.
b. 50% (lima puluh persen) dibagi rata untuk seluruh Daerah Tingkat II.
Pasal 8
Tata cara pemungutan dan pembagian Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan oleh Menteri Dalam
Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan.
Pasal 9
Ketentuan mengenai Peraturan Daerah tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dilakukan sesuai
ketentuan dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur Pajak Daerah.
BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10
Pemberlakuan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 1997
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 1997
MENTERI NEGARA SEKRETARIS
NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MOERDIONO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1997 NOMOR 56
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 1997
TENTANG
PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR
UMUM
Dalam rangka mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab,
pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, khususnya
yang berasal dari pajak daerah, perlu ditingkatkan. Sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan
pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta usaha peningkatan pertumbuhan
perekonomian daerah diperlukan penyediaan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang hasilnya semakin
meningkat pula. Upaya peningkatan penyediaan dana dari sumber-sumber tersebut antara lain dilakukan
dengan peningkatan kinerja pemungutannya serta penyederhanaan, penyempurnaan, dan penambahan jenis
pajak, melalui Undang-undang Nomor 18 TAHUN 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Langkah-
langkah ini diharapkan akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak daerah serta
meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat. Wajib Pajak dapat dengan mudah memahami
dan memenuhi kewajiban perpajakannya.
Peraturan Pemerintah tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ini dimaksudkan sebagai pelaksanaan
ketentuan Undang-undang Nomor 18 TAHUN 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor adalah bahan bakar
yang diperoleh melalui antara lain Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Ayat (2)
Termasuk dalam pengertian bensin adalah premium dan premix.
Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan penyedia bahan bakar kendaraan bermotor adalah produsen bahan
bakar kendaraan bermotor yaitu Pertamina dan atau produsen bahan bakar lainnya.
Pasal 4
Yang dimaksud dengan harga jual adalah harga jual tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Pasal 5 s/d Pasal 10
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3693
peraturan/0tkbpera/7f1de29e6da19d22b51c68001e7e0e54.txt · Last modified: (external edit)