DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
8 Desember 2005
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 1020/PJ.53/2005
TENTANG
POLA DISTRIBUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 4 Agustus 2005 hal sebagaimana tersebut di atas, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut:
1.
Dalam surat tersebut dan lampirannya dikemukakan bahwa :
a.
PT ABC Cabang Makassar melakukan kerjasama operasi dengan PT XYZ dalam hal kegiatan bongkar muat (handling peti kemas).
b.
Sehubungan dengan setoran/distribusi PPN atas jasa bongkar muat (handling peti kemas) yang ditagih PT ABC kepada pengguna jasa selama ini oleh PT ABC langsung disetorkan ke Kas Negara, dan ada pendapat lain menyarankan untuk membagi PPN kepada para pihak (PT XYZ dan PT ABC) sesuai dengan persentase sharing yang di atur dalam perjanjian.
c.
Adapun perjanjian bagi hasil pendapat atas kerjasama operasi yang dilakukan oleh PT XYZ dengan PT ABC adalah sebagai berikut :
1)
PT ABC melakukan kerjasama operasi dengan PT XYZ dalam hal kegiatan bongkar muat (handling peti kemas), dan atas kerjasama dimaksud pihak PT XYZ bersedia menyediakan peralatan bongkar muat yang siap operasi kepada PT ABC.
2)
Dalam hal penagihan kepada pengguna jasa atas proses pelayanan jasa ke pelabuhanan, PT ABC menerbitkan nota tagihan/invoice yang didalamnya termasuk PPN.
3)
Tatacara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN atas jasa kegiatan bongkar muat dimaksud, dilaksanakan PT ABC sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4)
Selanjutnya, atas pendapatan yang dipungut oleh PT ABC kepada pengguna jasa, pihak PT ABC membagi pendapatan tersebut dengan PT XYZ atas dasar persentase tertentu yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerjasama.
5)
Bagi hasil pendapatan dimaksud mempunyai latarbelakang sebagai berikut :
-
PT ABC menyediakan alat (asset) berupa dermaga, lapangan penumpukan
petikemas, penerangan, pengamanan dan investor (PT XYZ) menyediakan
crane, trainsteiner dan operatornya.
-
Pola bisnis yang fair dan terbuka, serta menguntungkan kedua belah pihak dengan mengedepankan kelancaran operasional kepelabuhanan terhadap pelayanan jasa.
6.
Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas Saudara mengharapkan penegasan mengenai pola pungutan dan distribusi PPN atas kegiatan tersebut di atas.
2.
Undang-undang Nomor **8 TAHUN 1983** tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor **18 TAHUN 2000**, antara lain mengatur :
a.
Pasal 1 angka 19, bahwa Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
b.
Pasal 4 huruf e, bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
c.
Pasal 4A ayat (3) sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor **144 TAHUN 2000** tentang Jenis Barang dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, menetapkan jenis-jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
d.
Pasal 13 ayat (1), bahwa Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a atau huruf f dan setiap penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c.
3.
Pasal 3 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor **146 TAHUN 2000** tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor **38 TAHUN 2003** mengatur bahwa jasa yang diterima oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Nasional yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai meliputi :
a.
Jasa persewaan kapal;
b.
Jasa kepelabuhanan meliputi jasa tunda, jasa pandu, jasa tambat dan jasa labuh;
c.
Jasa perawatan atau reparasi (docking) kapal.
4.
Berdasarkan ketentuan pada butir 2 dan butir 3, serta memperhatikan isi surat Saudara pada butir 1, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut :
a.
Berdasarkan kerjasama operasi PT XYZ menyediakan peralatan bongkar muat siap operasi berupa crane, trainsteiner, dan operatornya kepada PT ABC. PT XYZ memperoleh pendapatan (imbalan) dari profit sharing (bagi hasil pendapatan) sebesar prosentase tertentu yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerjasama.
b.
Atas penyerahan jasa kepelabuhanan, sepanjang bukan jasa kepelabuhanan yang dibebaskan dari pengenaan PPN sebagaimana dimaksud dalam butir 3 di atas, kepada pengguna jasa terutang PPN sebesar 10% dari nilai penggantian, dan merupakan Pajak Keluaran bagi PT ABC.
c.
Atas penyerahan/penyediaan peralatan bongkar muat oleh PT XYZ kepada PT ABC terutang PPN sebesar 10% dari nilai penggantian, yang merupakan Pajak Keluaran bagi PT XYZ dan Pajak Masukan bagi PT ABC. Nilai penggantian atas penyerahan/penyediaan peralatan tersebut adalah sebesar bagi hasil pendapatan yang diterima PT XYZ (atau prosentase tertentuyang telah ditetapkan dalam perjanjian kerjasama).
Demikian untuk dimaklumi.
A.n. DIREKTUR JENDERAL
Pjs. DIREKTUR PPN DAN PTLL,
ttd.
ROBERT PAKPAHAN