KLIPedia

                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                              2 Desember 1999
 
                      SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                           NOMOR SE - 06/PJ.95/1999

                        TENTANG

          PENANGANAN SURAT SETORAN PAJAK DALAM RANGKA IMPLEMENTASI SISTEM INTERNAL CHECK

                          DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran nomor : SE-157/a/A/1999 tanggal 
28 September 1999 tentang Implementasi Sistem Internal Check, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai 
berikut :
1.  Dalam Sistem Internal Check dimaksud, Surat Setoran Pajak (SSP) tidak lagi ditera oleh KPKN atau 
    Bank Persepsi. Sebagai rujukan Kantor Pelayanan Pajak dalam menentukan kebenaran dokumen/
    bukti setor dari Wajib Pajak adalah Daftar Nominatif yang dikirimkan oleh Bank/Kantor Pos Persepsi 
    dan ditanda tangani oleh Pejabat KPKN.
2.  Sistem Internal Check tersebut mulai dilaksanakan tanggal 1 Oktober 1999 dan selambat-lambatnya 
    tanggal 1 Desember 1999. Para Kepala KPKN akan memberitahukan berlakunya sistem ini kepada KPP 
    mitra kerjanya.
3.  Semua ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan peneraan Surat Tanda Setoran (STS) 
    dinyatakan tidak berlaku lagi sejak diimplementasikannya Sistem Internal Check pada masing-masing 
    KPKN.
4.  Pengolahan SSP Lembar ke-2 agar tetap dilaksanakan sesuai ketentuan yang selama ini berlaku 
    paralel dengan pengolahan data berdasarkan sistim yang baru.

Berkenaan dengan hal-hal diatas, diminta agar, Saudara menindaklanjuti dengan cara sebagai berikut :
A.  Kanwil/KPP Koordinator
    1.  Menerima/mengambil data pembayaran pajak dari KPKN berupa DA.08.01, Daftar Nominatif, 
        Diskette dan SSP Lembar ke-2.
    2.  Menyediakan Diskette yang sudah dikosongkan sebagai pengganti Diskette yang baru 
        diterima.
    3.  Mencocokkan jumlah lembar dan nilai antara SSP Lembar ke-2, Daftar Nominatif, Dikette dan 
        DA.08.01. Apabila terdapat ketidak-cocokan, maka SSP Lembar ke-2, Daftar Nominatif, 
        Dikette dan DA.08.01 harus dikembalikan ke KPKN untuk diperbaiki.
    4.  Melakukan load data kedalam server/PC tersendiri.
    5.  Mengadakan split (pemisahan) data dari KPKN dalam diskette per KPP, dan membuatkan 
        Daftar Nominatif SSP per KPP.
    6.  Melakukan sortir SSP Lembar ke-2 sesuai dengan tata cara yang selama ini berlaku dan 
        mencocokkan jumlahnya dengan Daftar Nominatif tersebut pada butir 5. Apabila ada 
        perbedaan, agar diteliti kembali sesuai dengan prosedur yang berlaku.
    7.  Memberikan legalisasi terhadap kebenaran Daftar Nominatif yang telah disusun per KPP. 
        Pemberian legalisasi ditingkat Kanwil dilakukan oleh Kabid IAP Kanwil, dan ditingkat KPP 
        Koordinator dilakukan oleh Kasi PDI.
    8.  Mengirim Surat Pengantar Segi (SPS), Daftar Nominatif, Dikette dan SSP Lembar ke-2 per 
        KPP.
B.  Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
    1.  Menerima DA.08.01 dari KPKN/Surat Pengantar Segi (SPS) dari Kanwil atau KPP Koordinator 
        beserta Daftar Nominatif, Diskette dan Surat Setoran Pajak (SSP) Lembar ke-2.
    2.  Menyediakan Diskette yang sudah dikosongkan sebagai pengganti diskette yang baru 
        diterima.
    3.  Mencocokkan jumlah lembar dan nilai antara SSP Lembar ke-2, Daftar Nominatif, Diskette 
        dan DA.08.01/Surat Pengantar Kanwil/KPP Koordinator. Apabila terdapat ketidak-cocokan,
        maka SSP Lembar ke-2, Daftar Nominatif, Diskette dan DA.08.01 harus dikembalikan ke 
        KPKN/Kanwil/KPP Koordinator untuk diperbaiki.
    4.  Melakukan load data dari Diskette kedalam komputer stand alone (bukan komputer jaringan), 
        mencetak dan mencocokkan Daftar Nominatif dari load data tersebut dengan Daftar Nominatif 
        dari Kanwil/KPP Koordinator/KPKN.
    5.  Melakukan perekaman SSP Lembar ke-2 sebagaimana biasa meskipun tidak terdapat teraan 
        cash register dalam rangka menunggu tersedianya program aplikasi.
    6.  Mencetak hasil perekaman tersebut pada butir 5 dan mencocokkan dengan daftar Nominatif 
        dari Kanwil/KPP Koordinator/KPKN.
    7.  Melaksanakan pengadministrasian sesuai dengan tata cara yang berlaku sekarang.

Program Aplikasi yang berkaitan dengan penanganan Surat Setoran Pajak (SSP) ini dipersiapkan oleh Pusat 
PDIP.

Demikian, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.




DIREKTUR JENDERAL,

ttd

A. ANSHARI RITONGA