KLIPedia

                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                               18 Oktober 1994      

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                        NOMOR S - 2424/PJ.51/1994

                            TENTANG

                  PPN ATAS PENGALIHAN PERSEDIAAN

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 12 September 1994 perihal tersebut pada pokok surat, 
dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1.  Sesuai Pasal 4 ayat (1) huruf a (1) Undang-undang PPN 1984, PPN dikenakan atas penyerahan Barang 
    Kena Pajak yang dilakukan di Daerah Pabean dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh 
    Pengusaha yang menghasilkan Barang Kena Pajak tersebut.

2.  Sesuai Pasal 1 huruf d angka 1 ayat (f) Undang-undang PPN 1984, yang termasuk dalam pengertian 
    Penyerahan Barang Kena Pajak adalah persediaan Barang Kena Pajak yang masih tersisa pada saat 
    pembubaran perusahaan.

3.  Sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-55/PJ.3/1985 tanggal 20 Agustus 1985 (Seri 
    PPN-60), Pengusaha Real Estate/Industrial Estate adalah pabrikan dari Barang Kena Pajak yang 
    menurut sifat atau hukumnya adalah barang tidak bergerak berupa bangunan beserta ikutannya 
    termasuk tanah siap bangun/tanah matang. Dengan demikian tanah siap bangun/tanah matang adalah 
    termasuk dalam pengertian Barang Kena Pajak.

4.  Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Proyek Kerja Sama Puri Indah harus mengenakan PPN 
    atas persediaan tanah siap bangun/tanah matang yang masih tersisa pada saat pembubaran 
    perusahaan.

Demikian untuk dimaklumi.




A.N. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DAN PAJAK TIDAK LANGSUNG LAINNYA

ttd

SAROYO ATMOSUDARMO