KLIPedia

Nomor  : 02/M-DAG/PER/1/2010
Tanggal : 26-01-2010
Perihal : 
Lamp    : PER02MDAGPER1.10.PDF



            DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
            MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a.  bahwa dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan daya saing industri Tekstil
    Produk Tekstil (TPT) nasional, perlu untuk menyempurnakan Peraturan Menteri
    Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/6/2009 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan
    Produk Tekstil;

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
    menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;

Mengingat:

1.  Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblad Tahun 1938 Nomor 86);

2.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara
    Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
    Indonesia Nomor 3274);

3.  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing
    The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan
    Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan
    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

4.  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara
    Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
    Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17
    Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan
    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

5.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan
    Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
    Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3806);

6.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran
    Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
    Republik Indonesia Nomor 3821);

7.  Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas Dan Tanggung
    Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;

8.  Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon
    I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali
    terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2008;

9.  Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi
    Kementerian Negara;

10. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia
    Bersatu II;

11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 141/MPP/Kep/3/2002
    tentang Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) sebagaimana telah diubah dengan
    Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/3/2008;

12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi Dan
    Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
    dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/6/2009;

13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/6/2009 tentang Ketentuan
    Impor Tekstil dan Produk Tekstil;

14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/9/2009 tentang Angka
    Pengenal Importir (API);

15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/10/2009 tentang Ketentuan
    Umum Di Bidang Impor;

            MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

            PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS
            PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 23/M-DAG/PER/6/2009
            TENTANG KETENTUAN IMPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL (TPT).

            Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/6/2009
tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) diubah sebagai berikut:

1.  Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

            Pasal 10

    (1) TPT hasil olahan dari Kawasan Berikat yang dimasukkan ke tempat lain dalam
        Daerah Pabean tidak berlaku ketentuan kewajiban IP-Tekstil.

    (2) TPT hasil olahan dari Kawasan Berikat yang sebagian atau seluruh bahan
        bakunya merupakan TPT asal impor sebagaimana tercantum dalam Lampiran
        Peraturan Menteri ini, yang dimasukkan ke tempat lain dalam Daerah Pabean
        berlaku ketentuan kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis.

    (3) TPT hasil olahan dari Kawasan Berikat yang seluruh bahan bakunya berasal
        dari produksi dalam negeri, yang dimasukkan ke tempat lain dalam Daerah
        Pabean tidak berlaku ketentuan kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis.

    (4) TPT hasil olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan
        verifikasi atau penelusuran teknis di Kawasan Berikat oleh Surveyor yang telah
        ditetapkan dengan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor
        948/M-DAG/KEP/7/2009 tentang Penetapan Surveyor Sebagai Pelaksana
        Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor Tekstil dan Produk Tekstil.

2.  Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/6/2009 tentang
    Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil diubah, sehingga menjadi sebagaimana
    tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
    Menteri ini.

            Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di   :   Jakarta
Pada tanggal    :   26 Januari 2010

Menteri Perdagangan R.I.,
ttd,

Mari Elka Pangestu