KLIPedia

                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                            28 Desember 2004

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                        NOMOR S - 1047/PJ.52/2004

                             TENTANG

                   PERLAKUAN DOKUMEN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN 
                  SEHUBUNGAN DENGAN PERUBAHAN NAMA PERUSAHAAN

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara nomor xxx tanggal 14 Juli 2004 hal sebagaimana tersebut pada pokok 
surat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1.  Secara garis besar surat tersebut menjelaskan bahwa :
    a.  Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor C-10939
        HT.01.04.TH.2004 tanggal 4 Mei 2004, PT DEF alamat 6th floor The Landmark Centre Tower 
        B Jl. Jend. Sudirman No. 1 Jakarta 12910 berubah menjadi PT ABC alamat BCD Tower 5th 
        floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 26 Jakarta 12920;
    b.  Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara bermaksud untuk memohon untuk mendapat 
        kejelasan dan kepastian bahwa perusahaan Saudara tidak akan mengalami permasalahan 
        atas pemakaian identitas (nama dan alamat perusahaan) lama terhadap dokumen perpajakan 
        yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan usaha terutama ekspor, impor maupun atas 
        transaksi yang terjadi di Gudang Berikat, yang dikeluarkan maupun diterima setelah tanggal 
        4 Mei 2004 sampai dengan saat selesainya seluruh proses perubahan identitas tersebut oleh 
        Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; 
    c.  Sebagai kelengkapan informasi, Saudara melampirkan foto copy dokumen sebagai berikut:
        -   Surat Keterangan Terdaftar atas nama PT ABC pada KPP PMA Tiga nomor 
            PEM-202/WPJ.07/KP.0403/2004 tanggal 27 April 2004;
        -   Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas nama PT ABC nomor 
            PEM-074.WPJ.07/KP.0403/2004 tanggal 27 April 2004;

2.  Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana
    telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 TAHUN 2000 antara lain mengatur bahwa :
    a.  Pasal 2 ayat (1), Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal 
        Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan 
        kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak;
    b.  Pasal 2 ayat (2), Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan
        Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya
        pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau 
        tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan 
        menjadi Pengusaha Kena Pajak;

3.  Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan
    Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta
    Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak antara lain mengatur bahwa :
    a.  Pasal 1 angka 1, Wajib Pajak Terdaftar adalah Wajib Pajak yang telah terdaftar dalam tata 
        usaha Kantor Pelayanan Pajak dan telah diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak yang terdiri dari
        15 (lima belas) digit, yaitu 9 (sembilan) digit pertama merupakan Kode Wajib Pajak dan 6 
        (enam) digit berikutnya merupakan Kode Administrasi Perpajakan;
    b.  Pasal 1 angka 2, Pengusaha Kena Pajak Terdaftar adalah pengusaha yang telah dikukuhkan 
        sebagai Pengusaha Kena Pajak yang telah tercatat dalam tata usaha Kantor Pelayanan Pajak 
        dan telah diberikan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
    c.  Pasal 1 angka 4, Surat Keterangan Terdaftar adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh 
        Kantor Pelayanan Pajak yang menyatakan bahwa Wajib Pajak telah terdaftar pada Kantor 
        Pelayanan Pajak tertentu yang berisikan Nomor Pokok Wajib Pajak dan identitas lainnya serta
        kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
    d.  Pasal 1 angka 5, Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak adalah surat yang diterbitkan oleh 
        Kantor Pelayanan Pajak yang berisikan identitas dan kewajiban perpajakan Pengusaha Kena 
        Pajak;

4.  Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas serta memperhatikan isi surat Saudara pada butir 1, dengan 
    ini kami tegaskan bahwa dengan diterbitkannya Surat Keterangan Terdaftar dan Surat Pengukuhan 
    Pengusaha Kena Pajak dengan identitas yang baru oleh KPP PMA Tiga, maka sejak tanggal surat 
    tersebut (27 April 2004), Saudara harus mempergunakan identitas yang baru dalam setiap pemenuhan
    kewajiban perpajakan. Namun apabila dipandang perlu, dalam masa transisi Saudara dapat 
    mencantumkan identitas lama dalam tanda kurung seperti yang tertulis dalam surat Saudara.

Demikian untuk dimaklumi.




a.n. Direktur Jenderal,
Direktur PPN dan PTLL,

ttd.

A. Sjarifuddin Alsah
NIP 060044664


Tembusan :
1.  Direktur Jenderal Pajak;
2.  Direktur Peraturan Perpajakan.