KLIPedia

                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                     16 Mei 1986 

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                         NOMOR S - 1376/PJ.3/1986

                            TENTANG

          MASALAH DASAR PENGENAAN PAJAK DAN PENYERAHAN RUMAH MURAH

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menghubungi surat Saudara tanggal 6 Maret 1986 No. : XXX perihal usulan pelaksanaan PPN untuk penyerahan 
bangunan oleh Pengusaha Real Estate maka dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut :

1.  Dasar Pengenaan Pajak :
    Setelah mempelajari surat Saudara mengenai kesulitan yang dihadapi oleh Pengusaha Real Estate 
    dalam menetapkan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tanggal 
    20 Agustus 1985 No.: SE-55/PJ.3/1985 dalam menetapkan Dasar Pengenaan Pajak, maka kami dapat 
    menyetujui usul Saudara untuk menetapkan faktur pengurangan Dasar Pengenaan Pajak atas dasar 
    Harga Jual, namun jumlah angka presentase sebesar 35% yang Saudara usulkan tidak sepenuhnya 
    kami setujui dan setelah dihitung dengan seksama jumlah faktor pengurangan tersebut ditetapkan 
    sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari Harga Jual Tanah.
    
    Untuk jelasnya diberikan contoh sebagai berikut :
    
        Harga Jual Rumah termasuk Tanah         Rp. 100.000.000,-
        Harga Jual Tanah saja                   Rp.   40.000.000,-
        Pengurangan : 20% x Rp. 40.000.000,-        =   Rp.    8.000.000,-
        Dasar Pengenaan Pajak : Rp. 100.000.000,-
                      Rp.    8.000.000,-  -/-       Rp.  92.000.000,-
                    ----------------------
        Pajak Pertambahan Nilai                 Rp.    9.200.000,-
    
    Perlu ditambahkan bahwa ketentuan tersebut di atas berlaku mulai dengan penyerahan sesudah 
    tanggal 31 Maret 1986.

2.  Penyerahan Rumah Murah :
    Mengenai penyerahan rumah murah yang dilakukan oleh Perusahaan Pembangunan Perumahan, 
    Yayasan, Koperasi dan sebagainya dapat diberikan fasilitas PPN ditanggung oleh Pemerintah asalkan 
    memenuhi persyaratan yang ditetapkan Bapak Menteri Keuangan dalam Surat kepada Bapak Menteri 
    Negara Urusan Perumahan Rakyat tanggal 6 Mei 1986 Nomor : S-462/MK.04/1986, yaitu :
    
    2.1.    penjualan rumah harus dilakukan dengan Kredit Pembelian Rumah (KPR). Bila pembelian 
        rumah dilakukan dengan tunai tetap dikenakan PPN, karena dianggap pembelinya mampu,

    2.2.    batas luas tanah dan bangunan serta harga jual rumah sesuai dengan standar rumah BTN 
        type 70 kebawah,

    2.3.    perusahaan pembangunan perumahan yang melakukan penyerahan rumah murah wajib 
        menyampaikan laporan bulanan kepada Direktorat Jenderal Pajak (Kepala Inspeksi Pajak 
        setempat) mengenai :
        a.  jumlah dan type rumah murah yang dijual,
        b.  harga jual,
        c.  jumlah PPN yang tidak dipungut (PPN ditanggung Pemerintah),
        d.  nama perusahaan yang memberi kredit dan jangka waktu kredit.

    2.4.    Bila syarat tersebut diatas tidak dipenuhi, maka perusahaan pembangunan perumahan yang 
        bersangkutan harus menyetorkan jumlah PPN yang terhutang.

3.  Selanjutnya perlu ditambahkan bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 Keputusan Menteri 
    Keuangan Nomor : 403/KMK.04/1985 tanggal 24 April 1985, Pajak Masukan atas perolehan bahan 
    baku serta alat perusahaan yang digunakan untuk pembangunan rumah murah yang PPN-nya 
    ditanggung oleh Pemerintah tidak dapat dikreditkan.

4.  Bila Perusahaan Pembangunan Perumahan disamping menyerahkan rumah murah tersebut diatas, 
    juga menyerahkan bukan rumah murah (yang dikenakan PPN) maka pada catatan dalam pembukuan 
    harus dicantumkan secara terpisah dan jelas jumlah Pajak Masukan yang berkaitan dengan 
    pembuatan bukan rumah murah yang dapat dikreditkan dan Pajak Masukan yang berkaitan dengan 
    pembuatan rumah murah yang tidak dapat dikreditkan.

Demikian penegasan kami untuk diketahui dan disebar luaskan kepada para anggota REI.




DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd

Drs. SALAMUN A.T.