peraturan:0tkbpera:705f2172834666788607efbfca35afb3
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1999
TENTANG
KRITERIA PENILAIAN PEMBERIAN FASILITAS PERPAJAKAN DIBIDANG USAHA INDUSTRI TERTENTU
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a. bahwa pemberian fasilitas Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 45 TAHUN 1996 merupakan upaya untuk menunjang pelaksanaan pembangunan
ekonomi nasional sehingga pelaksanaannya harus sesuai dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan
dalam Peraturan Pemerintah tersebut;
b. bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu untuk mengatur kriteria penilaian pemberian fasilitas
perpajakan dibidang usaha industri tertentu dengan Keputusan Presiden;
Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara
Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2944);
4. Undang-Undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran
Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 TAHUN 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3566);
5. Undang-Undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983
Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 TAHUN 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 TAHUN 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang
didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 28, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3552);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 TAHUN 1996 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Wajib Pajak
Badan Untuk Usaha Industri tertentu (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3645);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KRITERIA PENILAIAN PEMBERIAN FASILITAS PERPAJAKAN DI BIDANG
USAHA INDUSTRI TERTENTU.
BAB I
STATUS PERUSAHAAN
Pasal 1
(1) Perusahaan baru yang menanamkan modalnya dibidang industri yang tergolong pionir dalam bidang
usaha sebagaimana tercantum dalam daftar pada Lampiran Keputusan Presiden ini dapat mengajukan
permohonan fasilitas perpajakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 TAHUN 1996.
(2) Fasilitas perpajakan menurut Peraturan Pemerintah No. 45 TAHUN 1996 ini tidak dapat diberikan
kepada perusahaan-perusahaan yang memperoleh fasilitas perpajakan sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 34 TAHUN 1994 dan Keputusan Presiden Nomor 89 TAHUN 1996 jo Nomor
9 Tahun 1998 ataupun sebaliknya.
(3) Kerugian yang dialami perusahaan selama jangka waktu fasilitas perpajakan berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 45 TAHUN 1996 tidak dapat dikompensasikan atas penghasilan perusahaan tersebut
pada tahun-tahun pajak berikutnya setelah berakhirnya jangka waktu fasilitas perpajakan tersebut.
BAB II
FASILITAS DASAR
Pasal 2
(1) Jangka waktu fasilitas dasar yang dapat diberikan kepada kegiatan-kegiatan usaha pionir sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dibedakan menurut lokasi di luar Pulau Jawa/Bali (kategori I)
dan di Pulau Jawa/Bali (kategori II).
(2) Kegiatan usaha yang tergolong pionir yang berlokasi di luar Pulau Jawa dan Pulau Bali dapat diberi
fasilitas dasar sebanyak-banyaknya 5 (lima) tahun.
(3) Kegiatan usaha yang tergolong pionir yang berlokasi di Pulau Jawa dan Pulau Bali dapat diberi fasilitas
dasar sebanyak-banyaknya 3 (tiga) tahun.
BAB III
FASILITAS TAMBAHAN
Pasal 3
(1) Di samping diberikannya fasilitas dasar sebagaimana tersebut pada Pasal 2 diatas, bagi yang dapat
menunjukkan kinerja nyata berupa penyerapan banyak tenaga kerja, adanya kepemilikan saham oleh
Usaha Koperasi, serta investasi yang cukup besar dapat diberikan fasilitas tambahan.
(2) Bagi perusahaan yang pada tahap produksi komersial dapat mempekerjakan 2.000 orang Tenaga
Kerja Indonesia (TKI) dapat diberikan fasilitas tambahan selama 1 (satu) tahun.
(3) Bagi perusahaan yang pemilikan sahamnya sejak produksi komersial minimal 20% (dua puluh persen)
dimiliki oleh Usaha Koperasi diberikan fasilitas tambahan selama 1 (satu) tahun.
(4) Bagi Perusahaan yang realisasi investasinya mencapai minimal nilai setara dengan US$200 Juta di luar
investasi untuk tanah dan bangunan dapat diberikan fasilitas tambahan selama 1(satu) tahun.
(5) Fasilitas tambahan sebagaimana di atur pada ayat-ayat (2), (3) dan (4) tersebut dapat dimanfaatkan
secara sendiri-sendiri tanpa harus merupakan kesatuan prasyarat yang saling terkait.
BAB IV
JANGKA WAKTU PEMBANGUNAN
Pasal 4
(1) Batas waktu pembangunan proyek untuk bidang usaha tertentu yang dapat memperoleh fasilitas
perpajakan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1, adalah selambat-lambatnya 5 (lima) tahun
setelah diperoleh surat persetujuan penanaman modal atau persetujuan prinsip dari instansi yang
berwenang.
(2) Jangka waktu fasilitas yang diperoleh sebagai hasil penjumlahan fasilitas dasar pada Pasal 2 dengan
fasilitas tambahan pada Pasal 3 dimulai sejak perusahaan menyelesaikan pembangunan proyeknya.
(3) Apabila perusahaan dapat menyelesaikan pembangunan proyeknya dalam jangka waktu kurang dari
5 (lima) tahun, maka penghematan waktu tersebut dapat ditambahkan kepada jumlah jangka waktu
yang diperoleh dari ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3.
(4) Apabila penyelesaian pembangunan proyek melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun, maka kelebihan
jangka waktu tersebut dikurangkan terhadap jumlah jangka waktu yang diperoleh dari ketentuan
Pasal 2 dan Pasal 3.
BAB V
KETENTUAN TEKNIS
Pasal 5
(1) Keputusan pemberian dan penentuan jangka waktu fasilitas perpajakan berdasarkan Keputusan
Presiden ini, bagi perusahaan-perusahaan PMA/PMDN ditetapkan oleh Meninves/kepala BKPM,
sedangkan bagi perusahaan Non PMA/PMDN ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
(2) Keputusan pemberian dan penentuan jangka waktu fasilitas perpajakan sebagaimana tersebut pada
ayat (1), ditetapkan berdasarkan pertimbangan dari Tim Pengkajian Pemberian Fasilitas Perpajakan
Dibidang Usaha Industri Tertentu.
(3) Pelaksanaan lebih lanjut berkaitan dengan hal-hal teknis administratif dibidang perpajakan sehubungan
dengan pemberian fasilitas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 TAHUN 1996, dilakukan oleh
Direktorat Jenderal Pajak.
BAB VI
LAIN-LAIN
Pasal 6
Daftar sebagaimana terlampir pada Lampiran Keputusan Presiden ini dapat ditinjau kembali secara berkala
berdasarkan kebutuhan dan perkembangan, dengan tetap berpedoman pada kriteria-kriteria sebagaimana
ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 TAHUN 1996.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan
penempatannya di dalam Lembaran Negara.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Januari 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Januari 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
AKBAR TANDJUNG
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 8
peraturan/0tkbpera/705f2172834666788607efbfca35afb3.txt · Last modified: (external edit)