KLIPedia

                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                      9 April 2003

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                         NOMOR S - 319/PJ.51/2003

                            TENTANG

                  PERMOHONAN PEMBEBASAN PPnBM

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara nomor : XXX tanggal 6 Maret 2003 hal sebagaimana tersebut pada pokok 
surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1.  Dalam surat tersebut Saudara mengemukakan bahwa:
    a.  Dalam rangka kegiatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVI tahun 2004 di Propinsi Sumatera 
        Selatan, salah satu pelayanan yang akan disajikan oleh panitia adalah melayani tamu VIP. 
        Berkaitan dengan hal tersebut, Saudara merencanakan kerja sama dengan PT. ABC, yang 
        bersedia menyediakan 100 unit mobil sedan untuk digunakan selama kegiatan PON 
        berlangsung (kurang lebih 20 hari) dan kemudian kendaraan tersebut akan dijual kepada 
        konsumen. Namun sebagai kompensasi pihak PT. ABC mohon dibebaskan PPnBM.
    b.  Selanjutnya Saudara mohon konfirmasi apakah dapat diberikan pembebasan PPnBM.

2.  Peraturan Pemerintah Nomor 145 TAHUN 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong 
    Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan 
    Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2003, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 569/KMK.04/2000 
    tentang Jenis Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana 
    telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 140/KMK.03/2002 beserta ralatnya 
    tertanggal 30 April 2002, dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-586/PJ./2001 tentang 
    Pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Kendaraan Bermotor dan Tatacara Pemberian 
    Serta Penatausahaan Pembebasan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor atau Penyerahan 
    Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 
    KEP - 218/PJ./2002, mengatur bahwa Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dibebaskan atas impor atau 
    penyerahan kendaraan bermotor berupa:
    a.  Kendaraan bermotor yang digunakan untuk kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, 
        kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, kendaraan angkutan umum;
    b.  Semua jenis kendaraan bermotor yang digunakan untuk tujuan protokoler kenegaraan, 
        sepanjang dananya berasal dari APBN/APBD;
    c.  Kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10 (sepuluh) orang atau lebih termasuk pengemudi, 
        yang digunakan untuk kendaraan dinas TNI atau POLRI, sepanjang dananya berasal dari 
        APBN/APBD;
    d.  Semua jenis kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan patroli TNI atau POLRI, 
        sepanjang dananya berasal dari APBN/APBD.

3.  Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dengan ini ditegaskan bahwa atas kendaraan bermotor 
    berupa 100 unit mobil sedan yang disediakan oleh PT. ABC untuk kegiatan PON XVI Tahun 2003 
    sebagaimana dimaksud pada butir 1 tidak termasuk sebagai kendaraan bermotor yang dibebaskan 
    dari pengenaan PPnBM, sehingga terhadap kendaraan tersebut tetap dikenakan PPnBM.

Demikian untuk dimaklumi.




A.n. DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR PPN DAN PTLL

ttd

I MADE GDE ERATA