peraturan:0tkbpera:6f0442558302a6ededff195daf67f79b
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
6 April 2004
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 196/PJ.51/2004
TENTANG
RESTITUSI PPN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor : XXX tanggal 09 Pebruari 2004 hal tersebut diatas, dengan ini
disampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Dalam surat tersebut diatas, Saudara menyampaikan bahwa:
a. Hampir seluruh produksi industri Saudara diekspor. Selama ini Saudara mendapat restitusi
PPN dari Bapeksta, kemudian penanganan restitusi dialihkan ke Kantor Pelayanan Pajak.
b. Sejak dialihkan ke Kantor Pelayanan Pajak, sudah lebih dari 1 (satu) tahun restitusi PPN
belum juga dapat dicairkan. Sehubungan dengan itu Saudara mohon agar restitusi PPN dapat
segera diterima kembali dan selanjutnya restitusi dapat dilakukan secara berkala, misalnya
satu triwulan sekali.
2. Sesuai dengan Pasal 9 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 TAHUN 2000 diatur bahwa apabila dalam suatu Masa Pajak,
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka selisihnya
merupakan kelebihan pajak yang dapat dimintakan kembali atau dikompensasikan ke Masa Pajak
berikutnya.
3. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan tertentu:
a. Sesuai dengan Pasal 17 B ayat (1) Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 16 TAHUN 2000, diatur bahwa Direktur Jenderal Pajak setelah
melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak selain
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak dengan kriteria
tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 C harus menerbitkan surat ketetapan pajak
paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima, kecuali untuk kegiatan
tertentu ditetapkan lain dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
b. Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-160/PJ/2001 tentang Tatacara
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dan atau Pajak Penjualan Atas
Barang Mewah, antara lain diatur sebagai berikut:
1) Pasal 1 angka 2, saat diterimanya permohonan adalah saat diterimanya permohonan
secara lengkap oleh Kantor Pelayanan Pajak.
2) Pasal 1 angka 3, kegiatan tertentu adalah ekspor dan penyerahan Barang Kena Pajak
dan atau Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.
3) Pasal 3 ayat (1), Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang diajukan oleh
Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 angka 3, harus menerbitkan surat ketetapan pajak paling lambat:
a) 2 (dua) bulan sejak saat diterimanya permohonan, kecuali permohonan yang
penyelesaiannya dilakukan melalui pemeriksaan untuk semua jenis pajak;
b) 12 (dua belas) bulan sejak saat diterimanya permohonan sepanjang
penyelesaian atas permohonannya dilakukan melalui pemeriksaan untuk
semua jenis pajak.
4) Pasal 3 ayat (2), permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dinyatakan
lengkap apabila memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1).
4. Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu:
a. Sesuai dengan Pasal 17C ayat (1) Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 16 TAHUN 2000, diatur bahwa Direktur Jenderal Pajak setelah
melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari
Wajib Pajak dengan kriteria tertentu, menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian
Pendahuluan Kelebihan Pajak paling lambat 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima untuk
Pajak Penghasilan dan paling lambat 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima untuk Pajak
Pertambahan Nilai.
b. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib
Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan Nomor
235/KMK.03/2003, antara lain diatur sebagai berikut:
1) Pasal 1 ayat (1), Wajib Pajak dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan
pembayaran pajak dalam hal memenuhi persyaratan/kriteria sebagai berikut:
a) tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 2
(dua) tahun terakhir;
b) dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari
(tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;
c) SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah
disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa
pajak berikutnya;
d) tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak:
1. kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda
pembayaran pajak;
2. tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang
diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir;
e) tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang
perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;
f) dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan
Pengawas Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa
pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang
pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.
2) Pasal 1 ayat (5), Direktur Jenderal Pajak menetapkan Wajib Pajak yang memenuhi
persyaratan/kriteria tertentu setiap bulan Januari dan berlaku untuk jangka waktu
2 (dua) tahun.
c. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-550/PJ./2000
tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Yang Memenuhi Kriteria Tertentu dan Penyelesaian
Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Dalam Rangka Pengembalian
Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-213/PJ./2003, diatur bahwa dalam hal Wajib Pajak yang
laporan keuangannya tidak diaudit oleh Akuntan Publik mengajukan permohonan untuk
ditetapkan sebagai Wajib Pajak patuh, maka selain harus memenuhi kriteria sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak Patuh yang Dapat Diberikan
Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana diubah dengan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003, juga harus memenuhi kriteria
sebagai berikut:
1. dalam 2 (dua) tahun pajak terakhir menyelenggarakan pembukuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 16 TAHUN 2000; dan
2. apabila dalam 2 (dua) tahun terakhir terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan
pemeriksaan pajak, maka koreksi fiskal untuk setiap jenis pajak yang terutang tidak
lebih dari 10% (sepuluh persen)
5. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini disampaikan penegasan sebagai berikut:
a. Pengembalian kelebihan PPN (restitusi) dapat dimohonkan untuk setiap Masa Pajak.
b. Permohonan pengembalian kelebihan PPN (restitusi) secara umum diselesaikan paling lambat
12 (dua belas) bulan sejak permohonan diterima lengkap.
c. Bagi Wajib Pajak yang melakukan kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada butir 3,
permohonan restitusi PPN diselesaikan paling lambat 2 (dua) bulan sejak permohonan
diterima lengkap, kecuali permohonan yang penyelesaiannya dilakukan melalui pemeriksaan
untuk semua jenis pajak.
d. Bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu (WP Patuh) sebagaimana dimaksud pada butir 4,
permohonan restitusi PPN diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak permohonan
diterima lengkap.
Demikian untuk dimaklumi.
A.n. DIREKTUR JENDERAL
Pj. DIREKTUR PPN DAN PTLL,
ttd
ROBERT PAKPAHAN
peraturan/0tkbpera/6f0442558302a6ededff195daf67f79b.txt · Last modified: (external edit)