peraturan:0tkbpera:6ea9ab1baa0efb9e19094440c317e21b
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 111 TAHUN 2000
TENTANG
PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
KARENA WARIS DAN HIBAH WASIAT
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 TAHUN 1997 tentang
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20
Tahun 2000, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan karena Waris dan Hibah Wasiat;
Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua
Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 21 TAHUN 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 TAHUN 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KARENA
WARIS DAN HIBAH WASIAT.
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan :
1. Perolehan hak karena waris adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan oleh ahli waris dari
pewaris, yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
2. Perolehan hak karena hibah wasiat adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang
pribadi atau badan dari pemberi hibah wasiat, yang berlaku setelah pemberi hibah wasiat meninggal
dunia.
Pasal 2
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang atas perolehan hak karena waris dan hibah wasiat
adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang seharusnya
terutang.
Pasal 3
Saat terutang pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan karena waris dan hibah wasiat adalah sejak
tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
Pasal 4
(1) Nilai Perolehan Objek Pajak karena waris dan hibah wasiat adalah nilai pasar pada saat didaftarkannya
perolehan hak tersebut ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
(2) Dalam hal nilai pasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih rendah daripada Nilai Jual Objek
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, Nilai Perolehan Objek Pajak yang digunakan sebagai dasar pengenaan
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan
pada tahun terjadinya perolehan.
Pasal 5
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota hanya dapat melakukan pendaftaran perolehan hak karena waris
dan hibah wasiat pada saat Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa Surat Setoran Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
Pasal 6
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Keuangan.
Pasal 7
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 35 TAHUN 1997 tentang
Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan karena Hibah Wasiat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3707), dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 8
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ABDURRAHMAN WAHID
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Desember 2000
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DJOHAN EFFENDI
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 213
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 111 TAHUN 2000
TENTANG
PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
KARENA WARIS DAN HIBAH WASIAT
UMUM
Dalam Undang-undang Nomor 21 TAHUN 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 TAHUN 2000 disebutkan bahwa perolehan hak
karena waris dan hibah wasiat merupakan objek pajak. Perolehan hak karena waris adalah perolehan hak
atas tanah dan atau bangunan oleh ahli waris dari pewaris, yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
Saat pewaris meninggal dunia, pada hakikatnya telah terjadi pemindahan hak dari pewaris kepada ahli waris.
Saat terjadinya peristiwa hukum yang mengakibatkan pemindahan hak tersebut merupakan saat perolehan
hak karena waris menjadi objek pajak.
Mengingat ahli waris memperoleh hak secara cuma-cuma, maka adalah wajar apabila perolehan hak karena
waris tersebut termasuk objek pajak yang dikenakan pajak.
Perolehan hak karena hibah wasiat adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi
atau badan dari pemberi hibah wasiat, yang berlaku setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia.
Pada umumnya penerima hibah wasiat adalah orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga dengan
pemberi hibah wasiat, atau orang pribadi yang tidak mampu. Disamping orang pribadi, penerima hibah wasiat
juga berupa badan yang biasanya mempunyai kegiatan pelayanan kepentingan umum di bidang sosial,
keagamaan, pendidikan, kesehatan dan kebudayaan, yang semata-mata tidak mencari keuntungan.
Oleh karena ahli waris dan penerima hibah wasiat memperoleh hak secara cuma-cuma, maka untuk lebih
memberikan rasa keadilan, besarnya pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan karena waris
dan hibah wasiat perlu diatur tersendiri dengan Peraturan Pemerintah.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Contoh 1
Seorang anak memperoleh warisan dari ayahnya sebidang tanah dan bangunan diatasnya
dengan nilai pasar sebesar Rp 200.000.000,00. Terhadap tanah dan bangunan tersebut telah
diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun yang
bersangkutan mendaftar ke Kantor Pertanahan setempat dengan Nilai Jual Objek Pajak
sebesar Rp 250.000.000,00. Apabila di Kabupaten/Kota letak tanah dan bangunan tersebut,
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak setempat menetapkan Nilai Perolehan Objek
Pajak Tidak Kena Pajak dalam hal waris sebesar Rp 300.000.000,00, maka besarnya Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terutang adalah sebagai berikut :
- Nilai Perolehan Objek Pajak Rp 250.000.000,00
- Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Rp 300.000.000,00
- Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak N i h i l
- BPHTB terutang N i h i l
Contoh 2
Seorang anak memperoleh warisan dari ayahnya sebidang tanah dan bangunan diatasnya
dengan nilai pasar sebesar Rp 500.000.000,00. Terhadap tanah dan bangunan tersebut telah
diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun yang
bersangkutan mendaftar ke Kantor Pertanahan setempat dengan Nilai Jual Objek Pajak
sebesar Rp 800.000.000,00. Apabila di Kabupaten/Kota letak tanah dan bangunan tersebut,
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak setempat menetapkan Nilai Perolehan Objek
Pajak Tidak Kena Pajak dalam hal waris sebesar Rp 300.000.000,00, maka besarnya Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terutang adalah sebagai berikut :
- Nilai Perolehan Objek Pajak Rp 800.000.000,00
- Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Rp 300.000.000,00
- Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak Rp 500.000.000,00
- BPHTB yang seharusnya terutang = 5% x Rp 500.000.000,00
= Rp 25.000.000,00
- BPHTB terutang = 50% x Rp 25.000.000,00
= Rp 12.500.000,00
Contoh 3
Seorang anak memperoleh hibah wasiat dari ayah kandungnya sebidang tanah dan bangunan
diatasnya dengan nilai pasar sebesar Rp 500.000.000,00. Terhadap tanah dan bangunan
tersebut telah diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan
pada tahun yang bersangkutan mendaftar ke Kantor Pertanahan setempat dengan Nilai Jual
Objek Pajak sebesar Rp 450.000.000,00. Apabila di Kabupaten/Kota letak tanah dan
bangunan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak setempat menetapkan
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak dalam hal hibah wasiat yang diterima orang
pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu
derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/
isteri, sebesar Rp 300.000.000,00, maka besarnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan terutang adalah sebagai berikut :
- Nilai Perolehan Objek Pajak Rp 500.000.000,00
- Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Rp 300.000.000,00
- Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak Rp 200.000.000,00
- BPHTB yang seharusnya terutang = 5% x Rp 200.000.000,00
= Rp I0.000.000,00
- BPHTB yang terutang = 50% x Rp 10.000.000,00
= Rp 5.000.000,00
Contoh 4
Suatu Yayasan Panti Asuhan Anak Yatim Piatu memperoleh hibah wasiat dari seseorang
sebidang tanah dan bangunan diatasnya dengan nilai pasar sebesar Rp 1.000.000.000,00.
Terhadap tanah dan bangunan tersebut telah diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun yang bersangkutan mendaftar ke Kantor Pertanahan
setempat dengan Nilai Jual Objek Pajak sebesar Rp 900.000.000,00. Apabila di Kabupaten/
Kota letak tanah dan bangunan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
setempat menetapkan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak dalam hal selain waris
dan hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah
dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi
hibah wasiat, termasuk suami/isteri, sebesar Rp 60.000.000,00, maka besarnya Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan terutang adalah sebagai berikut :
- Nilai Perolehan Objek Pajak Rp 1.000.000.000,00
- Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak Rp 60.000.000,00
- Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak Rp 940.000.000,00
- BPHTB yang seharusnya terutang = 5% x Rp 940.000.000,00
= Rp 47.000.000,00
- BPHTB yang terutang = 50% x Rp 47.000.000,00
= Rp 23.500.000,00
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4030
peraturan/0tkbpera/6ea9ab1baa0efb9e19094440c317e21b.txt · Last modified: (external edit)