KLIPedia

             KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
                     NOMOR 81/KMK.04/1995

                        TENTANG 

           PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN 
                DARI TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK

                MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.  bahwa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 TAHUN 1994 telah diatur ketentuan mengenai 
    pemungutan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek;
b.  bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan tersebut dipandang perlu untuk 
    mengatur tata cara pelaksanaan pemungutan, penyetoran, dan pelaporannya dengan Keputusan 
    Menteri Keuangan;

Mengingat :

1.  Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 
    Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262), sebagaimana telah diubah 
    dengan Undang-undang Nomor 9 TAHUN 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 
    1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, 
    Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566);
2.  Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 
    Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
    undang Nomor 7 TAHUN 1991 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang 
    Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
    3459) dan dengan Undang-undang Nomor 10 TAHUN 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang 
    Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 
    Nomor 7 TAHUN 1991 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
    3567);
3.  Peraturan Pemerintah Nomor 41 TAHUN 1994 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari 
    transaksi penjualan saham di bursa efek (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 70, Tambahan 
    Lembaran Negara Nomor 3574);
4.  Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;

                           MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK 
PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK.


                        Pasal 1

(1) Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
    a.  pendiri adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang 
        Saham Perseroan Terbatas atau tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas
        sebelum Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada Badan Pengawas Pasar Modal 
        (Bapepam) dalam rangka penawaran umum perdana ("initial public offering") menjadi efektif;
    b.  saham pendiri adalah saham yang dimiliki oleh pendiri yang diperoleh dengan harga kurang 
        dari 90% (sembilan puluh persen) dari harga saham pada saat penawaran umum perdana
        ("initial public offering");
    c.  perantara pedagang efek adalah perusahaan efek yang telah menjadi anggota bursa yang 
        melakukan transaksi jual beli saham di bursa efek, baik untuk kepentingannya sendiri maupun 
        untuk kepentingan orang lain.

(2) Termasuk dalam pengertian pendiri adalah orang pribadi atau badan yang menerima pengalihan 
    saham dari pendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu :
    a.  karena Warisan;
    b.  karena hibah yang memenuhi syarat Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 2 Undang-undang Nomor 
        7 TAHUN 1983 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 
        1994;
    c.  karena cara lain yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan pada saat pengalihan tersebut.

(3) Termasuk dalam pengertian saham pendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah;
    a.  saham yang diperoleh pendiri yang berasal dari kapitalisasi agio yang  dikeluarkan setelah
        penawaran umum perdana ("initial public offering").
    b.  saham yang berasal dari pemecahan saham pendiri.

(4) Tidak termasuk pengertian saham pendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah
    a.  saham yang diperoleh pendiri yang berasal dari pembagian dividen dalam bentuk saham;
    b.  saham yang diperoleh pendiri setelah penawaran umum perdana (initial public offering) yang 
        berasal dari pelaksanaan hak pemesanan efek terlebih dahulu (right issue), waran, obligasi 
        konversi dan efek konversi lainnya;
    c.  saham yang diperoleh pendiri perusahaan Reksa Dana.


                        Pasal 2

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di
bursa efek dipungut Pajak Penghasilan sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 
1994, yaitu sebesar :
a.   0,1% (satu perseribu) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan atas semua transaksi penjualan 
    saham;
b.  tambahan sebesar 5% (lima persen) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan atas transaksi 
    penjualan saham pendiri, kecuali penjualan saham pendiri oleh perusahaan modal ventura atas 
    penyertaan modal pada perusahaan pasangan usahanya.


                        Pasal 3

Pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh penyelenggara bursa 
efek melalui pedagang perantara efek pada saat menerima pelunasan transaksi penjualan saham.


                        Pasal 4

Pendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a dan Pasal 1 ayat (2) yang melakukan penjualan 
saham di bursa efek, wajib menyampaikan surat pernyataan kepada perantara pedagang efek dan 
penyelenggara bursa efek tentang rincian jumlah saham pendiri dan bukan pendiri yang dijual.


                        Pasal 5

(1) Penyelenggara bursa efek wajib menyetor Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
    kepada bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro selambat-lambatnya tanggal 20 setiap bulan atas 
    transaksi penjualan saham yang dilakukan pada bulan sebelumnya.

(2)     Penyelenggara bursa efek wajib menyampaikan laporan tentang pemungutan dan penyetoran Pajak 
    Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat
    selambat-lambatnya tanggal 25 pada bulan yang sama dengan bulan penyetoran.


                        Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Keputusan ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak dan Ketua 
Badan Pengawas Pasar Modal secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan fungsinya masing-
masing.


                        Pasal 7

(1)     Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995.
(2)     Khusus untuk pemungutan Pajak Penghasilan atas saham pendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
    1 jo. Pasal 2 huruf b mulai berlaku atas transaksi penjualan saham tanggal 13 Februari 1995.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam 
Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Februari 1995
MENTERI KEUANGAN,

ttd

MAR'IE MUHAMMAD