KLIPedia

                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                            20 November 1986

                      SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                           NOMOR SE - 52/PJ.22/1986

                               TENTANG

    KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN R.I NOMOR : 914/KMK.04/1986 TANGGAL 25 OKTOBER 1986

                          DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Bersama ini disampaikan penjelasan singkat kepada Saudara berkenaan dengan Keputusan Menteri Keuangan 
RI. Nomor : 914/KMK.04/1986 tanggal 25 Oktober 1986 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 
45 TAHUN 1986 Tentang Penyesuaian Harga atau Nilai perolehan Harta Berkenaan Dengan Perubahan Nilai 
Tukar Rupiah (terlampir) :

1.  Pasal 1 ayat (1) mengatur penghitungan jumlah awal harta berwujud pada tanggal 1 Januari 1987 
    setelah dilakukan penyesuaian. Penjelasan atas ayat ini menyajikan penghitungan jumlah awal pada 
    1 Januari 1987 setelah dilakukan penyesuaian, baik untuk harta berwujud bukan Golongan Bangunan 
    maupun untuk harta berwujud Golongan Bangunan.

2.  Pasal 1 ayat (2) dan (3) mengatur penghitungan jumlah awal harta berwujud pada 1 Januari 1987, 
    apabila sebelum dilakukan penyesuaian terjadi penarikan harta karena sebab biasa. Dalam penjelasan 
    disajikan contoh-contoh penghitungan jumlah awal 1 Januari 1987 dalam hal sebelum dilakukan 
    penyesuaian terjadi penarikan harta karena sebab biasa, baik bagi harta berwujud bukan Golongan 
    Bangunan maupun harta berwujud golongan Bangunan.

3.  Pasal 2 memberikan penegasan, bahwa penghitungan penyusutan setelah dilakukan penyesuaian 
    berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 TAHUN 1986, dilakukan sesuai dengan ketentuan-
    ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak 
    Penghasilan. Dalam penjelasan atas pasal ini disajikan contoh-contoh penerapannya.

4.  Pasal 3 mengatur penghitungan selisih lebih yang diperoleh sebagai akibat dilakukannya penyesuaian. 
    Dalam penjelasan disajikan cara menghitung selisih lebih penyesuaian, baik untuk harta berwujud 
    bukan Golongan Bangunan maupun harta berwujud Golongan Bangunan.

5.  Pasal 4 memberikan penegasan lebih lanjut mengenai bea meterai yang terutang sebagaimana    
    dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 TAHUN 1986. Menurut Pasal 4 
    Keputusan Menteri Keuangan RI. tersebut, Bea Meterai dikenakan baik atas akte notaris yang dibuat 
    karena terjadinya perubahan jumlah modal saham maupun atas saham yang diberikan dalam bentuk 
    saham bonus.

    Demikian pokok-pokok materi yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan RI. Nomor : 
    914/KMK.04/1986 tanggal 25 Oktober 1986 yang perlu Saudara fahami sebaik-baiknya.




DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd

Drs. SALAMUN A.T.