KLIPedia

                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                    25 November 2002

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                       NOMOR S - 1181/PJ.531/2002

                            TENTANG

                PEMBEBASAN WAJIB PUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 28 Mei 2002 hal sebagaimana tersebut diatas, dengan 
ini diberikan penjelasan sebagai berikut:

1.  Dalam surat tersebut dikemukakan bahwa:
    a.  Pusat Penelitian dan Pengembangan Keselamatan Radiasi dan Biomedika Nuklir XYZ 
        (Puslitbang KRBN-XYZ) melaksanakan kegiatan layanan sebagai berikut yaitu:
        -   Layanan kalibrasi dan standardisasi.
        -   Layanan sertifikasi bebas radiasi komoditi eksport/import.
        -   Layanan analisa monitoring radiasi perorangan.
    b.  Penerimaan pembayaran dari layanan tersebut, sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah 
        Nomor 16 Tahun 2001 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku 
        Pada Badan Tenaga Nuklir Nasional, seluruhnya di setorkan ke Kas Negara.
    c.  Berkaitan dengan hal tersebut Saudara mohon untuk dapat dibebaskan dari wajib pungut 
        Pajak Pertambahan Nilai.

2.  Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 
    Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
    undang Nomor 18 TAHUN 2000, antara lain mengatur:
    a.  Pasal 4 huruf c menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa 
        Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
    b.  Pasal 4A ayat (1) menetapkan bahwa dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan jenis barang 
        dan jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

3.  Pasal 2 Keputusan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 166/KA/IV/2001 tahun 2001 Tentang 
    Organisasi Dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional menyatakan bahwa XYZ mempunyai tugas 
    melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan tenaga 
    nuklir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.  Lampiran I huruf D butir 3 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-382/PJ./2002 tentang 
    Pedoman Pelaksanaan Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak 
    Penjualan Atas Barang Mewah Bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai Dan Pengusaha Kena Pajak 
    Rekanan mengatur bahwa Penyerahan JKP oleh Instansi Pemerintah yang pembayarannya melalui 
    KPKN atau Bendaharawan Pemerintah tidak dipungut PPN sepanjang pembayaran tersebut berasal 
    dari APBN atau APBD dan Instansi Pemerintah yang menyerahkan JKP memasukkan pembayaran 
    yang diterima ke dalam mata anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Instansi 
    Pemerintah tersebut.

5.  Butir 3 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-54/PJ.53/2002 tanggal 15 November 2002 
    tentang Jasa Yang Disediakan Oleh Pemerintah Dalam Rangka Menjalankan Pemerintahan Secara 
    Umum, antara lain mengatur:
    a.  Huruf a, bahwa yang dimaksud dengan jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka 
        menjalankan pemerintahan secara umum adalah semua jenis jasa yang berasal dari semua 
        kegiatan pelayanan yang hanya bisa dilakukan oleh instansi pemerintah meliputi Departemen 
        dan Lembaga Non Departemen, dan tidak dapat dilakukan oleh bentuk usaha lain.
    b.  Huruf b, bahwa apabila jasa yang disediakan oleh instansi pemerintah tersebut juga dapat 
        dilakukan oleh bentuk usaha lain maka jasa tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, 
        sepanjang tidak termasuk jasa yang tidak dikenakan atau dibebaskan dari pengenaan Pajak 
        Pertambahan Nilai sesuai ketentuan yang berlaku.

6.  Berdasarkan ketentuan pada butir 2 sampai dengan 5, dan memperhatikan isi surat Saudara pada 
    butir 1, dengan ini diberikan penegasan bahwa:
    a.  Jasa kegiatan layanan yang diberikan oleh Puslitbang XYZ berupa kegiatan layanan 
        sebagaimana tersebut pada butir 1 huruf a di atas tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, 
        sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam butir 5 huruf a.
    b.  Dalam hal ketentuan sebagaimana tercantum dalam butir 5 huruf a tidak terpenuhi, maka 
        atas penyerahan jasa kegiatan layanan (Jasa Kena Pajak) oleh Puslitbang XYZ yang 
        pembayarannya melalui KPKN atau Bendaharawan Pemerintah tidak dipungut PPN, sepanjang 
        memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
        -   Pembayaran tersebut berasal dari APBN atau APBD; dan
        -   Pembayaran yang diterima oleh Puslitbang XYZ atas penyerahan Jasa Kena Pajak 
            kepada Instansi Pemerintah lainnya dimasukkan ke dalam mata anggaran 
            Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Demikian untuk dimaklumi.




DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PPN DAN PTLL,

ttd

I MADE GDE ERATA