KLIPedia

                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                 17 Januari 2003    

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                          NOMOR S - 49/PJ.53/2003

                            TENTANG

             PENEGASAN ASPEK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS TAGIHAN KLAIM MUTU

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 21 Oktober 2002 hal sebagaimana tersebut pada pokok 
surat, dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut :

1.  Dalam surat tersebut dikemukakan bahwa :
    a.  PT. ABC adalah salah satu anak perusahaan PT. XYZ yang bergerak di bidang perkebunan 
        kelapa sawit. PT. ABC melakukan penjualan CPO di mana dalam kontrak penjualannya 
        tercantum jika CPO yang dikirim kepada pembeli kualitasnya di bawah standar perjanjian 
        maka PT. ABC akan dikenakan klaim yaitu dengan mengembalikan uang (membayar kembali) 
        kepada pembeli dengan perhitungan yang telah disepakati dan sebaliknya jika CPO yang 
        dikirimkan kualitasnya di atas standar perjanjian maka PT. ABC akan menagih kembali 
        kepada pembeli sesuai dengan perhitungan yang telah disepakati.

    b.  Saudara menanyakan apakah PT. ABC terutang PPN atas klaim tersebut baik mengembalikan 
        uang (jika kualitas di bawah standar) ataupun menagih kembali (jika kualitas di atas standar). 
        Apabila atas klaim tersebut terutang PPN, dokumen pajak apa saja yang harus dibuat pada 
        saat menagih kembali atau pada saat mengembalikan uang dan bagaimana pelaporannya 
        di SPT Masa PPN.

2.  Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa 
    dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
    Undang-undang Nomor 18 TAHUN 2000, antara lain mengatur:
    a.  Pasal 1 angka 17 menyatakan bahwa Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, 
        Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan 
        Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

    b.  Pasal 1 angka 18 menyatakan bahwa Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua 
        biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena 
        Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang ini 
        dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

    c.  Pasal 1A ayat (1) huruf a menyatakan bahwa yang termasuk dalam pengertian penyerahan 
        Barang Kena Pajak adalah penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian. 
        Dalam memori penjelasannya dikemukakan bahwa Perjanjian yang dimaksudkan dalam 
        ketentuan ini meliputi jual beli, tukar menukar, jual beli dengan angsuran, atau perjanjian lain 
        yang mengakibatkan penyerahan hak atas barang.

    d.  Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak 
        untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a 
        atau huruf f dan setiap penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
        huruf c.

    f.  Pasal 13 ayat (4) menyatakan bahwa saat pembuatan, bentuk, ukuran, pengadaan, tata cara 
        penyampaian, dan tata cara pembetulan Faktur Pajak ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

3.  Dalam Lampiran III huruf A Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-549/PJ./2000 tentang Saat 
    Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, dan Tata Cara Pembetulan Faktur 
    Pajak Standar, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal 
    Pajak Nomor KEP-433/PJ./2002, antara lain disebutkan bahwa:
    a.  Atas permintaan PKP pembeli atau penerima JKP atau atas kemauan sendiri, terhadap Faktur 
        Pajak yang rusak, cacat, salah dalam pengisian, atau salah dalam penulisan, PKP penjual atau 
        pemberi JKP membuat Faktur Pajak Standar pengganti (tidak diperkenankan dilakukan 
        dengan cara menghapus atau mencoret atau dengan cara lain selain dengan cara membuat 
        Faktur Pajak Standar pengganti), yang penerbitan dan peruntukannya sama dengan Faktur 
        Pajak Standar yang biasa.

    b.  Faktur Pajak Standar pengganti diisi berdasarkan keterangan yang seharusnya dan dilampiri 
        dengan Faktur Pajak Standar yang rusak atau cacat atau salah dalam penulisan atau salah 
        dalam pengisian tersebut, serta dibubuhi cap yang mencantumkan Kode, Nomor Seri dan 
        tanggal Faktur Pajak Standar yang diganti.

    c.  Faktur Pajak Standar pengganti dilaporkan dalam SPT Masa PPN pada Masa Pajak yang sama 
        dengan Masa Pajak dilaporkannya Faktur Pajak yang diganti, dan penerbitan Faktur Pajak 
        Standar pengganti tersebut mengakibatkan adanya kewajiban untuk membetulkan SPT Masa 
        PPN pada Masa Pajak terjadinya kesalahan pembuatan Faktur Pajak tersebut.

4.  Berdasarkan ketentuan pada butir 2 dan 3, serta memperhatikan isi surat Saudara pada butir 1 di 
    atas, dengan ini ditegaskan bahwa:
    a.  Atas klaim berupa pengembalian uang kepada pembeli oleh PT. ABC dalam hal kualitas CPO 
        di bawah standar perjanjian akan mempengaruhi Dasar Pengenaan Pajak, di mana Dasar 
        Pengenaan Pajak menjadi lebih kecil dari Dasar Pengenaan Pajak sebelumnya dan berakibat 
        Pajak Pertambahan Nilainya juga menjadi lebih kecil dari Pajak Pertambahan Nilai 
        sebelumnya. Oleh karena itu, PT. ABC dapat menerbitkan Faktur Pajak Standar pengganti 
        sesuai dengan ketentuan pada butir 3 di atas.

    b.  Atas klaim berupa penagihan kembali oleh PT. ABC kepada pembeli dalam hal kualitas CPO 
        di atas standar perjanjian akan mempengaruhi Dasar Pengenaan Pajak, di mana Dasar 
        Pengenaan Pajak menjadi lebih besar dari Dasar Pengenaan Pajak sebelumnya dan berakibat 
        Pajak Pertambahan Nilainya juga menjadi lebih besar dari Pajak Pertambahan Nilai 
        sebelumnya. Oleh karena itu, PT. ABC dapat menerbitkan Faktur Pajak Standar pengganti 
        sesuai dengan ketentuan pada butir 3 di atas.

Demikian untuk dimaklumi.




A.n. DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR PPN DAN PTLL,

ttd

I MADE GDE ERATA