KLIPedia

                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                      22 Mei 1990

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                         NOMOR S - 636/PJ.5.1/1990

                            TENTANG

              PPN ATAS PERSEWAAN RUMAH OLEH ORANG PRIBADI

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : PTL/08/89 tanggal 1 Nopember 1989 perihal tersebut pada surat 
dengan ini diberitahukan sebagai berikut :

1.  Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 jo. Pasal 1 dan 2 Peraturan 
    Pemerintah Nomor 28 TAHUN 1988 jo. angka 3 huruf d Pengumuman Direktur Jenderal Pajak Nomor : 
    PENG-139/PJ.63/1989 tanggal 27 Maret 1989 penyerahan jasa persewaan dikenakan Pajak 
    Pertambahan Nilai.

2.  Atas pertanyaan yang Saudara ajukan dapat diberikan penegasan bahwa apabila Nilai Sewa 1 (satu) 
    tahun telah melebihi batas peredaran sebagai Pengusaha Kecil maka atas persewaan rumah tersebut 
    terutang PPN karena pemilik rumah menyewakan rumahnya secara terus-menerus, dan 
    berulang-ulang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya sebagai pengusaha persewaan 
    rumah tinggal.

3.  Orang pribadi atau badan yang menyewakan rumah tersebut adalah Pengusaha yang harus 
    dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan harus memenuhi kewajiban formal perpajakan. Dalam 
    hal pemilik rumah tersebut tidak mempunyai usaha lain yang terutang PPN, maka pengukuhan 
    menjadi Pengusaha Kena Pajak tetap dilakukan, namun pelaporan SPT Masa dapat dilakukan satu kali 
    pada saat diterimanya uang sewa kontrak rumah dan PPN yang terutang disetor sekaligus ke Kas 
    Negara.

Demikian agar Saudara maklum.




DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

MAR'IE MUHAMMAD