peraturan:0tkbpera:5d44a2b0d85aa1a4dd3f218be6422c66
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
02 Nopember 1999
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 361/PJ.313/1999
TENTANG
PENEGASAN ATAS MASALAH ADMINISTRASI YANG MUNGKIN TERJADI PADA TAHUN 2000 (Y2K PROBLEM)
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : XXX tanggal 30 September 1999 sebagaimana tersebut di atas,
dengan ini dijelaskan sebagai berikut :
1. Dalam surat Saudara dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :
a. Oleh karena masalah administrasi pada tahun 2000 (Y2K Problem) yang mengakibatkan
Unocal sebagai Wajib Pungut tidak dapat melakukan kewajiban perpajakan, menyetor dan
melaporkan pajak masa Desember 1999 pada bulan Januari 2000.
b. Sehubungan dengan hal tersebut di atas Saudara memohon penegasan tidak dikenakan
denda/sanksi atas keterlambatan penyetoran dan pelaporan tersebut.
2. Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 TAHUN 1994 antara lain mengatur sebagai
berikut :
1) Pasal 3 ayat (2) huruf a :
Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan untuk Surat Pemberitahuan masa,
selambat-lambatnya dua puluh hari setelah akhir Masa Pajak.
2) Pasal 7 :
Apabila Surat Pemberitahuan Masa tidak disampaikan atau tidak sesuai dengan batas waktu
yang ditentukan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 25.000,- (dua
puluh lima ribu rupiah).
3) Pasal 9 ayat (1) :
Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang
terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, selambat-
lambatnya lima belas hari setelah saat terutangnya pajak atau Masa Pajak berakhir.
4) Pasal 13 :
ayat (1) : Dalam jangka waktu sepuluh tahun sesudah saat terutangnya pajak, atau
berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, Direktur
Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
dalam hal sebagai berikut :
a. dalam Surat Teguran; apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau
keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
b. Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu
sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara
tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan.
ayat (2) : Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di atas ditambah
dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan
selama-lamanya dua puluh empat bulan, dihitung sejak saat terutangnya
pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak
sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak.
ayat (3) : Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa
kenaikan sebesar :
a. 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau
kurang dibayar dalam satu Tahun Pajak;
b. 100% (seratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau
kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang
disetorkan, dan atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetorkan;
c. 100% (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan
Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah yang tidak atau kurang
dibayar.
5) Pasal 14 ayat (1) huruf a dan c :
Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila Pajak Penghasilan
dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar dan Wajib Pajak dikenakan sanksi
administrasi berupa denda dan/atau bunga.
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 606/KMK.04/1994 tanggal 21 Desember 1994 tentang
Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Dan Penyetoran Pajak, Tempat Pembayaran Pajak,
Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran Dan
Penundaan Pembayaran Pajak antara lain mengatur sebagai berikut :
- Pasal 1 :
a. Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 7
Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 10 TAHUN 1994, harus dibayar selambat-lambatnya tanggal
lima belas bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
b. Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-undang Nomor 7
Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 10 TAHUN 1994, harus disetor selambat-lambatnya tanggal
10 bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
c. Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 26 Undang-
undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 TAHUN 1994, harus disetor selambat-
lambatnya tanggal sepuluh bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya
pajak.
d. Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Impor, harus dilunasi sendiri oleh Wajib Pajak
bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk, dan apabila pembayaran Bea Masuk
ditunda atau dibebaskan, Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Impor harus dilunasi pada
saat penyelesaian dokumen impor.
e. Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor yang pemungutannya dilakukan oleh
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, harus disetor dalam jangka waktu sehari setelah
pemungutan pajak dilakukan.
f. Pajak Penghasilan Pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh Bendaharawan
Pemerintah atau badan lain sebagai Pemungut Pajak, harus disetor selambat-
lambatnya tanggal tujuh bulan takwim berikutnya setelah masa Pajak berakhir.
- Pasal 6 :
a. Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud dalam butir 3 huruf a, b, dan c diwajibkan
menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa selambat-lambatnya dua puluh hari
setelah Masa Pajak berakhir.
b. Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud dalam butir 3 huruf e harus melaporkan
hasil pemungutannya selambat-lambatnya tujuh hari setelah penyetoran pajak.
c. Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud dalam butir 3 huruf f wajib menyampaikan
Surat Pemberitahuan Masa selambat-lambatnya tujuh hari setelah penyetoran pajak.
d. Surat Pemberitahuan masa atau pelaporan hasil pemungutan pajak sebagaimana
dimaksud dalam butir 3 di atas huruf a, b dan c disampaikan ke KPP tempat Wajib
Pajak, Pemotong Pajak atau Pemungut Pajak terdaftar/atau dikukuhkan.
4. Berdasarkan uraian di atas dengan ini ditegaskan bahwa :
a. Keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan Masa dikenakan sanksi administrasi berupa
denda sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
b. Atas Pajak Penghasilan yang tidak/atau kurang dipotong, atau dipungut, atau kurang dibayar
dalam tahun berjalan dapat diterbitkan SKP atau STP sesuai ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14
Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 TAHUN 1994.
c. Dengan demikian permohonan Saudara agar tidak dikenakan sanksi karena tidak melakukan
kewajiban menyetor dan melaporkan pajak masa Desember 1999 pada bulan Januari 2000
dengan sangat menyesal tidak dapat dikabulkan.
Demikian agar dimaklumi.
A.n. DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR,
ttd
IGN MAYUN WINANGUN
peraturan/0tkbpera/5d44a2b0d85aa1a4dd3f218be6422c66.txt · Last modified: (external edit)