peraturan:0tkbpera:5c53292c032b6cb8510041c54274e65f
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
23 Maret 2005
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 210/PJ.52/2005
TENTANG
PERLAKUAN PENGENAAN PPN DAN PPN BM DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE)
DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 17 Maret 2005 kepada Direktur PPN dan PTLL hal
sebagaimana tersebut di atas, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :
1. Secara garis besar surat tersebut menjelaskan bahwa :
a. PT. ABC Indonesia, sebauh perusahaan konstruksi yang berkedudukan di Jakarta, melakukan
transaksi dengan PT. XYZ Indonesia, sebuah perusahaan yang berkedudukan di Kawasan
Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam. Terhitung sejak awal tahun 2004 PT.
XYZ Indonesia menyediakan jasa pembuatan peralatan untuk eksplorasi migas. Penyerahan
jasa tersebut telah dikenakan pemotongan PPh Pasal 23.
b. Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara memohon penegasan tentang perlakuan
pengenaan PPN dan atau PPn BM atas jasa pembuatan peralatan untuk ekspolarasi migas
tersebut di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam.
2. Ketentuan Perpajakan yang berkaitan dengan hal tersebut adalah sebagai berikut :
a. Pasal 4 huruf c Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang
dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 TAHUN 2000, mengatur bahwa Pajak Pertambahan
Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan
oleh Pengusaha.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 63 TAHUN 2003 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau
Batam, antara lain mengatur :
Pasal 2 : Dalam rangka menunjang Ekspor, Pajak Pertambahan Nilai dan atau Pajak
Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut atas :
a. Penyerahan Barang Kena Pajak kepada Pengusaha sepanjang
Barang Kena Pajak tersebut digunakan untuk menghasilkan Barang
Kena Pajak yang diekspor; dan
b. Impor Barang Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha sepanjang
Barang Kena Pajak tersebut digunakan untuk menghasilkan Barang
Kena Pajak yang diekspor
Pasal 3 : Atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau impor Barang Kena Pajak
selain yang dimaksud dalam Pasal 2 dan atas penyerahan Jasa Kena Pajak
di/ke/dari Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam,
terutang Pajak Pertambahan Nilai dan atau Pajak Penjualan atas Barang
Mewah, yang pengenaannya dilakukan secara bertahap.
Pasal 4 : Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan atau Pajak Penjualan atas Barang
Mewah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan ketentuan sebagai
berikut :
1. Untuk tahap pertama, terhitung mulai 1 Januari 2004, Pajak
Pertambahan Nilai dan atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah
dikenakan atas impor dan atau penyerahan Barang Kena Pajak
berupa :
- Kendaraan Bermotor, berupa segala jenis kendaraan
bermotor baik beroda 2 (dua) atau lebih ;
- Rokok dan hasil tembakau lainnya; dan
- Minuman yang beralkohol
2. Untuk tahap kedua, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2004, Pajak
Pertambahan Nilai dan atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah
dikenakan atas impor dan atau penyerahan Barang Kena Pajak
berupa barang-barang elektronik, berupa segala jenis barang
elektronik yang menggunakan tenaga baterai maupun listrik.
3. Untuk tahap selanjutnya, penetapan jenis Barang Kena Pajak dan/
atau Jasa Kena Pajak yang akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai
dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah selain Barang Kena
Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2, dilakukan
dengan Keputusan Menteri Keuangan paling lama setiap 6 (enam)
bulan.
c. Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 393/KMK.03/2004 tanggal 31 Agustus 2004
mengatur bahwa tidak dilakukan penambahan jenis Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena
Pajak yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dan atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
atas impor dan atau penyerahannya di/ke/dari Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah
Industri Pulau Batam.
d. Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2005 tanggal 28 Februari 2005
mengatur bahwa tidak dilakukan penambahan jenis Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena
Pajak yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dan atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
atas impor dan atau penyerahannya di/ke/dari Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah
Industri Pulau Batam.
4. Berdasarkan ketentuan pada angka 2 di atas serta memperhatikan isi surat Saudara pada angka 1,
dengan ini ditegaskan bahwa atas penyerahan jasa pembuatan peralatan untuk eksplorasi migas pada
tahun 2004 yang diserahkan oleh PT. XYZ Indonesia dari kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah
Industri Pulau Batam kepada PT. ABC Indonesia, belum terutang Pajak Pertambahan Nilai dan atau
Pajak Penjualan atas Barang Mewah mengingat jasa pembuatan peralatan untuk eksplorasi migas
belum merupakan Jasa Kena Pajak yang dikenakan PPN sampai ditetapkan lebih lanjut dengan
Keputusan Menteri Keuangan.
Demikian untuk dimaklumi.
DIREKTUR PPN dan PTLL,
ttd
A. SJARIFUDDIN ALSAH
NIP 060044664
peraturan/0tkbpera/5c53292c032b6cb8510041c54274e65f.txt · Last modified: (external edit)