peraturan:0tkbpera:5b7fce29c95e235aef97ee358962a3ca
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
11 Oktober 2005
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 911/PJ.52/2005
TENTANG
PENJELASAN ATAS PPN PENYERAHAN (HIBAH)
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 17 Mei 2005 perihal Penjelasan atas PPN Penyerahan
(Hibah), dapat kami jelaskan hal-hal sebagai berikut :
1. Dalam surat Saudara dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut :
a. Pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) Indonesia
memberikan bantuan/hibah atas proyek XXX.
b. Kontrak kerja telah dibuat pada tanggal 9 Oktober 2002 antara Menteri Pendidikan Nasional
dan ABC. ABC (Jepang) meminta kepada XYZ (Jepang) untuk menyediakan barang-barang
yang dibutuhkan dalam pelaksanaan proyek tersebut. XYZ (Jepang) menginstruksikan PT PQR
untuk memenuhi permintaan tersebut.
c. PT PQR juga mendapatkan surat penunjukan sebagai dealer, supplier, constructor/consultan
dari JICA untuk pengadaan barang-barang yang dikategorikan sebagai "Trading Firm".
d. Berdasarkan Pasal 1 huruf d, huruf g, dan Pasal 7 angka 3 Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 239/KMK.01/1996 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.04/2000, Saudara mengajukan keberatan atas penagihan
Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Barang Kena Pajak dalam rangka bantuan/hibah
proyek tersebut. Oleh karena itu, Saudara meminta penjelasan atas PPN penyerahan dalam
rangka bantuan/hibah tersebut.
2. Dalam lampiran surat Saudara secara garis besar dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut :
a. Article 26 dari Contract Between Directorate General of Higher Education Ministry of National
Education The Republic of Indonesia and ABC Japan for The Project XXX menyebutkan bahwa
Kontraktor Utama adalah ABC.
b. Surat dari JICA Indonesia kepada PT PQR yang ditembuskan ke KPP Badora menyebutkan
bahwa "JICA project is not included on the DIP (Daftar Isian Project) or list of Project's
Content....".
3. Pasal 16 B Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa
dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 18 TAHUN 2000, mengatur bahwa dengan Peraturan Pemerintah dapat
ditetapkan bahwa pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya, baik untuk sementara
waktu atau selamanya, atau dibebaskan dari pengenaan pajak, untuk :
- Huruf b, penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu.
- Huruf c, impor Barang Kena Pajak Tertentu.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 TAHUN 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka
Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah Atau Dana Pinjaman Luar Negeri
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 TAHUN 2001,
antara lain mengatur :
a. Pasal 1, Bea Masuk dan Bea Masuk Tambahan yang terutang sejak tanggal 1 April 1995 atas
impor dalam rangka pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana
pinjaman luar negeri, dibebaskan.
b. Pasal 2, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang
sejak tanggal 1 April 1995 atas impor serta penyerahan Barang dan Jasa dalam rangka
pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri,
tidak dipungut.
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 239/KMK.01/1996 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 42 TAHUN 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah
Yang Dibiayai Dengan Hibah Atau Dana Pinjaman Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.04/2000, antara lain mengatur :
a. Pasal 1, dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
- Huruf a, Proyek Pemerintah adalah proyek yang tercantum dalam Daftar Isian Proyek
(DIP) atau dokumen yang dipersamakan dengan DIP, termasuk proyek yang dibiayai
dengan Perjanjian Penerusan Pinjaman (PPP)/Subsidiary Loan Agreement (SLA).
- Huruf c, Hibah Luar Negeri adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk
devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa
termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang diperoleh dari pemberi hibah luar negeri
yang tidak perlu dibayar kembali.
- Huruf d, dokumen lain yang dipersamakan dengan DIP adalah dokumen rencana
anggaran tahunan proyek, yang ditampung dalam Daftar Isian Pembiayaan Proyek
(DIPP), Surat Pengesahan Anggaran Biaya Proyek (SPABP), Rencana Pembiayaan
Tahunan (RPT), Surat Rincian Pembiayaan Proyek Perkebunan (SRP3), Rencana
Anggaran Biaya (RAB), Daftar Isian Penerusan Pinjaman Luar Negeri (DIPPLN), Surat
Keputusan Otorisasi (SKO), dan dokumen lain yang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan.
- Huruf f, Kontraktor Utama adalah kontraktor, konsultan dan pemasok ("supplier")
yang berdasarkan kontrak melaksanakan Proyek pemerintah yang dibiayai dengan
hibah atau dana pinjaman luar negeri, termasuk tenaga ahli dan tenaga pelatih yang
dibiayai dengan hibah luar negeri.
- Huruf g, Kontraktor, Konsultan, dan Pemasok Lapisan Kedua adalah kontraktor,
konsultan, dan pemasok yang menerima pekerjaan dari kontraktor, konsultan, dan
pemasok utama dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan
hibah luar negeri.
- Huruf h, Kontrak adalah suatu perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa (KPBJ) atau
naskah lainnya yang dapat disamakan, yang ditandatangani oleh Pemimpin Proyek
atau pejabat yang berwenang dan Kontraktor Utama, atau Kontraktor Utama dan
Kontraktor Lapisan Kedua.
b. Pasal 3 ayat (1), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
(PPn BM) yang terutang sejak 1 April 1995 atas impor Barang Kena Pajak (BKP), pemanfaatan
Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar
Daerah Pabean, penyerahan BKP dan/atau JKP oleh Kontraktor Utama sehubungan dengan
pelaksanaan Proyek Pemerintah yang seluruh dananya dibiayai dengan hibah atau dana
pinjaman luar negeri, tidak dipungut.
c. Pasal 7:
- Ayat (1), Bea Masuk dan Bea Masuk Tambahan yang dibebaskan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah yang tidak dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, serta Pajak
Penghasilan yang ditanggung oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (2) sehubungan dengan impor yang dilakukan oleh Kontraktor, Konsultan, dan
Pemasok Utama tidak perlu dibuatkan Surat Setoran Bea Cukai (SSBC) untuk Bea
Masuk dan Bea Masuk Tambahan dan Surat Setoran Pajak (SSP) untuk Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah serta Pajak Penghasilan.
- Ayat (2), Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas impor barang sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) yang telah dibubuhi cap "BEBAS BEA MASUK DAN BEA
MASUK TAMBAHAN, TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG OLEH
PEMERINTAH" diberlakukan sebagai bukti pemungutan pajak-pajak yang terutang.
- Ayat (3), atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang tidak
dipungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kontraktor, Konsultan, dan Pemasok Utama
wajib membuat Faktur Pajak yang dibubuhi cap "PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH TIDAK DIPUNGUT".
6. Berdasarkan ketentuan-ketentuan pada butir 3 sampai dengan 5 dan memperhatikan isi surat Saudara
pada butir 1 serta lampiran surat pada butir 2, dengan ini ditegaskan sebagai berikut :
a. Fasilitas PPN dan PPnBM tidak dipungut dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yaitu
proyek yang tercantum dalam DIP, diberikan atas impor BKP, pemanfaatan JKP dan/atau
BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean serta penyerahan BKP dan/atau JKP oleh
Kontraktor Utama.
b. Dengan demikian, mengingat kontraktor utama dalam proyek JICA tersebut adalah ABC dan
proyek dimaksud tidak tercantum dalam DIP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan
DIP, maka atas impor dan/atau penyerahan BKP dan/atau JKP oleh perusahaan Saudara tetap
dipungut PPN.
Demikian untuk dimaklumi.
DIREKTUR,
ttd.
A. SJARIFUDDIN ALSAH
peraturan/0tkbpera/5b7fce29c95e235aef97ee358962a3ca.txt · Last modified: by 127.0.0.1