peraturan:0tkbpera:5a1e3a5aede16d438c38862cac1a78db
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
31 Desember 1988
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 49/PJ.3/1988
TENTANG
PELAKSANAAN TATA CARA PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
ATAS PENYERAHAN JASA ANGKUTAN UDARA DALAM NEGERI (SERI PPN - 135)
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 TAHUN 1988 tanggal 27 Desember 1988
dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1334/KMK.04/1988 tanggal 31 Desember 1988 tentang Tata Cara
Pengenaan PPN atas penyerahan Jasa Angkutan Udara Dalam Negeri, maka dengan ini diberikan penjelasan
dan petunjuk sebagai berikut :
1. Pengertian Jasa Angkutan Udara Dalam Negeri dan Luar Negeri.
1.1. Jasa Angkutan Udara Dalam Negeri adalah jasa pelayanan angkutan udara baik untuk
angkutan penumpang, angkutan barang, hewan atau tumbuh-tumbuhan yang dilakukan
dalam wilayah Republik Indonesia oleh perusahaan penerbangan dengan nama dan dalam
bentuk apapun.
Contoh: Penerbangan Jakarta - Surabaya - Ujung Pandang.
1.2. Jasa Angkutan Udara Luar Negeri adalah jasa pelayanan angkutan udara baik untuk
angkutan penumpang, angkutan barang, hewan atau tumbuh-tumbuhan yang dilakukan dari
luar wilayah Republik Indonesia ke dalam wilayah Republik Indonesia atau sebaliknya oleh
perusahaan penerbangan dengan nama dan alamat bentuk apapun. Termasuk penerbangan
luar negeri adalah pelayanan angkutan udara luar negeri ke beberapa tempat di Indonesia
atau sebaliknya sepanjang pelayanan angkutan udara tersebut menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dari pelayanan jasa angkutan luar negeri. "Bagian yang tidak terpisahkan"
artinya bahwa seluruh penerbangan tersebut terangkum dalam satu tiket.
Contoh :
1. Penerbangan London - Jakarta - Yogyakarta - Denpasar, terangkum dalam satu
tiket, maka tidak dikenakan PPN. Tetapi, jika penerbangan dari Jakarta -
Yogyakarta, dan Denpasar tiketnya terpisah, sekalipun diterbitkan diluar negeri,
tetap dikenakan PPN.
2. Penerbangan Jakarta - Medan - Singapura. Penerbangan ini kalau terangkum dalam
satu tiket tidak dikenakan PPN.
Namun dalam penerbangan Jakarta - Medan - Singapura seperti tersebut di atas ternyata
penerbangan Medan - Singapura batal setelah sampai di Medan, maka atas penerbangan
Jakarta - Medan terutang PPN dan dipungut di Medan, maka atas penerbangan Jakarta -
Medan terutang PPN dan dipungut di Medan pada waktu penumpang yang bersangkutan
meminta pengembalian harga tiket.
1.3. Atas penyerahan Jasa Angkutan Udara Dalam Negeri sebagaimana tersebut pada butir 1.1.
dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sejak 15 Januari 1989.
2. Saat Pelaporan untuk dikukuhkan menjadi PKP :
2.1. Orang atau badan yang melakukan pelayanan jasa angkutan udara wajib melaporkan
usahanya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah saat usahanya dimulai pada
Kantor Inspeksi Pajak dimana orang atau badan tersebut berdomisili untuk dikukuhkan
menjadi Pengusaha Kena Pajak.
2.2. Bagi Pengusaha jasa angkutan udara yang sudah mulai usahanya sebelum 15 Desember
1988 wajib melaporkan usahanya selambat-lambatnya tanggal 14 Januari 1989 untuk
dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
3. Dasar Pengenaan Pajak :
3.1. Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan jasa angkutan udara adalah penggantian atau
jumlah biaya angkutan udara yang tercantum dalam harga tiket, tagihan atau Surat Muatan
Udara (Air Waybill), harga kontrak penerbangan borongan (Charter Flight), dengan nama
dan dalam bentuk apapun yang diminta oleh pengusaha jasa angkutan udara dalam rangka
pelaksanaan pemberian jasa angkutan udara baik langsung maupun melalui agen atau Biro
Perjalanan.
3.2. Potongan harga yang tidak tercantum dalam harga tiket, tagihan atau Surat Muatan Udara
(Air Waybill) atau harga kontrak penerbangan borongan (Charter Flight) tidak dapat
mengurangi besarnya Dasar Pengenaan Pajak.
3.3. Dalam hal penyerahan jasa angkutan udara merupakan satu kesatuan paket dengan
pelayanan jasa lainnya dan apabila harga jasa angkutan udara tidak dapat dipisahkan
secara nyata maka Dasar Pengenaan Pajaknya harga keseluruhan paket tersebut.
Misalnya :
Harga tiket Jakarta - Medan pulang pergi ditambah penginapan dan akomodasi lainnya
adalah Rp. 330.000,00. Apabila harga tersebut merupakan satu kesatuan (paket) maka
Dasar Pengenaan Pajaknya adalah Rp. 330.000,00.
3.4. Dalam hal PPN yang terutang sudah termasuk dalam harga tiket, tagihan atas Surat
Muatan Udara (Air Waybill) atau harga kontrak penerbangan borongan (Charter Flight) maka
besarnya PPN dihitung 10/110 dari biaya jasa angkutan udara.
4. Saat terutangnya PPN :
PPN atas penyerahan jasa angkutan udara terutang pada saat pembayaran biaya angkutan udara,
baik langsung kepada perusahaan jasa angkutan udara maupun melalui agen atau Biro Perjalanan.
5. Tempat terutang PPN :
5.1. PPN atas penyerahan jasa angkutan udara terutang ditempat pengusaha jasa angkutan
udara yang menerima pembayaran biaya angkutan udara.
Dalam hal ada kerja sama penerbangan antara 2 perusahaan penerbangan atau lebih
dimana pembayaran jasa angkutan udara dilakukan oleh pemakai jasa angkutan pada salah
satu dari perusahaan jasa angkutan tersebut maka PPN harus dipungut oleh perusahaan
yang menerima pembayaran. Perusahaan lainnya menerima bagian biaya jasa angkutan
udara tanpa PPN.
5.2. Dalam hal pembelian tiket atau tagihan atas Surat Muatan Udara (Air Waybill) angkutan
udara dalam negeri yang dilakukan di luar negeri dan merupakan bagian yang terpisah dari
angkutan udara luar negeri, PPN terutang oleh Pengusaha jasa angkutan udara di tempat
pemakaian jasa angkutan udara dalam negeri dan wajib dipungut oleh perusahaan
penerbangan dalam negeri yang bersangkutan pada saat pemberangkatan di dalam negeri.
Contoh :
Penerbangan London - Jakarta - Yogyakarta - Denpasar.London - Jakarta dalam satu tiket
sedang Jakarta - Yogyakarta - Denpasar dengan tiket yang terpisah dan kedua-duanya
diterbitkan di London. Untuk tiket Jakarta - Yogyakarta - Denpasar dikenakan PPN dan
dipungut pada saat keberangkatan dari Jakarta menuju Yogyakarta dan dipungut oleh
perusahaan penerbangan dalam negeri yang bersangkutan.
5.3. Dalam hal pembayaran atau kontrak penerbangan borongan (Charter Flight) untuk
penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri dilakukan di luar negeri, maka atas jasa
angkutan udara tersebut terutang PPN di tempat kedudukan Kantor Pusatnya atau Bentuk
Usaha Tetap (Permanent Establishment) di Indonesia.
6. Saat Penyetoran dan Pelaporan PPN :
6.1. Masa Pajak adalah satu bulan takwim.
6.2. Pengusaha jasa angkutan udara wajib menyetor jumlah pajak yang terutang selambat-
lambatnya 15 hari setelah akhir Masa Pajak.
6.3. Ada kemungkinan omzet dalam satu bulan dari suatu perusahaan penerbangan belum
diketahui dengan pasti terutama dalam hal penjualan tiket dilakukan melalui agen atau Biro
Perjalanan.
Dalam hal penerimaan pembayaran dalam 1 bulan Takwim belum diketahui secara pasti,
pengusaha jasa angkutan udara dalam negeri menyetor dan melaporkan jumlah Pajak
Pertambahan Nilai yang terutang berdasarkan perhitungan sementara. Perhitungan
sementara tersebut dihitung berdasarkan perkiraan omzet pada bulan yang bersangkutan.
Dalam hal selisih kurang antara penghitungan sementara dengan realisasi omzet lebih
besar dari 10%, maka atas kekurangan tersebut dikenakan sanksi bunga sebesar 2%
sebulan berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983.
6.4. Selisih kurang tersebut pada butir 6.3. atau selisih lebih yang mungkin terjadi harus
dilaporkan dalam masa pajak berikutnya.
Contoh :
Bulan Januari 1989
Perkiraan omzet pada bulan Januari 1989 adalah Rp. 100 juta (omzet 15 hari).
PPN yang terutang pada bulan Januari 1989 Rp. 10 juta
Jumlah PPN yang terutang harus disetor paling lambat 15 Pebruari 1989.
Bulan Pebruari 1989.
Perkiraan omzet bulan Pebruari 1989 adalah Rp. 220 juta
Realisasi omzet Januari 1989 Rp. 110 juta
Omzet Januari 1989 berdasarkan perhitungan sementara Rp. 100 juta
Selisih kurang antara realisasi dan perhitungan sementara Rp. 10 juta
DPP PPN pada bulan Pebruari 1989 Rp. 230 juta
PPN yang terutang Rp. 23 juta
Jumlah PPN yang terutang tersebut disetor paling lambat tanggal 15 Maret 1989.
Catatan :
a. Perincian perhitungan tersebut di atas harus dilampirkan pada SPT Masa bulan yang
bersangkutan.
b. Selisih "kurang" sebesar Rp. 10 juta untuk laporan omzet bulan Januari 1989 tidak
dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 19 ayat (1) karena tidak melebihi 10%. Apabila selisih
"kurang" tersebut sebesar Rp. 12 juta maka dikenakan sanksi bunga berdasarkan Pasal 19
ayat (1) sebesar 2% x Rp. 12 juta.
6.5. Pengusaha Jasa Angkutan Udara yang akan menggunakan penghitungan sementara harus
memberitahukan terlebih dahulu kepada Kepala Inspeksi Pajak ditempat pengusaha jasa
angkutan udara tersebut dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
6.6. Pengusaha jasa angkutan udara wajib melaporkan penghitungan pajak sebagaimana
dimaksud dalam butir 6.2. selambat-lambatnya 20 hari setelah akhir Masa Pajak.
7. Pembatalan pemakaian jasa angkutan udara :
Dalam hal jasa angkutan udara dibatalkan oleh pemakai jasa maka jumlah PPN yang telah dibayar
dapat dikembalikan. Pengembalian PPN akibat pembatalan tersebut mengurangi jumlah PPN yang
seharusnya disetor oleh pengusaha jasa angkutan udara dalam Masa Pajak dimana pengembalian
dilakukan.
8. Faktur Pajak :
8.1. Tiket atau Surat Muatan Udara (Air Waybill) berfungsi sebagai Faktur Pajak. Faktur Pajak
ini merupakan Faktur Pajak Sederhana dan karenanya diperkenankan untuk tidak
mencantumkan Nomor seri dalam Faktur Pajak.
8.2. Perusahaan penerbangan yang menyerahkan jasa angkutan udara berupa penerbangan
borongan (Charter Flight) harus membuat Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1117/KMK.04/1988 tanggal 8 November 1988 serta
melampirkan Daftar Pajak Masukan dan Daftar Pajak Keluaran pada SPT Masanya.
9. Pajak Masukan yang dibayar oleh perusahaan jasa angkutan udara pada waktu membeli bahan
bakar,spare part dan lain-lainnya yang berhubungan dengan proses menghasilkan jasa angkutan
udara tidak dapat dikreditkan sepanjang dalam harga atau nilai penggantian yang diminta oleh
perusahaan jasa angkutan udara tidak dapat dikreditkan sepanjang dalam harga atau nilai
penggantian yang diminta oleh perusahaan jasa angkutan udara masih mengandung/
memperhitungkan Pajak Masukan yang telah dibayar sebagai unsur biaya.
Demikian kiranya Saudara maklum dan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.
DIREKTUR JENDERAL PAJAK
ttd
Drs. MAR'IE MUHAMMAD
peraturan/0tkbpera/5a1e3a5aede16d438c38862cac1a78db.txt · Last modified: (external edit)