KLIPedia

                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                    21 Nopember 1996

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                        NOMOR S - 3170/PJ.51/1996

                            TENTANG

           PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara  tanggal 25 Oktober 1996 perihal permohonan pembebasan PPN atas 300 
unit sepeda motor Suzuki type TS.125 dan 30 unit sepeda motor Suzuki Type A.100, dengan ini diberitahukan 
hal-hal sebagai berikut :

1.  Sesuai dengan Pasal 4 huruf a Undang-undang Nomor 11 TAHUN 1994 tentang Perubahan Undang-
    undang Nomor 8 TAHUN 1983, Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak 
    di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.

2.  Penyerahan Barang Kena Pajak berupa sepeda Motor dari PT XYZ kepada pihak manapun terutang 
    Pajak Pertambahan Nilai, namun tidak terutang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sepanjang 
    kendaraan bermotor beroda dua tersebut adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan motor 
    penggerak yang isi silindernya 250 CC atau kurang.

3.  Untuk pembebasan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah kendaraan bermotor berupa sepeda motor 
    tersebut di atas, tidak diperlukan Surat Keterangan Bebas Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Demikian untuk dimaklumi.




DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DAN PAJAK TIDAK LANGSUNG LAINNYA

ttd

SAROYO ATMOSUDARMO