peraturan:0tkbpera:5837e05c0213dc1617e409543331442c
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
16 Maret 2005
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 225/PJ.313/2005
TENTANG
TINDAK LANJUT PENEGASAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 1 Nopember 2004 perihal tersebut di atas, dengan ini
disampaikan hal-hal sebagai berikut :
1. Dalam surat tersebut pada intinya dikemukakan bahwa :
a. Saudara tidak sependapat dengan penegasan surat Direktur Jenderal Pajak Nomor
S-921/PJ.312/2004 tanggal 21 September 2004 bahwa besarnya jumlah imbalan bunga yang
berhak diterima oleh PT ABC atas adanya kelebihan pembayaran pajak karena permohonan
banding PT ABC atas Keputusan Keberatan nomor XXX diterima adalah sebesar
Rp 3.752.800,00;
b. Saudara berpendapat bahwa dasar perhitungan jumlah imbalan bunga yang seharusnya
PT ABC terima adalah jumlah yang telah dibayar PT ABC atas SKPKB ditambah dengan
jumlah kelebihan pembayaran menurut Putusan Banding dengan alasan bahwa :
1) Objek Pajak untuk Tahun Pajak 2000;
2) Keputusan Pengadilan Pajak didasarkan pada ketentuan perpajakan yang terbit
sebelum tahun 2000.
c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh badan Nomor XXX atas nama PT ABC
untuk tahun pajak 2000 diterbitkan tanggal 28 Maret 2002;
d. Permohonan keberatan PT ABC atas SKPKB No. XXX ditolak dengan Keputusan Keberatan
Nomor XXX tanggal 4 Juni 2003;
e. Permohonan Banding PT ABC atas Keputusan Keberatan Nomor XXX diterima oleh Pengadilan
Pajak melalui Putusan Banding Nomor XXX tanggal 2 Maret 2004.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 27A ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
16 TAHUN 2000 (UU KUP), diatur bahwa apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding
diterima sebagian atau seluruhnya, sepanjang utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan telah dibayar
yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, maka kelebihan pembayaran dikembalikan dengan
ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai
dengan diterbitkannya Keputusan Keberatan atau Putusan Banding.
3. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 480/KMK.04/1997 tentang Penghitungan Besarnya
Pemberian Imbalan Bunga kepada Wajib Pajak atas Kelebihan Pembayaran yang Dikembalikan
karena Keputusan Keberatan atau Putusan Banding, antara lain diatur bahwa :
a. Pasal 1, atas kelebihan pembayaran pajak karena pengajuan keberatan atau permohonan
banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A
Undang-Undang Nomor 9 TAHUN 1994, diberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen)
sebulan untuk selama-lamanya dua puluh empat bulan;
b. Pasal 4 huruf c, dasar penghitungan imbalan bunga ditetapkan sebesar jumlah pembayaran
oleh Wajib Pajak atas SKPKB/SKPKBT ditambah jumlah kelebihan pembayaran menurut
keputusan keberatan atau putusan banding, dalam hal keputusan keberatan atau putusan
banding menyatakan lebih bayar;
4. Dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 540/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemberian Imbalan
Bunga Kepada Wajib Pajak, antara lain diatur bahwa :
a. Pasal 8 angka 2, pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 480/KMK.04/1997 tentang Penghitungan Besarnya Pemberian Imbalan
Bunga kepada Wajib Pajak atas Kelebihan Pembayaran yang Dikembalikan karena Keputusan
Keberatan atau Putusan Banding dinyatakan tidak berlaku;
b. Pasal 9, Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2001.
5. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 683/KMK.03/2001 tentang Tata Cara Pemberian
Imbalan Bunga Kepada Wajib Pajak, antara lain diatur sebagai berikut :
a. Pasal 2 huruf c, imbalan bunga diberikan kepada Wajib Pajak dalam hal terdapat kelebihan
pembayaran pajak karena pengajuan keberatan atau permohonan banding diterima sebagian
atau seluruhnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A ayat (1) KUP;
b. Pasal 3 ayat (3), imbalan bunga atas kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf c, dihitung sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua
puluh empat) bulan sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran
pajak sampai dengan diterbitkannya Keputusan Keberatan atau Putusan Banding;
c. Pasal 13, pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku, Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 540/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga kepada Wajib Pajak
dinyatakan tidak berlaku;
d. Pasal 14, Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2002.
6. Dalam Lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-01/PJ.3/2002 tanggal 11 Pebruari
2002 tentang Pengantar Pengiriman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 683/KMK.03/2001 tentang
Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga Kepada Wajib Pajak, antara lain ditegaskan bahwa imbalan
bunga hanya diberikan atas kelebihan pembayaran sebagai akibat pembayaran yang dilakukan
terhadap SKPKB atau SKPKBT.
7. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini diberikan penegasan bahwa :
a. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 480/KMK.04/1997, Nomor 540/KMK.04/2000, dan Nomor
683/KMK.03/2001 mengatur tentang penghitungan dan tata cara pemberian imbalan bunga
untuk masing-masing masa berlakunya Keputusan Menteri Keuangan tersebut;
b. Tata cara pemberian imbalan bunga tersebut baru diterapkan ketika timbul suatu kewajiban
pembayaran bunga kepada Wajib Pajak;
c. Kewajiban pembayaran imbalan bunga yang harus diterima oleh PT ABC sebagaimana
dimaksud dalam butir 1 timbul pada tanggal 2 Maret 2004 ketika Permohonan Banding PT ABC
atas Keputusan Keberatan nomor XXX dikabulkan oleh Pengadilan Pajak melalui Putusan
Banding Nomor XXX tanggal 2 Maret 2004. Dengan demikian, tata cara penghitungan
besarnya jumlah imbalan bunga yang diterima oleh PT ABC tersebut harus mengacu pada
Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada saat kewajiban pembayaran imbalan bunga
itu timbul, yaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor 683/KMK.03/2001;
d. Penegasan kami melalui surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-921/PJ.312/2004 tanggal
21 September 2004 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Demikian penegasan kami harap maklum.
A.n. DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR,
ttd.
HERRY SUMARDJITO
peraturan/0tkbpera/5837e05c0213dc1617e409543331442c.txt · Last modified: (external edit)