KLIPedia

                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                    22 April 1989

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                         NOMOR S - 097/PJ.63/1989

                            TENTANG

                     TANGGUNG JAWAB RENTENG PASAL 33 KUP

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat pertanyaan Saudara No. XXX tanggal 7 April 1989 tentang tanggung jawab renteng 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 UU No. 6 TAHUN 1983, dengan ini dapat dijelaskan bahwa :

1.  Dalam Pasal 1 huruf t UU PPN 1984, ditetapkan bahwa Faktur Pajak  adalah merupakan bukti 
    pemungutan PPN yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak pada saat penyerahan Barang Kena Pajak. 
    Bagi pembeli, Faktur Pajak merupakan bukti pelunasan atas PPN yang dibayar melalui penjual yang 
    menyerahkan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak.

2.  Dalam Pasal 33 KUP, ditetapkan bahwa pembeli bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajak 
    sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti pembayaran pajak kepada penjual.

3.  Dalam kasus yang tercantum dalam surat Saudara di atas, pembeli tidak dapat diminta 
    mempertanggung jawabkan pembayaran PPN-nya ke Kas Negara sepanjang yang bersangkutan dapat 
    menunjukkan Faktur Pajak yang asli dan sah dari penjual. Yang bertanggung jawab atas pembayaran 
    ke Kas Negara dan pelaporan ke Kantor Pajak adalah penjual.

4.  Dapat ditambahkan bahwa Faktur Pajak dapat digunakan sebagai bukti pengkreditan atau permintaan 
    restitusi Pajak Masukan, apabila diisi secara lengkap nama, alamat dan NPWP pembeli oleh dan dari 
    penjual.

Demikian penjelasan kami kiranya maklum.




A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT PERATURAN PERPAJAKAN
KOORDINATOR HARIAN,

ttd.

Drs. WALUYO DARYADI KS.