peraturan:0tkbpera:5631e6ee59a4175cd06c305840562ff3
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
15 Agustus 2002
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 28/PJ.6/2002
TENTANG
PENENTUAN KODE WILAYAH UNTUK PENETAPAN NOMOR OBJEK PAJAK (NOP)
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Dalam rangka standardisasi dan tertib administrasi penentuan kode wilayah untuk penetapan Nomer Objek
Pajak (NOP) berkaitan dengan pemecahan/pemekaran wilayah administrasi pemerintahan, dengan ini
disampaikan hal-hal sebagai berikut :
1. Berdasarkan Lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-28/PJ.6/2002 tanggal 12 Juni
1992, diatur bahwa pendekatan yang digunakan dalam penyusunan struktur NOP adalah pendekatan
wilayah administrasi pemerintahan dengan mengacu pada kriteria unik, tetap/permanen, dan standar;
2. Sejak diberitahukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
mengakibatkan perubahan peta politik dan kebijakan, membawa dampak pada pemecahan/pemekaran
wilayah administrasi pemerintahan yang memberi pengaruh pada cakupan wilayah kerja KPPBB
(wilayah administrasi pemerintahan) sehingga memerlukan penyesuaian kode wilayah untuk penetapan
NOP;
3. Guna mengantisipasi dan menjaga NOP tetap memenuhi kriteria unik, tetap/permanen, standar (secara
nasional), diatur ketentuan sebagai berikut:
a. Seluruh Kantor Pelayanan PBB diwajibkan menyampaikan daftar kode wilayah propinsi dan
kabupaten/kota ke Direktorat PBB dan BPHTB. Direktorat Jenderal Pajak paling lambat 6
September 2002 dengan bentuk sebagaimana Lampiran I.
b. Penentuan kode wilayah untuk penetapan NOP harus mendapat persetujuan Direktur PBB dan
BPHTB. Oleh karena itu, bagi Kantor Pelayanan PBB yang pernah menentukan kode wilayah
untuk penetapan NOP baru karena adanya pemekaran pemecahan wilayah administrasi
pemerintah, harap segera melaporkan ke Direktorat PBB dan BPHTB dengan tembusan Kanwil
DJP untuk mendapatkan persetujuan Direktur PBB dan BPHTB dengan bentuk sebagaimana
Lampiran 2.
Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.
a.n. Direktur Jenderal
Direktur PBB dan BPHTB
ttd.
Suharno
NIP. 060035801
Tembusan :
1. Direktur Jenderal Pajak;
2. Kepala Kantor Wilayah DJP di Seluruh Indonesia
peraturan/0tkbpera/5631e6ee59a4175cd06c305840562ff3.txt · Last modified: (external edit)