peraturan:0tkbpera:5588902a8054f6e22ed3484c140ffc62
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
7 April 2003
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 315/PJ.51/2003
TENTANG
PPN ATAS PENYERAHAN CENGKEH DAN KOPRA DARI PETANI KEPADA PEDAGANG PENGUMPUL
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan Nota Dinas Saudara Nomor XXX tanggal 10 Februari 2003 hal sebagaimana pada pokok
surat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Dengan menunjuk surat dari Saudara ABC, Penasehat Pedagang Pengumpul Cengkeh dan Kopra di
Manado tanggal 7 Januari 2003 hal Mohon Bantuan yang ditujukan kepada Menteri Keuangan, Saudara
meminta masukan atas permasalahan yang dihadapi pedagang pengumpul yang secara garis besar
dapat kami simpulkan sebagai berikut:
a. Dengan diberlakukannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 155/KMK.03/2001 tanggal
2 April 2001, maka atas penyerahan cengkeh dan kopra yang dilakukan oleh petani
dibebaskan dari pengenaan PPN sedangkan penyerahan yang dilakukan oleh pedagang
pengumpul terutang PPN.
b. Adanya diskriminasi perlakuan pengenaan PPN atas penyerahan cengkeh dan kopra antara
petani dan pedagang pengumpul mengakibatkan hal-hal sebagai berikut:
1) Pabrikan pengolahan cengkeh atau kopra cenderung melakukan pembelian kepada
petani karena tidak dibebani PPN 10% disamping meringankan beban apabila harus
menunggu pengembalian restitusi yang memakan waktu 8 sampai dengan 9 bulan.
2) Dengan adanya pembelian cengkeh dan kopra langsung kepada petani
mengakibatkan pedagang pengumpul kehilangan mata pencaharian.
c. Sehubungan dengan hal tersebut Penasehat Pedagang Pengumpul memohon penangguhan
penerapan pengenaan PPN atas penyerahan cengkeh dan kopra yang dilakukan oleh
pedagang pengumpul.
2. Sesuai Pasal 4A ayat (2) Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 18 TAHUN 2000 jo Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 144 TAHUN 2000,
bahwa terhitung mulai tanggal 1 Januari 2001, barang hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil
kehutanan, yang dipetik langsung, diambil langsung, atau disadap langsung dari sumbernya adalah
tidak lagi termasuk sebagai jenis barang yang atas penyerahannya tidak dikenakan PPN.
3. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 TAHUN 2001 Tentang Impor dan Atau Penyerahan Barang Kena
Pajak Tertentu yang bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
yang efektif berlaku mulai tanggal 1 Januari 2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 43 TAHUN 2002 dan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
155/KMK.03/2001 Tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dibebaskan Atas Impor Dan
Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 363/KMK.03/2002 tanggal 31 Juli 2002, diatur antara lain
bahwa:
a. Barang hasil pertanian berupa barang hasil pertanian yang dipetik langsung, diambil langsung
atau disadap langsung dari sumbernya termasuk hasil pemrosesannya yang dilakukan dengan
cara tertentu yang diserahkan oleh petani atau kelompok petani ditetapkan sebagai Barang
Kena Pajak yang bersifat strategis, yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan
Pajak Pertambahan Nilai.
b. Yang dimaksud dengan Barang hasil pertanian adalah barang yang dihasilkan dari kegiatan
usaha dibidang:
1) pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
2) peternakan, perburuan atau penangkapan, maupun penangkaran; atau
3) perikanan baik dari penangkapan atau budidaya.
c. Yang dimaksud dengan Petani adalah orang yang melakukan kegiatan usaha dibidang
pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perburuan atau penangkapan, penangkaran,
penangkapan atau budidaya perikanan.
4. Perlu disampaikan bahwa pertimbangan yang diambil dalam penetapan barang pertanian sebagai BKP
strategis adalah untuk memberikan perlindungan kepada petani atau kelompok petani dan dilakukan
oleh Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
5. Sesuai Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 18 TAHUN 2000, bahwa yang dimaksud dengan Pengusaha Kena Pajak adalah
pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak
yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang
batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih
untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
6. Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 552/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000, bahwa
yang dimaksud dengan Pengusaha Kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan
penyerahan Barang Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari Rp 360.000.000,00
(tiga ratus enam puluh juta rupiah) atau penyerahan Jasa Kena Pajak dengan jumlah penerimaan
bruto tidak lebih dari Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).
7. Berdasarkan Pasal 9 Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 18 TAHUN 2000, diatur antara lain bahwa:
a. Pajak Masukan (PM) adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya dibayar oleh Pengusaha
Kena Pajak atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
b. Pajak Keluaran (PK) adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh
Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena
Pajak.
c. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar dari pada Pajak Masukan yang
dapat dikreditkan, maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar
oleh Pengusaha Kena Pajak.
d. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar dari Pajak
Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dimintakan kembali atau
dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.
8. Sesuai Pasal 17B Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara
Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun
2000 sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor
KEP-160/PJ./2001 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai
Dan Atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah diatur antara lain bahwa:
a. Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran pajak yang diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan
kegiatan tertentu, harus menerbitkan surat ketetapan pajak paling lambat:
- 2 (dua) bulan sejak saat diterimanya permohonan, kecuali permohonan yang
penyelesaiannya dilakukan melalui pemeriksaan untuk semua jenis pajak;
- 12 (dua belas) bulan sejak saat diterimanya permohonan sepanjang penyelesaian
atas permohonannya dilakukan melalui pemeriksaan untuk semua jenis pajak.
b. Kegiatan tertentu adalah ekspor dan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena
Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.
9. Sesuai Pasal 17C Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara
Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun
2000 jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak Yang
Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana diatur lebih
lanjut dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ.33/2001 hal jangka waktu
Penyelesaian Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, diatur antara lain:
a. Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan penelitian atas permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak dengan kriteria tertentu, menerbitkan Surat
Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak paling lambat 1 (satu) bulan sejak
permohonan diterima untuk Pajak Pertambahan Nilai.
b. Namun demikian Kepala KPP setelah melakukan penelitian atas permohonan pengembalian
pembayaran pajak, harus menerbitkan SKPPKP paling lambat 7 (tujuh) hari sejak saat
diterimanya permohonan untuk Pajak Pertambahan Nilai. Wajib Pajak Kriteria Tertentu harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan untuk semua jenis pajak
dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh
ijin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan
dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir; dan
- dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau
dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak
mempengaruhi laba rugi fiskal.
10. Berdasarkan ketentuan pada butir 2 sampai dengan butir 9 dan memperhatikan isi surat dari Saudara
ABC dengan ini dapat diinformasikan bahwa:
a. Cengkeh dan kopra adalah merupakan barang hasil usaha di bidang perkebunan yang atas
penyerahannya terutang PPN.
b. Atas penyerahan cengkeh dan kopra yang dilakukan oleh petani atau kelompok petani kepada
siapapun (kepada Pabrik atau Pedagang Pengumpul) dibebaskan dari pengenaan PPN.
c. Atas penyerahan cengkeh dan kopra yang dilakukan oleh pedagang pengumpul yang
tergolong sebagai Pengusaha Kecil tidak dikenakan PPN, namun apabila pedagang pengumpul
tidak memenuhi batasan pengusaha kecil, maka atas penyerahan cengkeh atau kopra yang
dilakukannya terutang PPN.
d. Dalam hal pabrik membeli langsung dari petani, maka tidak ada PM yang dapat dikreditkan.
Apabila pabrik membeli cengkeh atau kopra kepada pengumpul, maka pabrik harus
membayar PPN (PM) dan atas PPN tersebut nantinya akan dikreditkan dengan PK.
e. Dalam hal pengusaha (baik pedagang pengumpul ataupun pabrik) melakukan kegiatan
tertentu sebagaimana dimaksud pada butir 9, maka atas permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak dapat diterbitkan surat ketetapan pajak paling lambat 2 (dua) bulan sejak
saat diterimanya permohonan, kecuali permohonan yang penyelesaiannya dilakukan melalui
pemeriksaan untuk semua jenis pajak.
f. Selanjutnya apabila pengusaha (baik pedagang pengumpul ataupun pabrik) tersebut
ditetapkan sebagai Wajib Pajak patuh dengan kriteria tertentu, maka pengusaha tersebut
dapat diberikan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling
lambat 7 (tujuh) hari sejak saat diterimanya permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak.
Demikian kami sampaikan agar maklum.
DIREKTUR JENDERAL,
ttd
HADI POERNOMO
peraturan/0tkbpera/5588902a8054f6e22ed3484c140ffc62.txt · Last modified: (external edit)