peraturan:0tkbpera:5301386c592331424197d34172de723a
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
5 Desember 2005
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 1011/PJ.52/2005
TENTANG
PERMOHONAN PENEGASAN PENETAPAN PEMERIKSAAN RESTITUSI PPN
TAHUN 2000, 2001, 2002 DAN 2003
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara nomor XXX tanggal 06 Oktober 2005 hal sebagaimana tersebut pada pokok
surat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :
1. Secara garis besar surat tersebut menjelaskan bahwa :
a. Perusahaan Saudara, PT ABC, telah diperiksa oleh KPP Karawang untuk penyelesaian restitusi
PPN tahun 2000, 2001, 2002 dan 2003 sesuai dengan SPT yang diajukan dan dilaporkan di
KPP Karawang.
b. Sehubungan dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pemusatan
Tempat Terutang PPN Bagi PKP yang Dikukuhkan di KPP di Lingkungan Kanwil Khusus DJP
selain KPP BUMN, maka penyelesaian restitusi PPN menjadi tidak jelas. Hal tersebut terjadi,
karena KPP Karawang menginformasikan bahwa proses pemeriksaan tidak dapat diselesaikan
walaupun proses pemeriksaan restitusi PPN tahun 2000, 2001, 2002 dan 2003 yang dilakukan
oleh KPP Karawang sudah pada tahap akhir (tinggal penandatanganan Nota Perhitungan).
c. Atas permasalahan tersebut di atas, Saudara memohon penegasan siapa yang berwenang
untuk menyelesaikan restitusi PPN tahun 2000, 2001 2002 dan 2003 tersebut.
2. Ketentuan perpajakan yang berkaitan dengan hal tersebut adalah sebagai berikut :
a. Undang-Undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun
2000, antara mengatur bahwa :
a.1. Pasal 17 : Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan menerbitkan
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak
yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan
pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang.
a.2. Pasal 11 ayat (1) : Atas permohonan Wajib Pajak, kelebihan pembayaran pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 17B, atau Pasal 17C dikembalikan,
namun apabila ternyata Wajib Pajak mempunyai utang pajak, langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
b. Pasal 9 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang
dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 TAHUN 2000, antara mengatur bahwa apabila dalam
suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak
Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dimintakan kembali atau
dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.
c. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-160/PJ/2001 tentang Tata Cara Pengembalian
Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Dan Atau Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah, antara lain mengatur bahwa :
Pasal 2 ayat (3) : Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak di tempat
Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan.
Pasal 2 ayat (4) : Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak ditentukan
1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) Masa Pajak.
d. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001 tentang Jangka Waktu
Pendaftaran Dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran Dan Penghapusan Nomor
Pokok Wajib Pajak, Serta Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak,
antara lain mengatur bahwa :
Pasal 1 angka 7 : Pemindahan Pengusaha Kena Pajak adalah tindakan memindahkan
administrasi perpajakan Pengusaha Kena Pajak dari tata usaha
Kantor Pelayanan Pajak lama ke tata usaha Kantor Pelayanan Pajak
baru, karena alasan pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan
dan atau tempat kegiatan usaha atau perubahan status perusahaan.
Pasal 9 : Dalam hal terjadi pemindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
dan atau Pasal 7, Kantor Pelayanan Pajak lama harus mengirim
berkas Wajib Pajak dan atau berkas Pengusaha Kena Pajak yang
bersangkutan berikut uraian singkat mengenai hal-hal yang dianggap
perlu kepada Kantor Pelayanan Pajak baru yang isinya antara lain :
1. Jumlah tunggakan pajak yang masih harus ditagih;
2. Tindakan penagihan yang telah dilaksanakan atas tunggakan
pajak;
3. Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
atau keberatan Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak
yang belum diselesaikan.
e. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-132/PJ./2004 tentang Tempat Terutangnya
Pajak Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Dikukuhkan Di Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus Selain Kantor Pelayanan Pajak
Badan Usaha Milik Negara, antara lain mengatur bahwa :
Pasal 1 angka 2 : Kantor Pelayanan Pajak adalah Kantor Pelayanan Pajak Penanaman
Modal Asing Dua;
Pasal 2 : (1) Pengusaha Kena Pajak yang mempunyai satu atau lebih
tempat kegiatan usaha, tempat terutangnya pajak untuk
seluruh tempat kegiatan usaha tersebut ditetapkan hanya di
tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan oleh Kantor
Pelayanan Pajak.
(2) Pengusaha Kena Pajak wajib melakukan pemusatan tempat
terutangnya pajak sejak tanggal penerapan sistem
administrasi perpajakan modern pada Kantor Pelayanan
Pajak dan paling lambat tanggal 30 November 2004 dengan
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada
Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
(6) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) Pengusaha Kena Pajak tidak menyampaikan
pemberitahuan pemusatan tempat terutangnya pajak, Kepala
Kantor Pelayanan Pajak wajib menerbitkan keputusan
pemusatan tempat terutangnya pajak secara jabatan paling
lambat tanggal 31 Desember 2004
Pasal 3 : Kewajiban perpajakan Pengusaha Kena Pajak sejak tanggal
pemusatan dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak
f. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 22/PJ./2004 tentang Penyampaian Keputusan
Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-132/PJ./2004 Tentang Tempat Terutangnya Pajak Bagi
Pengusaha Kena Pajak Yang Dikukuhkan Di Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus Selain Kantor Pelayanan Pajak Badan
Usaha Milik Negara, Dan KEP - 133/PJ./2004 Tentang Tata Cara Penggunaan Faktur Pajak Lama
Oleh Pengusaha Kena Pajak Yang Dikukuhkan Di Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus Selain Kantor Pelayanan Pajak
Badan Usaha Milik Negara, antara lain mengatur bahwa :
Angka 1 : Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dikukuhkan di Kantor Pelayanan
Pajak (KPP) di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
Jakarta Khusus selain KPP Badan Usaha Milik Negara wajib
melakukan pemusatan tempat terutangnya pajak sejak tanggal
penerapan sistem administrasi perpajakan modern sesuai dengan
KEP-121/PJ/2004. Namun demikian PKP diberi kelonggaran waktu
sampai siap melaksanakan pemusatan, dan apabila telah siap PKP
wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala KPP.
Angka 2 : Apabila sampai dengan tanggal 30 November 2004 PKP belum
menyampaikan pemberitahuan kepada KPP, maka Kepala KPP wajib
menerbitkan keputusan pemusatan tempat terutang pajak secara
jabatan paling lambat tanggal 31 Desember 2004.
Angka 5 : Permohonan restitusi PPN dan atau PPn BM, permohonan Surat
Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai (SKB PPN), permohonan
Surat Keterangan Bebas Pajak Penjualan atas Barang Mewah (SKB
PPn BM, permohonan Pemindahbukuan, permohonan Pembetulan,
permohonan Keberatan dan Pengurangan/Penghapusan Sanksi
Administrasi atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar
atas PPN dan atau PPn BM, permintaan Surat Uraian Banding untuk
PPN dan atau PPn BM dan permohonan lainnya yang diterima sampai
dengan tanggal penerapan sistem administrasi perpajakan modern
pada KPP tempat pemusatan, diselesaikan oleh KPP lokasi dengan
memperhatikan jangka waktu penyelesaian sesuai ketentuan yang
berlaku bagi masing-masing permohonan, paling lambat 6 bulan
sejak tanggal penerapan sistem administrasi perpajakan modern
pada KPP tempat pemusatan.
Angka 6 : Pemeriksaan Surat Pemberitahuan Masa PPN dan atau PPn BM
selain lebih bayar restitusi, yang telah dimulai sebelum tanggal
penerapan sistem administrasi perpajakan modern, diselesaikan oleh
KPP lokasi dengan memperhatikan jangka waktu penyelesaian sesuai
ketentuan yang berlaku, paling lambat 6 bulan sejak tanggal
penerapan sistem administrasi perpajakan modern pada KPP tempat
pemusatan.
g. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 05/PJ./2005 tentang Penyampaian Peraturan
Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 37/PJ./2005 Tentang Perubahan Atas KEP - 133/PJ./2004
Tentang Tata Cara Penggunaan Faktur Pajak Lama Oleh Pengusaha Kena Pajak Yang
Dikukuhkan Di Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pajak Jakarta Khusus Selain Kantor Pelayanan Pajak Badan Usaha Milik Negara Dan
Penjelasan Atas Surat Edaran Nomor SE - 22/PJ./2004 Tentang Penyampaian Keputusan
Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-132/PJ./2004 Tentang Tempat Terutangnya Pajak Bagi
Pengusaha Kena Pajak Yang Dikukuhkan Di Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus Selain Kantor Pelayanan Pajak Badan Usaha
Milik Negara Dan KEP - 133/PJ./2004 Tentang Tata Cara Penggunaan Faktur Pajak Lama Oleh
Pengusaha Kena Pajak Yang Dikukuhkan Di Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus Selain Kantor Pelayanan Pajak Badan Usaha
Milik Negara, antara lain mengatur bahwa :
a). Yang dimaksud dengan kata 'diselesaikan' sebagaimana dimaksud dalam butir 5
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 22/PJ./2004 diberikan penegasan
adalah sebagai berikut untuk permohonan restitusi PPN dan atau PPn BM, diselesaikan
sampai dengan diterbitkannya Nota Penghitungan;
b). Yang dimaksud dengan kata 'diselesaikan' sebagaimana dimaksud dalam butir 6
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 22/PJ./2004, diberikan penegasan
adalah sampai dengan diterbitkannya Nota Penghitungan.
3. Berdasarkan ketentuan pada angka 2 serta memperhatikan isi surat Saudara pada angka 1 di atas,
dengan ini ditegaskan hal-hal sebagai berikut:
a. Atas Permohonan restitusi PPN dan/atau PPn BM, yang diterima sampai dengan tanggal
penerapan sistem administrasi perpajakan modern pada KPP tempat pemusatan (KPP PMA
Dua), diselesaikan oleh KPP lokasi (KPP Karawang) dengan memperhatikan jangka waktu
penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku bagi masing-masing permohonan, paling lambat
6 bulan sejak tanggal penerapan sistem administrasi perpajakan modern pada KPP tempat
pemusatan.
b. Dalam hal penyelesaian restitusi PPN terjadi melewati jangka waktu di atas, Kantor Pelayanan
Pajak lama harus mengirim berkas Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan berikut uraian
singkat mengenai hal-hal yang dianggap perlu kepada Kantor Pelayanan Pajak baru yang
isinya antara lain :
- Jumlah tunggakan pajak yang masih harus ditagih;
- Tindakan penagihan yang telah dilaksanakan atas tunggakan pajak;
- Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau keberatan Wajib Pajak
atau Pengusaha Kena Pajak yang belum diselesaikan.
c. Dengan demikian, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PPN tahun 2000, 2001,
2002 dan 2003 tersebut diselesaikan KPP PMA Dua berdasarkan data yang berasal dari KPP
Karawang.
d. Apabila masih terdapat utang pajak, maka kelebihan pembayaran pajak tersebut akan
dikompensasikan dengan utang pajak yang masih belum dilunasi.
Demikian untuk dimaklumi.
A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PPN DAN PTLL,
ttd.
A. SJARIFUDDIN ALSAH
peraturan/0tkbpera/5301386c592331424197d34172de723a.txt · Last modified: (external edit)