peraturan:0tkbpera:4fc66104f8ada6257fa55f29a2a567c7
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
5 Februari 2004
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 97/PJ.312/2004
TENTANG
PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS HIBAH SAHAM DAN PENGHAPUSAN
SEBAGIAN HUTANG BUNGA CONVERTIBLE BOND
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : XXX tanggal 15 Oktober 2003 perihal tersebut di atas, dengan
ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :
1. Dalam surat tersebut Saudara mengemukakan bahwa :
a. Salah satu pemegang saham asing bermaksud menghibahkan sahamnya kepada perusahaan
(PT. ABC) yang menerbitkan saham tersebut;
b. Nilai perolehan saham pemegang saham asing yang bersangkutan adalah sebesar
Rp. 13.944.630.000,-. Nilai nominal saham tersebut saat ini telah mengalami penurunan dari
harga Rp. 1000,-/lembar menjadi Rp. 100,-/lembar dan dalam neraca PT. ABC tercatat
sebagai berikut:
- Modal Saham sebesar Rp. 1.394.463.000,-
- Tambahan Modal disetor Rp. 12.550.167.000,-
Saudara menanyakan bagaimana perlakuan pajak atas hibah saham tersebut dan dengan
nilai apa (nilai nominal, nilai perolehan atau nilai pasar/appraised value) hibah saham tersebut
harus dicatat oleh perusahaan?;
c. PT. ABC juga mempunyai hutang convertible bond kepada pemegang saham asing tersebut
dengan rincian sebagai berikut:
Hutang Pokok Rp. 7.464.710.000,-
Hutang Bunga Rp. 4.902.454.706,-
Hutang bunga tersebut sudah di accrued seluruhnya walaupun belum jatuh tempo
pembayarannya. Perusahaan pada saat ini hendak membeli kembali hutang tersebut dengan
diskonto, misalnya dengan harga Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah).
Saudara menanyakan bagaimana perlakuan pajak atas pembelian kembali utang tersebut
dan apakah transaksi tersebut dapat dibukukan sebagai berikut:
1. Hutang Pokok Rp. 7.464.710.000,-
Kas Rp. 7.464.710.000,-
2. Hutang Bunga Rp. 1.535.290.000,-
Kas Rp. 1.535.290.000,-
3. Hutang Bunga Rp. 3.367.164.706,-
Pendapatan di luar usaha Rp. 3.367.164.706,-
2. Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 TAHUN 2000 (UU PPh), antara lain diatur:
a. Pasal 4 ayat (1)
Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis
yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar
Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak
yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:
- huruf d angka 4)
keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk keuntungan
karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang
diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan
badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil
termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada
hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-
pihak yang bersangkutan.
- Huruf f
Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian
utang.
- Huruf k
Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
b. Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 2)
Yang tidak termasuk sebagai Objek Pajak adalah harta hibahan yang diterima oleh keluarga
sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan
pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh
Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau
penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
c. Pasal 9 ayat (1) huruf g
Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan
bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan,
dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali zakat
atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama
Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam
kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh
Pemerintah;
d. Pasal 10 ayat (4) huruf a dan huruf b
Apabila terjadi pengalihan harta :
- Yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan
huruf b, maka dasar penilaian bagi yang menerima pengalihan sama dengan nilai sisa
buku dari pihak yang melakukan pengalihan atau nilai yang ditetapkan oleh Direktur
Jenderal Pajak;
- Yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a,
maka dasar penilaian bagi yang menerima pengalihan sama dengan nilai pasar dari
harta tersebut.
3. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat diberikan penegasan bahwa :
3.1. Atas hibah saham
a. Hibah saham tersebut tidak memenuhi syarat sebagai bukan Objek Pajak karena
pihak penerima (PT. ABC) tidak termasuk pihak penerima sebagaimana dimaksud
dalam ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 2). Nilai hibah saham tersebut adalah
nilai pasarnya (appraised value).
b. Bagi pemegang saham asing selaku pembeli hibah, selisih antara nilai pasar saham
dengan harga perolehannya (jumlah penyertaan modal) merupakan keuntungan atau
kerugian yang diakui secara fiskal dan dikenakan pajak di Indonesia sepanjang
pemegang saham asing tersebut adalah Wajib Pajak dalam negeri atau BUT.
c. Bagi PT. ABC selaku penerima hibah, nilai pasar saham seluruhnya merupakan
penghasilan yang dikenakan pajak.
3.2. Atas pembelian kembali convertible bond
a. Atas hutang pokok dan hutang bunga convertible bond kepada pemegang saham
asing sejumlah Rp.12.367.164.706,- yang dibeli kembali oleh PT. ABC sebesar
Rp. 9.000.000.000,- menimbulkan diskonto atau keuntungan karena pembebasan
utang bagi perusahaan sebesar Rp. 3.367.164.706. Diskonto atau keuntungan
tersebut merupakan penghasilan yang dikenakan pajak pada akhir tahun melalui
SPT Tahunan.
b. Bagi pemegang saham asing diskonto tersebut merupakan kerugian yang dapat
diakui secara fiskal pada akhir tahun melalui SPT Tahunan sepanjang pemegang
saham asing tersebut adalah Wajib Pajak dalam negeri atau BUT.
Demikian penegasan kami harap maklum.
A.n. DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR,
ttd
SURJOTAMTOMO SOEDIRDJO
peraturan/0tkbpera/4fc66104f8ada6257fa55f29a2a567c7.txt · Last modified: (external edit)