KLIPedia

             KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
                    NOMOR 391/KMK.04/2002

                        TENTANG 

     PENETAPAN SEBAGAI KAWASAN BERIKAT DAN PEMBERIAN PERSETUJUAN PENYELENGGARA KAWASAN 
  BERIKAT (PKB) MERANGKAP PENGUSAHA DI KAWASAN BERIKAT (PDKB) KEPADA PT INDONESIA G-SHANK 
      PRECISION YANG YANG BERLOKASI DI KAWASAN INDUSTRI JABABEKA, JALAN INDUSTRI KAWASAN 
             JABABEKA TAHAP II BLOK RR 5C5D, DESA PASIRSARI, LEMAHABANG, BEKASI JAWA BARAT

                MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.  bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap surat permohonan PT Indonesia G-Shank Precision 
    Nomor : 07/IGSP/VI/2002 tanggal 28 Juni 2002, diperoleh kesimpulan bahwa lokasi PT Indonesia 
    G-Shank Precision telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Kawasan Berikat;
b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 
    Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Sebagai Kawasan Berikat Dan Pemberian 
    Persetujuan Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) Merangkap Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB) 
    Kepada PT Indonesia G-Shank Precision Yang Berlokasi Di Kawasan Industri Jababeka, Jalan Industri 
    Kawasan Jababeka Tahap II Blok RR 5C5D, Desa Pasirsari, Lemahabang, Bekasi Jawa Barat;

Mengingat :

1.  Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
    Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
2.  Peraturan Pemerintah Nomor 33 TAHUN 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara 
    Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3638) sebagaimana 
    telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 TAHUN 1997 (Lembaran Negara Republik 
    Indonesia Tahun 1997 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3717);
3.  Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;
4.  Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah 
    beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 37/KMK.04/2002;

                          MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN SEBAGAI KAWASAN BERIKAT DAN PEMBERIAN 
PERSETUJUAN PENYELENGGARA KAWASAN BERIKAT (PKB) MERANGKAP PENGUSAHA DI KAWASAN BERIKAT 
(PDKB) KEPADA PT INDONESIA G-SHANK PRECISION YANG BERLOKASI DI KAWASAN INDUSTRI JABABEKA, 
JALAN INDUSTRI KAWASAN JABABEKA TAHAP II BLOK RR 5C5D, DESA PASIRSARI, LEMAHABANG, BEKASI 
JAWA BARAT.


PERTAMA :

Menunjuk dan menetapkan lokasi perusahaan industri PT Indonesia G-Shank Precision sebagai Kawasan 
Berikat serta memberikan persetujuan PKB merangkap PDKB kepada:

a.  Nama Perusahaan         :   PT Indonesia G-Shank Precision

b.  Alamat Kantor Perusahaan        :   Kawasan Industri Jababeka, Jalan Industri 
                            Kawasan Jababeka Tahap II Blok RR 5C5D, 
                            Desa Pasirsari, Lemahabang, Bekasi Jawa 
                            Barat

c.  Nama Pemilik/Penanggung Jawab   :   Lu Ting Ciang

d.  Alamat Pemilik/Penanggung Jawab :   Jalan Beruang 10 Blok G1 No. 101, Bekasi, Jawa 
                            Barat

e.  Nomor Pokok Wajib Pajak     :   -   01.869.482.8.055.000
                            -   01.869.482.8.413.001

f.  Luas Lokasi Kawasan Berikat     :   4.339 M2

g.  Jenis Hasil Produksi            :   Stamping Part for Camera Audio dan Computer, 
                            Dies, dan Fixtures.


KEDUA :

Penetapan dan pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA disertai kewajiban untuk:
1.  Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan dibidang pabean, perpajakan dan ketentuan lain di 
    bidang impor dan ekspor;
2.  Bertanggung jawab atas kebenaran laporan kegiatan operasional Kawasan Berikat yang disampaikan 
    kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan 
    Nomor 291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
    dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 37/KMK.04/2002;
3.  Melaporkan penggunaan bahan baku dan/atau bahan penolong dan hasil olahannya;
4.  Mengadakan pembukuan mengenai pemasukan, pengolahan dan pengeluaran barang dari dan ke 
    Kawasan Berikat, menyediakan/memperlihatkan buku-buku yang diperlukan untuk pemeriksaan.


KETIGA :

Penetapan sebagai Kawasan Berikat dan pemberian persetujuan PKB merangkap PDKB sebagaimana 
dimaksud Diktum PERTAMA, sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan kemudian oleh Direktorat Jenderal 
Bea dan Cukai.


KEEMPAT :

Penetapan sebagai Kawasan Berikat dan pemberian persetujuan PKB merangkap PDKB dicabut apabila 
perusahaan memenuhi ketentuan pencabutan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 21 Keputusan 
Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997.

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.




SALINAN Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:
1.  Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian;
2.  Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
3.  Gubernur Bank Indonesia;
4.  Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
5.  Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
6.  Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
7.  Direktur Jenderal Pajak;
8.  Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
9.  Kepala Biro Hukum dan Humas Departemen Keuangan;
10. Kepala Kantor Wilayah V Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bandung;
11. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Bekasi;
12. Pimpinan PT Indonesia G-Shank Precision




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Agustus 2002
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BOEDIONO