peraturan:0tkbpera:4d6ce445727ef59cc07abb95d3e4a1d4
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
12 April 2005
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 249/PJ.53/2005
TENTANG
PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS JASA KEAGENAN ASURANSI
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara nomor xxx tanggal 3 Januari 2005 dan nomor xxx tanggal 6 Januari 2005
hal Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi Agen Asuransi (NPWP xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx), dengan ini diberitahukan
hal-hal sebagai berikut :
1. Dalam kedua surat tersebut beserta lampirannya antara lain dikemukakan bahwa :
a. PT ABC bergerak di bidang usaha keagenan asuransi, yaitu sebagai agen asuransi dari
PT DEF untuk wilayah Polda Jawa Tengah.
b. Dengan menunjuk pada ketentuan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 Usaha
Perasuransian, Saudara berpendapat bahwa jasa agen asuransi tidak sama dengan jasa
broker asuransi, dan karenanya PT ABC sebagai agen asuransi tidak perlu dikukuhkan
sebagai Pengusaha Kena Pajak.
c. Perjanjian Kerjasama antara PT DEF dengan PT ABC dalam Menyelenggarakan Usaha
Asuransi Kerugian/Umum Nomor xxx dan xxx tanggal 2 Januari 2002 antara lain
menyepakati :
- Mengadakan kerjasama dalam menyelenggarakan usaha perasuransian yang dikelola
oleh PT DEF, dimana PT DEF memberi wewenang kepada PT ABC untuk memasarkan
produk asuransi PT DEF, dan PT ABC menyatakan bersedia dan setuju untuk
melaksanakan tugas dan bertindak sebagai agen untuk memasarkan produk asuransi
PT DEF (Pasal 1);
- PT ABC bertanggung jawab atas biaya operasional dan biaya pegawai serta segala
kewajibannya sebagai perseroan terbatas yang bergerak di bidang usaha penunjang
asuransi yaitu sebagai agen asuransi (Pasal 2 ayat (4)); dan
- PT DEF berkewajiban memberikan komisi kepada PT ABC yang pelaksanaan serta
besarnya ditentukan berdasarkan ketentuan perasuransian dan diatur dengan surat
keputusan tersendiri yang dikeluarkan oleh PT DEF (Pasal 4).
d. Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, Saudara meminta penegasan apakah jasa
keagenan asuransi yang diserahkan oleh PT ABC merupakan jasa dikenakan PPN.
2. Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 18 TAHUN 2000, antara lain mengatur :
a. Pasal 1 angka 14 menyatakan bahwa Pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang dalam
kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor
barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar
Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.
b. Pasal 1 angka 15 menyatakan bahwa Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha sebagaimana
dimaksud dalam angka 14 yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau
penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini, tidak
termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan,
kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
c. Pasal 3A ayat (1) menyatakan bahwa Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf c, atau huruf f, wajib melaporkan usahanya untuk
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang.
d. Pasal 4 huruf c menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa
Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
e. Pasal 4A ayat (3) huruf d antara lain menetapkan jasa asuransi sebagai jenis jasa yang tidak
dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, antara lain mengatur :
a. Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa Perusahaan Perasuransian adalah Perusahaan Asuransi
Kerugian, Perusahaan Asuransi Jiwa, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Pialang Asuransi,
Perusahaan Pialang Reasuransi, Agen Asuransi, Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi dan
Perusahaan Konsultan Aktuaria.
b. Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa Agen Asuransi adalah seseorang atau badan hukum
yang kegiatannya memberikan jasa dalam memasarkan jasa asuransi untuk dan atas nama
penanggung.
c. Pasal 2 menyatakan bahwa usaha perasuransian merupakan kegiatan usaha yang bergerak
di bidang :
- usaha asuransi, yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana
masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada
anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya
kerugian karena suatu peritiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau
meninggalnya seseorang.
- usaha penunjang usaha asuransi, yang menyelenggarakan jasa keperantaraan,
penilaian kerugian asuransi dan jasa aktuaria.
d. Pasal 3 huruf b menyatakan bahwa usaha penunjang usaha asuransi terdiri dari :
- usaha pialang asuransi yang memberikan jasa keperantaraan dalam penutupan
asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk
kepentingan tertanggung;
- usaha pialang reasuransi yang memberikan jasa keperantaraan dalam penempatan
reasuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi reasuransi dengan bertindak
untuk kepentingan perusahaan asuransi;
- usaha penilai kerugian asuransi yang memberikan jasa penilaian terhadap kerugian
pada objek asuransi yang dipertanggungkan;
- usaha konsultan aktuaria yang memberikan jasa konsultasi aktuaria;
- usaha agen asuransi yang memberikan jasa keperantaraan dalam rangka pemasaran
jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung.
4. Pasal 5 huruf d dan Pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 144 TAHUN 2000 tentang Jenis Barang
dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, menyatakan jasa asuransi, tidak termasuk
broker asuransi, sebagai jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
5. Berdasarkan ketentuan pada butir 2 sampai dengan butir 4 serta memperhatikan isi kedua surat
Saudara beserta lampirannya pada butir 1 di atas, dengan ini ditegaskan bahwa :
a. Jasa keagenan asuransi merupakan jasa penunjang usaha asuransi dan bukan merupakan jasa
asuransi yang tidak dikenakan PPN sehingga atas penyerahan jasa keagenan asuransi oleh PT
ABC kepada PT DEF terutang PPN.
b. Untuk itu, PT ABC harus melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena
Pajak, untuk kemudian memungut, menyetor dan melaporkan PPN yang terutang atas
penyerahan jasa keagenan asuransi yang dilakukan oleh PT ABC.
Demikian untuk dimaklumi.
Direktur
ttd.
A. Sjarifuddin Alsah
NIP 060044664
Tembusan:
1. Direktur Jenderal Pajak;
2. Direktur Peraturan Perpajakan;
3. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Bagian Tengah I;
4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Semarang Timur.
peraturan/0tkbpera/4d6ce445727ef59cc07abb95d3e4a1d4.txt · Last modified: (external edit)