KLIPedia

                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                   10 Maret 1995  

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                         NOMOR S - 326/PJ.51/1995

                            TENTANG

                          PPN ATAS AYAM POTONG

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 1 Februari 1995 perihal tersebut pada pokok surat, 
dengan ini disampaikan penjelasan sebagai berikut :

1.  Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 50 TAHUN 1994 tentang 
    Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa 
    Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 
    11 Tahun 1994, maka jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah barang hasil 
    peternakan, perburuan/penangkapan, atau penangkaran, yang diambil langsung dari sumbernya.

    Barang hasil peternakan, perburuan/penangkapan, atau penangkaran, yang diambil langsung dari 
    sumbernya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi hasil pembibitan dan budidaya ternak 
    unggas seperti ayam, itik, burung puyuh, burung merpati, kalkun, entok, dan sejenisnya, serta telur 
    yang dihasilkannya.

2.  Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ayam dan bagian-bagian dari ayam yang dipotong yang 
    belum diproses lebih lanjut adalah barang yang tidak dikenakan PPN, sehingga atas penyerahannya 
    tidak terutang PPN.

Demikian untuk dimaklumi.




A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DAN PAJAK TIDAK LANGSUNG LAINNYA

ttd

SAROYO ATMOSUDARMO