peraturan:0tkbpera:477bdb55b231264bb53a7942fd84254d
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
23 Desember 1988
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 46/PJ.3/1988
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PPN/PPn.BM OLEH BENDAHARAWAN, KPN DAN BADAN-BADAN
TERTENTU SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK (SERI PPN - 133)
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sebagaimana Saudara ketahui bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun
1988, Kantor Perbendaharaan Negara, Bendaharawan dan Badan-badan tertentu lainnya seperti PERTAMINA,
Kontraktor Kontrak Bagi Hasil dan Kontrak Karya di bidang Minyak dan Gas Bumi dan Pertambangan Umum
lainnya, BUMN dan BUMD, Bank Pemerintah dan Pembangunan Daerah ditetapkan sebagai pemungut dan
penyetor PPN dan PPn.BM yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang
Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak (terlampir).
Sebagai peraturan pelaksanaannya (terlampir) telah diterbitkan 3 (tiga) Keputusan Menteri Keuangan :
1. Nomor 1287/KMK.04/1988 tanggal 23 Desember 1988 tentang Tata Cara Pemungutan dan Pelaporan
Pajak Pertambangan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah oleh Bendaharawan sebagai
pemungut pajak.
2. Nomor 1288/KMK.04/1988 tanggal 23 Desember 1988 tentang Tata Cara Pemungutan dan Pelaporan
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah oleh Kantor Perbendaharaan Negara
sebagai pemungut pajak.
3. Nomor 1289/KMK.04/1988 tanggal 23 Desember 1988 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan
Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah oleh Badan-badan
tertentu sebagai pemungut pajak.
Sehubungan dengan dikeluarkannya keputusan tersebut diatas beberapa hal perlu diberikan penegasan
sebagai berikut :
(1) Ruang lingkup pemungutan PPN.
Ruang lingkup pemungutan PPN adalah sesuai dengan ruang lingkup pengenaan PPN berdasarkan
Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985
tentang Pelaksanaan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan Peraturan Pemerintah Nomor
28 TAHUN 1988 tentang Pengenaan PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan oleh
pedagang besar dan penyerahan Jasa Kena Pajak selain jasa yang dilakukan oleh pemborong. Dengan
demikian maka atas penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan oleh Importir, pabrikan,
distributor utama, pedagang besar (distributor,agen) dan pedagang eceran, terutang PPN. Demikian
pula atas penyerahan semua jasa (kecuali jasa yang tidak dikenakan PPN) terutang PPN yang menjadi
obyek pemungutan berdasarkan ketentuan ini.
Penyerahan yang PPN/PPnBM-nya tidak perlu dipungut.
Dalam rangka deregulasi maka penerbitan SKB PPN hendaknya dilakukan seminimal mungkin. Oleh
karena itu hal-hal yang sudah jelas tidak terutang PPN, Kantor Perbendaharaan Negara,
Bendaharawan dan Badan-badan tertentu tidak perlu memungut PPN. Penyerahan yang PPN-nya tidak
perlu dipungut dapat dibagi sebagai berikut :
A. Penyerahan yang terhutang PPN tetapi tidak perlu dipungut PPN/PPn.BM oleh pemungut.
Penyerahan dibawah ini sebenarnya terutang PPN, tetapi atas pembayarannya tidak perlu
dipungut PPN/PPn.BM oleh pemungut:
(1) pembayaran jumlahnya tidak melebihi Rp. 500.000,00
(2) pembayaran atas penyerahan BBM dan bukan BBM oleh PERTAMINA.
(3) pembayaran atas jasa telekomunikasi yang diserahkan oleh Perumtel.
(4) pembayaran atas jasa angkutan udara dalam negeri yang diserahkan oleh
perusahaan penerbangan.
(5) Pembayaran yang PPN-nya ditanggung Pemerintah berdasarkan :
a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 TAHUN 1986 yo Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1986 yo Keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1988 yo Keputusan Menteri Keuangan
Nomor : 559/KMK.04/1986 tanggal 24 Juni 1986.
b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 TAHUN 1988 yaitu atas
penyerahan surat kabar dan majalah yang bahannya dibuat dari kertas
koran.
Catatan :
Penyerahan tersebut pada butir 1 s/d 4 disetor sendiri oleh PKP rekanan yang
bersangkutan.
B. Penyerahan yang tidak terutang PPN berdasarkan Undang-undang PPN 1984 dan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 TAHUN 1988.
(1) Penyerahan bukan Barang Kena Pajak termasuk pembayaran atas pembebasan
tanah, kecuali penyerahan tanah matang oleh Real Estate/Industrial Estate tetap
terutang dan dipungut PPN.
(2) Penyerahan bukan Jasa Kena Pajak sebagaimana tersebut dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 28 TAHUN 1988 yaitu :
a. jasa pelayanan dan perawatan kesehatan.
b. jasa pelayanan sosial.
c. jasa pelayanan pos dan giro.
d. jasa perbankan, asuransi, lembaga keuangan bukan Bank dan Financial
Leasing.
e. jasa di bidang keagamaan.
f. jasa di bidang pendidikan.
g. jasa di bidang kesenian yang tidak bersifat komersial.
h. jasa penyiaran radio dan televisi.
i. jasa angkutan laut dan angkutan udara.
j. jasa angkutan udara luar negeri.
k. jasa tenaga kerja dan penyediaan tenaga kerja.
l. jasa perhotelan dan rumah penginapan.
m. jasa telepon umum, coin box, telegram dan jasa penyewaan transponder
luar negeri.
Penyerahan tersebut pada huruf A dan B tidak perlu dipungut dan juga tidak perlu
diterbitkan Surat Keputusan Beban PPN (SKB PPN). Oleh karena itu diminta kepada
Saudara memberikan penjelasan kepada Kantor Perbendaharaan Negara,
Bendaharawan dan Badan-badan tertentu tersebut.
Dalam hal pemungut ragu-ragu dalam memutuskan apakah atas penyerahan
tersebut terutang PPN/PPn.BM atau tidak, maka Saudara diminta membuat surat
penegasan kepada si pemungut apakah terutang PPN/PPn.BM atau tidak, jika tidak
terutang maka untuk penyerahan dengan kasus yang sama diberikan penegasan
bahwa untuk penyerahan tersebut tidak perlu dipungut PPN.
(2) Pemungut Pajak.
Yang bertanggung jawab atas pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN/PPn.BM adalah Kantor
Perbendaharaan Negara, Bendaharawan dan Kantor Pusat/Cabang/Unit dari Badan-badan tertentu
sebagai pemungut pajak, yang melakukan pembayaran, Pemungut ini ditetapkan dengan Keputusan
Presiden Nomor 56 TAHUN 1988 dan untuk ini tidak diperlukan surat khusus penunjukan sebagai
pemungut.
Dalam hal terjadi transaksi antar badan-badan tertentu sebagai pemungut (diluar pemungutan oleh
KPN dan Bendaharawan yang selalu diperlakukan sebagai pemungut) maka PKP yang menyerahkan
BKP/JKP yang berkewajiban untuk memungut dan menyetor sendiri PPN/PPn.BM yang terutang.
(3) Saat pemungutan dan penyetoran.
3.1. Saat pemungutan adalah pada saat dilakukannya pembayaran atas tagihan kepada PKP
rekanan yang bersangkutan.
3.2. Saat penyetoran untuk Bendaharawan dan badan-badan tertentu adalah selambat-lambatnya
tanggal 10 setelah bulan dilakukannya pembayaran tersebut pada butir 3.1.
(4) Bukti pemungutan.
Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak (SSP) yang PPN/PPn.BM-nya telah disetorkan di Kas Negara/
Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro merupakan bukti pemungutan dan sekaligus sebagai bukti setor
baik bagi PKP rekanan maupun pemungut.
Dalam hal tidak terutang PPN maka Faktur Pajak dan SSP tidak perlu dibuat.
(5) Dasar Pengenaan Pajak dan pajak yang dipungut untuk KPN dan Bendaharawan.
5.1. Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran baik dalam bentuk uang muka, atau
pembayaran sebagian atau pembayaran seluruhnya yang dilakukan oleh pemungut. Dalam
jumlah pembayaran tersebut dianggap sudah termasuk PPN/PPn.BM yang terutang, tanpa
memperhatikan apakah dalam kontrak menyebutkan ketentuan pemungutan PPN/PPn.BM atau
tidak.
Catatan :
Khusus untuk "Project Aid" sambil menunggu pengaturan/penegasan lebih lanjut, ketentuan
yang ada masih tetap berlaku.
5.2. PPN yang dipungut sebesar 10/110 dari jumlah pembayaran. Dalam hal penyerahan BKP
disamping terutang PPN juga terutang PPn.BM maka PPN/PPn.BM yang dipungut sebesar:
100% + tarif PPN + tarif PPn.BM x jumlah pembayaran.
Penentuan apakah suatu penyerahan terutang PPn.BM diserahkan sepenuhnya kepada PKP
rekanan yang bersangkutan karena rekanan tersebut dianggap mengetahui apakah suatu
penyerahan terutang PPn.BM atau tidak.
Catatan :
Untuk Badan-badan tertentu PPN dan PPn.BM dihitung sebesar tarif PPN/PPn.BM dikalikan
dengan Dasar Pengenaan Pajak (Harga Jual, Nilai penggantian).
(6) Faktur Pajak :
Faktur Pajak yang harus dibuat oleh PKP rekanan adalah Faktur Pajak standard sebagaimana diatur
dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1117/KMK.04/1988 tanggal 8 November 1988.
(7) Surat Setoran Pajak (SSP) :
SSP dibuat atas nama, alamat dan NPWP PKP rekanan, sedangkan yang menandatangani SSP pada
ruang kiri bawah SSP adalah pemungut yang bertindak atas nama PKP rekanan.
(8) Laporan :
8.1. Bagi Pemungut.
Pemungut diwajibkan melaporkan PPN dan PPn.BM yang dipungut dan disetor sesuai dengan
jadwal waktu yang ditentukan dalam lampiran keputusan Menteri Keuangan yang
bersangkutan. Laporan yang dibuat cukup singkat dan hanya memuat jumlah lembar Faktur
Pajak, PPN dan PPn.BM yang dipungut dan disetor. Lampirannya adalah Faktur Pajak yang
telah dibubuhi cap "Telah disetor tanggal ............" dan tanda tangan si pemungut.
8.2. Bagi PKP rekanan.
PKP rekanan mencantumkan PPN/PPn.BM yang dipungut dalam SPT Masa PPN (formulir 1485)
sebagai Pajak Keluaran yang dipungut oleh instansi dan badan yang ditunjuk tersebut pada
Kode B Nomor 2 Formulir 1485 dalam Masa Pajak sebagai berikut :
a. Untuk PPN/PPn.BM yang dipungut oleh KPN dilaporkan dalam masa pajak sesuai
dengan bulan "Cash Register" oleh Kantor Kas Negara pada SSP yang bersangkutan.
b. Untuk PPN/PPn.BM yang dipungut oleh Bendaharawan atau badan tertentu dilaporkan
dalam masa pajak dilakukannya pembayaran atas tagihan oleh pemungut, dengan
asumsi bahwa tanggal 10 bulan berikutnya sudah ada bukti pungutan yaitu SSP yang
bersangkutan. Tetapi dalam praktek kemungkinan terjadi kelambatan pengiriman
SSP (yang pajaknya telah disetor) kepada PKP rekanan oleh si pemungut, maka
dapat dilaporkan pada masa pajak berikutnya setelah bulan dilakukannya
pembayaran atas tagihan.
(9). Sanksi :
Untuk KPN dan Bendaharawan sebagai pemungut pajak yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana
diatur dalam Keputusan Presiden dan Keputusan Menteri Keuangan yang bersangkutan, dapat
dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain
sanksi atas petugas/pejabat KPN dan Bendaharawan adalah sanksi kepegawaian. Jika memenuhi
unsur pidana dapat dikenakan sanksi pidana yang berkenaan.
Untuk Badan-badan tertentu sebagai pemungut pajak, kecuali Bank Pemerintah/Bank Pembangunan
Daerah baik selaku Bank Persepsi maupun selaku Bank Pembayar atas penyerahan BKP/JKP kepada
Pemerintah, maka Badan-badan pemungut bertanggung jawab sesuai dengan Pasal 33 Undang-undang
Nomor 6 TAHUN 1983 dan dapat diterbitkan Surat Keterangan Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 sepanjang PKP rekanan dapat membuktikan bahwa
PPN/PPn.BM telah dipungut oleh Badan pemungut tetapi tidak disetorkan di Kas Negara.
(10). Lain-lain :
10.1. Ketentuan pemungutan ini berlaku untuk pembayaran yang dilakukan mulai tanggal 1 Januari
1989.
10.2. Dengan berlakunya Keputusan Presiden dan Keputusan Menteri keuangan tersebut di atas
maka S.E. Direktur Jenderal Pajak Nomor :
a. SE-10/PJ.3/1986 tanggal 18 Maret 1986 (Seri PPN-70);
b. SE-38/PJ.3/1986 tanggal 6 Agustus 1986 (Seri PPN-82);
c. SE-57/PJ.3/1986 tanggal 17 Desember 1986 (Seri PPN-94);
d. SE-4/PJ.3/1987 tanggal 24 Januari 1987 (Seri PPN-97);
e. SE-34/PJ.3/1988 tanggal 25 Agustus 1988 (Seri PPN-125);
f. Ketentuan lainnya yang bertentangan dengan ketentuan ini, dinyatakan tidak berlaku.
10.3. Agar pemungut mengetahui kewajiban pemungutan ini diminta kepada Saudara
menyebarluaskan Surat Edaran ini kepada pemungut dalam wilayah Saudara.
Demikian petunjuk ini kami berikan agar Saudara dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya.
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
ttd
Drs. MAR'IE MUHAMMAD
peraturan/0tkbpera/477bdb55b231264bb53a7942fd84254d.txt · Last modified: (external edit)