KLIPedia

                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                31 Agustus 1991

                      SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                            NOMOR SE - 72/PJ.6/1991

                               TENTANG

                TATACARA USUL PENGHAPUSAN TUNGGAKAN IPEDA

                          DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan peraturan pelaksanaan di bidang Iuran Pembangunan Daerah (Ipeda) sudah tidak berlaku lagi 
sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Undang-undang Nomor 12 TAHUN 1985, maka dengan ini diberitahukan 
bahwa :

1.  Untuk menghapuskan piutang pajak (termasuk tunggakan Ipeda) berlaku ketentuan Pasal 24 KUP jo. 
    Keputusan Menteri Keuangan Nomor 952/KMK.04/1983.

    Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tersebut di atas, piutang pajak yang dapat dihapuskan 
    adalah piutang pajak yang tidak mungkin dapat ditagih lagi disebabkan karena:
    a.  Wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai 
        ahli waris, tidak dapat diketemukan, tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
    b.  hak untuk melakukan penagihan sudah daluwarsa.

2.  Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak, harus dilakukan pemeriksaan setempat, sedangkan untuk 
    mengetahui kedaluwarsaan penagihan pajak harus dilakukan penelitian administrasi.

3.  Sehubungan dengan ketentuan tersebut diatas, maka terhadap piutang Ipeda yang akan dihapuskan 
    perlu diteliti apakah piutang Ipeda tersebut sudah benar-benar daluwarsa.Piutang Ipeda digolongkan 
    daluwarsa apabila setelah lampau waktu lima tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak atau 
    berakhirnya masa pajak, dan tidak dilakukan usaha pencegahan daluwarsa dengan cara melakukan 
    penagihan dengan Surat Paksa oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II atau Gubernur Kepala 
    Daerah Tingkat I untuk DKI Jakarta sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 
    BUPP.1-4-45 Tahun 1961 Tentang Penunjukan Pejabat yang Berwenang Mengeluarkan Surat Paksa 
    Dalam Hal Pajak Hasil Bumi.

4.  Sehubungan dengan itu, maka usul penghapusan tunggakan Ipeda diatur dengan tatacara sebagai 
    berikut :
    4.1.    Usul penghapusan tunggakan Ipeda dilakukan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB berdasarkan 
        data tunggakan yang tercatat pada administrasi KP. PBB.

    4.2.    Tunggakan Ipeda yang diusulkan untuk dihapuskan tersebut, harus terlebih dahulu diteliti 
        dengan cara mencocokkan data tunggakan Ipeda yang tercatat di Kantor Pelayanan PBB 
        dengan data tunggakan yang ada di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II.

    4.3.    Usul penghapusan Ipeda sektor Pedesaan dan Perkotaan dilakukan perdesa, mengingat 
        bahwa pembukuan penerimaan Ipeda sesuai dengan sistem Tata Usaha Piutang Ipeda (TUPI) 
        tidak dibukukan per Wajib Pajak tetapi per desa.

    4.4.    Usul penghapusan Ipeda sektor Perkebunan, Perhutanan dan sektor Pertambangan dilakukan 
        per Wajib Pajak. Penelitian kedaluwarsaan penagihan juga harus dilakukan per Wajib Pajak.

    4.5.    Hasil penelitian administrasi tersebut dituangkan dalamLaporan Penelitian Administrasi 
        (contoh lampiran 1) yang dibuat dalam rangkap tiga (3) :
        -   Lembar ke 1 untuk KP PBB (arsip);
        -   Lembar ke 2 untuk Kanwil;
        -   Lembar ke 3 untuk Bupati/Walikotamadya Kdh Tk. II ybs.

    4.6.    Laporan Penelitian Administrasi (lembar 2), beserta Daftar Usul Penghapusan Tunggakan 
        Ipeda diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah dengan menggunakan formulir seperti contoh 
        lampiran 2 untuk Ipeda Perkotaan dan Pedesaan dan lampiran 3 untuk Ipeda sektor 
        Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan yang masing-masing dibuat rangkap 5:
        -   Lembar ke 1 untuk diteruskan kepada Menteri Keuangan;
        -   Lembar ke 2 untuk Direktur Jenderal Pajak up. Direktur PBB;
        -   Lembar ke 3 untuk Kantor Pelayanan PBB;
        -   Lembar ke 4 untuk arsip Kantor Wilayah;
        -   Lembar ke 5 untuk Bupati/Walikotamadya Kdh Tk.II ybs.

5.  Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak (cq. Kabid PBB) apabila perlu dapat melakukan penelitian ulang 
    terhadap tunggakan Ipeda yang masih diragukan kebenarannya untuk dihapuskan. Apabila Kantor 
    Wilayah telah menyetujui usul tersebut, maka Kepala Kantor Wilayah membubuhkan tanda tangannya 
    pada Daftar Usul Penghapusan Tunggakan Ipeda. Waktu yang disediakan untuk melakukan penelitian 
    ulang dibatasi paling lama satu bulan sejak diterimanya usul penghapusan Ipeda dari KP PBB.

6.  Setelah memberikan persetujuan terhadap Daftar Usul Penghapusan Tunggakan Ipeda, Kepala Kantor 
    Wilayah meneruskan:
    -   lembar ke 1 (asli) dan lembar ke 2 kepada Direktur Jenderal Pajak u.p Direktur Pajak Bumi 
        dan Bangunan;
    -   lembar ke 3 kepada Kantor Pelayanan PBB;
    -   lembar ke 4 kepada arsip Kantor Wilayah.

7.  Selanjutnya diminta agar usul penghapusan tunggakan Ipeda sudah dapat diterima selambat-
    lambatnya pada akhir bulan Desember 1991 di Kantor Pusat.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.




DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd,

Drs. MAR'IE MUHAMMAD