peraturan:0tkbpera:4491777b1aa8b5b32c2e8666dbe1a495
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
14 Februari 1996
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 02/PJ.7/1996
TENTANG
PENEGASAN DAN PENYEMPURNAAN KETENTUAN PEMERIKSAAN RUTIN (SERI PEMERIKSAAN 01-96)
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Dari hasil pemantauan pemeriksaan rutin selama ini, khususnya SPT Tahunan PPh yang menyatakan Rugi
Tidak Lebih Bayar sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-14/PJ.71/1990
tanggal 14 April 1990 perihal Pemeriksaan terhadap SPT Tahunan PPh 1989 (Seri Pemeriksaan - 68) dan Surat
Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-20/PJ.71/1991 tanggal 28 Agustus 1991 perihal Pemeriksaan
terhadap SPT PPh 1990 dan Tahun-tahun selanjutnya (Seri Pemeriksaan - 73), diperoleh data/informasi bahwa
pelaksanaan-nya tidak dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Mengingat hal tersebut di atas, maka
dipandang perlu untuk memberikan penegasan dan penyempurnaan atas ketentuan yang diatur dalam Seri
Pemeriksaan - 68 dan Seri Pemeriksaan -73 sebagai berikut :
1. Cakupan Pemeriksaan Rutin (SPT Lebih Bayar, SPT Rugi Tidak Lebih Bayar, dan SPT yang menyalahi
ketentuan penggunaan Norma Penghitungan) diperluas dengan pemeriksaan Data Prioritas.
2. Wewenang pengelompokan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang
menyatakan Lebih Bayar, yang menyatakan Rugi Tidak Lebih Bayar dan yang menyalahi ketentuan
penggunaan Norma Penghitungan, yang akan diperiksa sederhana oleh KPP (kelompok A) atau yang
akan diperiksa lengkap oleh Karikpa atau unit pemeriksa lainnya (kelompok B) didelegasikan kepada
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak.
3. Kriteria yang harus digunakan untuk pengelompokan SPT Tahunan PPh tersebut adalah :
3.1. Untuk SPT Tahunan PPh yang menyatakan Lebih Bayar adalah besarnya jumlah lebih bayar
dan besarnya peredaran.
3.2. Untuk SPT PPh Tahunan yang menyatakan Rugi Tidak Lebih Bayar adalah besarnya jumlah
kerugian dan besarnya peredaran.
3.3. Untuk SPT Tahunan yang menyalahi ketentuan penggunaan Norma Penghitungan, adalah
besarnya jumlah peredaran.
4. Keputusan Kepala Kanwil DJP tentang kriteria sebagaimana tersebut pada butir 2 di atas:
4.1. Diterbitkan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun pajak yang bersangkutan,
kecuali untuk SPT tahun pajak 1995.
4.2. Untuk tahun pajak 1995 agar diterbitkan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 1996.
4.3. Dikirimkan kepada seluruh KPP dan Karikpa yang ada dibawahnya dengan tembusan kepada
Direktur Pemeriksaan Pajak. Bentuk keputusan kriteria pengelompokan SPT Tahunan PPh
dapat dilihat lampiran 1.
5. Untuk menghindarkan pemeriksaan lengkap yang berturut-turut terhadap Wajib Pajak yang SPT
Tahunannya termasuk kelompok B, dan apabila SPT Tahunan tersebut dua tahun berturut-turut
sebelumnya telah selesai diperiksa lengkap, maka selanjutnya untuk tahun ketiga pemeriksaannya
dilakukan melalui pemeriksaan sederhana oleh KPP. Untuk selanjutnya kelompok WP tersebut
disebut kelompok BA. Bentuk formulir pengalihan dari kelompok B ke kelompok BA dapat dilihat
pada lampiran 2.
Contoh :
PT. ABC terdaftar (berdomisili) di KPP PMA. Pada tahun pajak 1993 dan 1994 Karikpa Jakarta Khusus
Satu atau unit pemeriksa lengkap lainnya telah memeriksa PT. ABC karena SPT Tahunan PPh
termasuk SPT Lebih Bayar atau SPT Rugi Tidak Lebih Bayar atau SPT yang menyalahi ketentuan
penggunaan Norma Penghitungan dan termasuk dalam kelompok B. Oleh karena itu,apabila SPT PPh
Tahun Pajak 1995 dari Wajib Pajak tersebut juga termasuk dalam kelompok B,maka pemeriksaannya
diselesaikan oleh KPP PMA.
6. Apabila dalam melaksanakan pemeriksaan SPT Lebih Bayar tahun pajak 1995 ternyata Wajib Pajak
telah melakukan kompensasi kerugian yang berasal dari tahun-tahun pajak sebelumnya yang belum
diperiksa, maka KPP, Karikpa atau unit pemeriksa lainnya harus sekaligus memeriksa SPT Rugi Tidak
Lebih Bayar yang digunakan untuk kompensasi kerugian tersebut dan SPT Rugi Tidak Lebih Bayar
lainnya yang belum diperiksa.
Contoh :
Pada tahun 1996 KPP Bandung Karees melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak PT. DEF yang
SPT-nya menyatakan Lebih Bayar kelompok A tahun pajak 1995, yang menggunakan kompensasi
kerugian tahun pajak 1991. Setelah diteliti ternyata SPT Rugi Tidak Lebih Bayar tahun pajak 1991
tersebut ternyata belum diperiksa. Dengan demikian KPP tersebut harus sekaligus melakukan
pemeriksaan terhadap SPT Rugi Tidak Lebih Bayar Wajib Pajak tahun 1991 tersebut. Apabila dari
penelitian ditemukan SPT Rugi Tidak Lebih Bayar lainnya yang belum diperiksa, maka SPT tersebut
juga sekaligus harus diperiksa.
7. Untuk mempercepat penyelesaian pemeriksaan terhadap SPT Tahunan PPh yang menyatakan Rugi
Tidak Lebih Bayar untuk tahun pajak 1995 dan tahun-tahun pajak sebelumnya yang masih belum
diterbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SPPP), maka perlu dilakukan pengaturan tambahan
sebagai berikut :
7.1. Untuk SPT Rugi Tidak Lebih Bayar kelompok A, BA, atau B tahun pajak 1995 yang
pengelompokannya berdasarkan kriteria sebagaimana tersebut pada butir 4 dan untuk
menghindarkan pemeriksaan berturut-turut sebagaimana tersebut pada butir 5, maka KPP,
Karikpa maupun unit pemeriksa lainnya, di samping menyelesaikan pemeriksaan SPT Rugi
Tidak Lebih Bayar tahun pajak 1995, juga harus menyelesaikan sekaligus SPT Rugi Tidak
Lebih Bayar tahun-tahun pajak sebelumnya.
Contoh :
Pada tahun 1996 Karikpa Bandung Dua melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak
PT. GHI yang SPT-nya menyatakan Rugi Tidak Lebih Bayar kelompok B tahun pajak 1995.
Setelah diteliti ternyata SPT Rugi Tidak Lebih Bayar tahun pajak 1994 dan tahun-tahun
sebelumnya ternyata belum diperiksa. Dengan demikian Karikpa Bandung Dua tersebut
harus sekaligus melakukan pemeriksaan terhadap SPT Rugi Tidak Lebih Bayar tahun-tahun
pajak sebelumnya tanpa memandang Wajib Pajak tersebut termasuk pada kelompok A,
BA ataupun B.
7.2. Untuk SPT Rugi Tidak Lebih Bayar lainnya yang belum tercakup pada butir 7.1, maka untuk
tahun pajak 1994 dan tahun-tahun sebelumnya agar dilakukan pengelompokan baru
berdasarkan kriteria sebagaimana tersebut pada butir 4. Kemudian KPP, Karikpa, maupun
unit pemeriksa lainnya diminta untuk menyelesaikan pemeriksaan SPT Rugi Tidak Lebih
Bayar tahun pajak 1994 dan sekaligus dengan tahun-tahun pajak sebelumnya.
Contoh :
Pada tahun 1996 Karikpa Surabaya Dua melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak
PT. JKL yang SPT-nya menyatakan Rugi Tidak Lebih Bayar tahun pajak 1994 kelompok B
(pengelompokan baru berdasarkan kriteria tahun pajak 1995). Setelah diteliti ternyata
SPT Rugi Tidak Lebih Bayar tahun pajak 1993 dan tahun-tahun pajak sebelumnya ternyata
belum diperiksa. Dengan demikian Karikpa tersebut harus sekaligus melakukan
pemeriksaan terhadap SPT Rugi Tidak Lebih Bayar tahun-tahun pajak sebelumnya tersebut
tanpa memandang Wajib Pajak tersebut termasuk pada kelompok A, BA, ataupun B.
8. Apabila dipandang perlu, keputusan tentang kriteria Wajib Pajak SPT Lebih Bayar, SPT Rugi Tidak
Lebih Bayar dan SPT yang menyalahi ketentuan penggunaan Norma Penghitungan sebagaimana
tersebut pada butir 4 untuk setiap tahun pajak dapat direvisi sesuai dengan kebutuhan.
9. Berdasarkan kriteria sebagaimana tersebut pada butir 4 dan memperhatikan ketentuan tambahan
sebagaimana diatur pada butir 5 dan butir 7, maka KPP harus menyusun Daftar Nominatif Wajib
Pajak untuk masing-masing kelompok untuk Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi.
Bentuk Daftar Nominatif Wajib Pajak tersebut dapat dilihat pada lampiran 3.
10. Daftar nominatif tersebut harus dikirimkan kepada Kepala Kanwil dengan tembusan kepada Direktur
Pemeriksaan Pajak dan Kepala Karikpa terkait selambat-lambatnya tanggal 31 Mei tahun berikutnya.
11. Kelompok fungsional pemeriksa pajak di Kantor Wilayah harus diikutsertakan dalam rangka
menyelesaikan pemeriksaan SPT Lebih Bayar atau SPT Rugi Tidak Lebih Bayar kelompok B,
dengan ketentuan sebagai berikut :
11.1. Wajib Pajak yang diperiksa tersebut sekurang-kurangnya mempunyai 1 (satu) cabang/lokasi
yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak yang berbeda dengan domisili Wajib Pajak.
11.2. Jumlah Wajib Pajak yang akan diperiksa, disesuaikan dengan jumlah pemeriksa dan
standar prestasi per pemeriksa.
11.3. Jumlah Wajib Pajak yang akan diperiksa tersebut harus berbanding proporsional untuk
setiap Karikpa.
12. Unit Pelaksana Pemeriksaan.
12.1. Kantor Pelayanan Pajak
12.1.1. SPT Tahunan PPh Badan atau Orang Pribadi yang menyatakan Lebih Bayar atau
Rugi Tidak Lebih Bayar atau menyalahi ketentuan penggunaan Norma Penghitungan
kelompok A.
12.1.2. SPT PPh Badan atau Orang Pribadi yang menyatakan Lebih Bayar atau Rugi Tidak
Lebih Bayar kelompok BA.
12.2. Karikpa atau Unit Pemeriksa Lengkap Lainnya
12.2.1. Karikpa.
SPT Tahunan PPh Badan atau Orang Pribadi yang menyatakan Lebih Bayar atau Rugi
Tidak Lebih Bayar atau menyalahi ketentuan penggunaan Norma Penghitungan
kelompok B.
12.2.2. Fungsional Pemeriksa Pajak Kantor Wilayah.
SPT PPh Badan yang menyatakan Lebih Bayar atau Rugi Tidak Lebih Bayar kelompok
B, sebagaimana diatur pada butir 11.
12.2.3. Lainnya.
Dengan memperhatikan beban kerja dan jumlah tenaga pemeriksa yang ada pada
Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak di Kantor Wilayah, maka Tim Gabungan
DJP-BPKP dapat diikutsertakan untuk menyelesaikan pemeriksaan tersebut.
13. Berdasarkan Daftar Nominatif Wajib Pajak yang akan diperiksa (SPT Lebih Bayar dan SPT Tahunan
yang menyatakan Rugi Tidak Lebih Bayar) yang diterima dari KPP, Karikpa atau Unit Pemeriksa
Lengkap lainnya segera meminjam berkas Wajib Pajak (untuk seluruh jenis pajak) dan berkas data
dari KPP yang bersangkutan.
14. Pada prinsipnya baik Pemeriksaan Lengkap (PL) maupun Pemeriksaan Sederhana dilaksanakan
apabila Lembar Penugasan Pemeriksaan (LP2) telah diterima oleh KPP, Karikpa, atau Unit Pemeriksa
Lengkap lainnya. Namun demikian, demi pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak dan sambil
menunggu diterbitkannya LP2/DKHP oleh Pusat PDIP atas permintaan Direktorat Pemeriksaan Pajak,
KPP, Karikpa dan Unit Pemeriksaan lainnya dapat melakukan pemeriksaan rutin terlebih dahulu.
15. Berdasarkan Daftar Nominatif Wajib Pajak yang telah dibuat oleh KPP atau diterima dari KPP
sebagaimana dimaksud pada butir 9 dan 10, KPP, Karikpa, atau Unit Pemeriksa Lengkap lainnya
menyampaikan Daftar Permintaan Penerbitan LP-2 Pemeriksaan Rutin kepada Direktur Pemeriksaan
Pajak selambat-lambatnya 2 minggu setelah dibuat atau diterimanya daftar nominatif tersebut di atas.
Bentuk surat dan Permintaan Daftar Penerbitan LP2 dapat dilihat pada lampiran 4.
16. Jangka Waktu Penyelesaian
16.1. Kelompok SPT Lebih Bayar, harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
16.2. Kelompok SPT Rugi Tidak Lebih Bayar, harus diselesaikan selambat-lambatnya 18 (delapan
belas) bulan setelah tahun pajak yang bersangkutan, kecuali untuk tahun pajak
1992 s.d. 1994.
16.3. Kelompok SPT Rugi Tidak Lebih Bayar tahun pajak 1991, harus diselesaikan selambat-
lambatnya tanggal 15 Oktober 1996.
16.4. Kelompok SPT Rugi Tidak Lebih Bayar tahun pajak 1992. s.d. 1994, harus diselesaikan
selambat-lambatnya tanggal 30 Juni 1997.
17. Pembinaan kualitas pemeriksaan (peer review) terhadap pemeriksaan rutin ini, dilakukan secara uji
petik oleh :
17.1. Kantor Pusat atau Kantor Wilayah, apabila pelaksana pemeriksaan adalah Kantor
Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak atau Kantor Pelayanan Pajak.
17.2. Kantor Pusat apabila pelaksana pemeriksaan adalah Kelompok Fungsional Kantor Wilayah.
Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
DIREKTUR JENDERAL PAJAK
ttd
FUAD BAWAZIER
peraturan/0tkbpera/4491777b1aa8b5b32c2e8666dbe1a495.txt · Last modified: (external edit)